Rumah Aspirasi dan Partai Politik

Seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Begitulah pepatah yang tepat maneuver dari Senayan, awal pekan ini. Kali ini publik menyoroti usulan dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) tentang pembangunan rumah aspirasi bagi setiap anggota DPR. Yaitu usulan dana untuk menyewa sebuah rumah sebesar Rp.200 juta per-anggota sehingga total untuk 560 anggota, berjumlah Rp.112 Milyar. Tanpa harus melakukan survey, tentu saja bisa ditebak bahwa ide tersebut bukan bersumber dari aspirasi rakyat, melainkan merupakan improvisasi elite politik yang tidak aspiratif.

Sebagaimana kita ketahui – dengan hak budjetnya – DPR sedang membahas RAPBN 2011. Pembahasan ini dimulai pada Masa Sidang IV 2010 yang ditutup pada tanggal 30 Juli lalu; dilanjutkan pada masa sidang V yang akan dibuka Sidang Paripurna bersamaan dengan Pidato Kenegaraan Presiden, mengenai capaian-capaian pembangunan di hari kemerdekaan, 16 Agustus depan. Pembahasan RAPBN 2011 dilakukan bersamaan dengan pembahasan DPR atas laporan BPK dalam APBN 2009 dan pengawasan penyerapan APBN 2010 yang sampai memasuki semester kedua ini masih sangat lemah, yaitu rata-rata 30%.

Respon publik yang menyorot secara negatif terhadap pelaksanaan peran dan kinerja anggota DPR datang bertubi. Ingatan kita masih segar, bagaimana rakyat diluaki rasa keadilanya mengenai wacana dana aspirasi yang kontroversial, belum lagi tingkat kehadiran yang minim pada rapat paripurna DPR, dan kali ini hadir kembali sirkus terbaru berupa usulan mengenai rumah aspirasi.

Tanpa mengurangi pengedepanan akal sehat, kembali kita tarik mundur alur muasal kemunculan ide ini. Pada Desember 2006, DPR RI mengeluarkan Laporan Hasil TIM Kajian Peningkatan Kinerja DPR. Dari Laporan itu, terungkap bahwa tingkat intensitas komunikasi antara anggota DPR dan konstituen sangat lemah. Akhirnya dari Laporan itulah direkomendasikan pendirian rumah aspirasi. Hasil ‘jiplakan’ (copy-paste) dari itulah, ide ini kembali bergulir sebagai rekomendasi Panitia Kerja (Panja) BURT. Tentunya dengan ‘dramatisasi’ hasil telaah ilmiah, yaitu setelah mereka melakukan studi banding ke Jerman dan Perancis dan melihat penerapan mekanisme rumah aspirasi di sana.

Baiklah! Supaya respon negatif publik ini tidak disebut mengada-ada dan menghambat rencana mulia DPR tersebut, kembali kita menengok payung hukumnya. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak menyebut secara eksplisit istilah “Rumah Aspirasi”. Konsep tersebut sudah include (menyatu) dengan peran anggota DPR dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf s dan Pasal 79 huruf i UU MD3. Memang dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata tertib, ditemukan istilah “Rumah Aspirasi”.

Didalam Tata Tertib DPR disebutkan bahwa rumah aspirasi merupakan “kantor bersama anggota, tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan” (Pasal 1 angka 15). Akan tetapi, disitu dijelaskan secara opsional, dengan redaksional yang berbunyi: “Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota dalam satu daerah pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi”. Kata “dapat” dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pendirian Rumah Aspirasi merupakan opsi pelaksanaan representasi rakyat selain dari Kunjungan Kerja (spesifik, perorangan dan khusus). Merujuk dari telaah dalam Tata Tertib tersebut, Rumah Aspirasi merupakan suatu mekanisme yang bersifat alternatif (pilihan), dan bentuknya adalah suatu Kantor Bersama (bukan per-anggota).

Dengan demikian, demi menjaga rasa keadilan rakyat, sebaiknya niat pengadaan rumah aspirasi yang menggunakan APBN itu, dibatalkan. Tentunya tanpa mengabaikan peran Anggota DPR untuk menyerap aspirasi rakyat (Pasal 71 huruf s dan Pasal 79 huruf i UU MD3). Sementara, untuk mengemban fungsi rumah aspirasi dapat dijalankan melalui mekanisme mesin partai politik yang ada. DPR masih harus membenahi aspek tata kelola anggaran, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban sebagai prasyarat kondisi agar terhindar dari penyimpangan anggaran.

Sebagai contoh, masih ditemukan penggunaan dana reses yang tidak transparan dan jelas pertanggungjawabannya, yang ini diakibatkan tidak adanya perencanaan dan evaluasi, pada pelaksanaan masa reses. Bahkan, biaya perjalanan dinas DPR pada periode 2007-2008 sebesar Rp 341,34 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya hingga kemudian BPK menyatakan disclaimer. Contoh lainnya adalah proyek renovasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR (di Kalibata) yang menelan dana Rp 300 miliar lebih dan dilakukan sejak 2007 lalu, namun hingga sekarang belum juga selesai. Tertundanya penyelesaian proyek renovasi berimplikasi pada keuangan negara, karena negara juga yang harus menanggung biaya sewa rumah bagi setiap anggota DPR sebesar Rp 15 juta per bulan. Padahal proyek itu seharusnya sudah selesai dan bisa langsung ditempati oleh anggota DPR periode 2009-2014 yang dilantik pada 1 Oktober 2009 silam.

Sejumlah fakta diatas akan semakin menambah demoralisasi publik, mana kala kita melihat peran partai politik sebagai kepanjangan tangan DPR. Partai politik tidak menjalankan perannya dengan baik, seperti mengegregasi kepentingan publik, wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi rakyat, pendidikan politik dan persiapan kader bangsa. Yang terjadi justru sebaliknya, setiap permasalahan publik yang sudah berada pada ranah partai politik justru akan menjadi baling-baling, berputar-putar tak kunjung selesai dan akhirnya menguap berubah menjadi masalah baru. Dalam fungsi penyaluran aspirasi dan partisipasi rakyat juga tak kalah menyakitkan, setiap aspirasi yang masuk ke partai justru akan menjadi senjata elit partai tersebut untuk menaikan posis tawar (bargaining position), baik terhadap mitra di eksekutif maupun kompetitornya.

Kuskridlo Ambardi, dalam desertasinya menyebutkan semenjak reformasi bergulir paska kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, partai-partai politik di Indonesia cenderung membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Dari penelitianya terkumpul bukti-bukti lima ciri kartel dalam system kepartaian di Indonesia, yakni: (1) Hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) Sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) Tiadanya oposisi; (4) Hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) Kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ciri tersebut, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Bila keadaan ini dibiarkan, tentu wajah baru Indonesia yang menaruh harapan besar pada terbukanya sistem politik untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan bangsa secara simultan, hanya akan menghasilkan oligarki-oligarki baru yang semakin sulit di identifikasi. Rakyat akan kesulitan mengidentifikasi musuh-musuhnya, sementara alat-alat perjuangan rakyat — baik itu wadah organisasi dan (termasuk) partai politik — justru akan menjadi sarang bagi musuh-musuh itu.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut