RUU Pangan Masih Diskriminatif Terhadap Perempuan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan, yang saat ini sudah hampir dirampungkan oleh Komisi IV DPR RI, dianggap masih jauh dari keberpihakan terhadap masyarakat sipil, termasuk kaum perempuan.

“RUU Pangan ini tidak memasukkan keadilan gender sebagai salah satu asas,” kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Wahidah Rustam, di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Hal itu penting, kata Wahidah, untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak kaum perempuan dalam pengelolaan pangan.

Sementara itu,  Tety Kadi Buwono, yang mewakili Kaukus Perempuan Parlemen, mengatakan, RUU pangan ini masih sangat liberal karena membuka peluang bagi kebijakan impor pangan.

Kebijakan impor pangan dikhawatirkan akan meminggirkan produksi rakyat skala kecil. Apalagi, tidak ada pasal dalam RUU itu yang mengatur perlindungan terhadap industri pangan yang diolah oleh rumah tangga.

Hal lain yang disoroti Solidaritas Perempuan adalah belum adanya pengakuan terhadap kearifan lokal perempuan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber pangan. Hal ini berdampak pada peminggiran akses dan kontrol perempuan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi pangan sebagai sumber penghidupan.

Aktivis Solidaritas Perempuan juga mempersoalkan pasal mengenai rekayasa genetika. Pasalnya, rekayasa genetika akan menghilangkan peran-peran perempuan dalam pengelolaan benih.

SP juga mengakui kompleksnya persoalan pangan di Indonesia; mulai permasalahan akses pangan, spekulan yang mempermainkan harga pangan, hingga juga peran–peran pasar global yang mempengaruhi produksi, konsumsi, dan distribusi pangan di Indonesia.

Karena itu, Solidaritas Perempuan mengajukan sejumlah proposal agar RUU pangan ini bisa berkeadilan gender: Pertama, meletakkan UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria.

Kedua, RUU Pangan  harus menjamin adanya kepastian hukum atas sumber-sumber pangan lokal melindungi usaha-usaha produktif rumah tangga. Yang ketiga, UU Pangan menjamin adanya sanksi pidana bagi pelaku penimbun /spekulan pangan yang dengan atau tidak sengaja menghambat masyarakat dalam mengakses pangannya melalui penimbunan bahan pangan yang bertujuan untuk menaikkan harga pangan.

Keempat, mengubah definisi produsen pangan dengan memasukan perempuan sebagai entitas produsen pangan baik di petani maupun nelayan. Dan, yang kelima, RUU Pangan harus menjamin adanya keterwakilan perempuan dalam Komisi Nasional Pangan dan memperhatikan kelembagaan perempuan yang ada di komunitas.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut