Ribuan Warga SAD Tuntut HGU PT. Asiatic Persada Dicabut

Ribuan warga Suku Anak Dalam (SAD), yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945), menggelar aksi massa di Markas Polda Jambi, Senin (6/1/2013).

Massa aksi memulai aksinya dari depan Dinas Kehutanan (Dishut) Jambi. Lalu mereka bergerak ke bundaran Bank Indonesia (BI) Telanaipura. Yang menarik, dalam aksinya warga SAD menggelar tari Basale, tarian khas Suku Anak Dalam, sebagai persembahan untuk HUT Jambi ke-57.

“Tarian ini dipentaskan untuk mengingatkan orang, bahwa di saat memperingati HUT Jambi ke-57, ada warga Jambi yang justru kehilangan hak-haknya karena dirampas oleh perusahaan asing,” ujar Nurlela, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang menjadi koordinator aksi.

Dalam aksinya, massa aksi SAD juga menggelar aksi teatrikal. Delapan orang peserta aksi, yang badannya dicat dengan cat putih dan ditulisi huruf berwarna hitam, berbaris di depan dan membentuk kalimat “Cabut HGU”.

Tak hanya itu, massa aksi juga menggelar orasi-orasi di sepanjang jalan dan membagikan ribuan selebaran kepada masyarakat umum. Juga, tak henti-hentinya massa aksi meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Di tengah perjalanan, massa aksi sempat menyinggahi kantor Gubernur untuk berorasi. Namun pihak kepolisian melarang. Pelarangan itu memicu cekcok antara massa aksi dengan pihak kepolisian. Akan tetapi, percekcokan itu tidak berlangsung lama karena massa aksi kembali bergerak maju meninggalkan depan kantor Gubernur.

Menjelang siang hari, massa aksi tiba di markas Polda Jambi. Di sana massa aksi langsung melakukan aksi duduk di jalan. Sejumlah warga SAD, umumnya ibu-ibu dan anak-anak, menitikkan air mata. Mereka mengaku kecewa dengan perilaku aparat kepolisian, khususnya Polres Batanghari, yang turut mengusir paksa warga SAD dari pemukimannya pada awal Desember lalu.

“Kami menuntut Polda Jambi bertindak tegas terhadap bawahannya yang bertindak semena-mena terhadap rakyat. Polisi yang mestinya menjadi pelindung rakyat, justru menjadi penjaga perusahaan dan mengusir rakyat dari tanahnya,” kata Nurlela.

Dalam orasinya Nurlela mendesak agar pihak kepolisian menghentikan tindakan militeristik dan penggunaan cara-cara kriminalisasi untuk memukul perjuangan petani. Warga SAD juga menuntut Mapolda untuk mencopot Kapolres Batanghari karena dianggap paling bertanggung-jawab dalam pengerahan anggotanya mengusir paksa warga SAD.

Tak lama setelah warga SAD tiba di depan Mapolda, sekitar 20-an perwakilan warga SAD dan petani Sarolangun bertemu dengan Polda Jambi. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruangan Direktur Intelkam Polda Jambi itu, warga SAD menuntut kepolisian memberikan perlindungan kepada warga SAD dan petani Sarolangun.

Aksi massa warga SAD dan petani Sarolangun ini mengusung lima tuntutan pokok. Pertama, menuntut pencabutan HGU PT. Asiatic Persada/AMS atau kembalikan (enclave) tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) Jambi sesuai dengan Surat Rokomendasi Peninjauan Ulang Izin HGU PT. Asiatic Persada yang diterbitkan Kanwil BPN Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kedua, menuntut Kemenhut-RI untuk memberikan akses tanah  dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat kepada petani Sarolangun (Sungai Butang, Guru Baru, Petiduran Baru, Sialang Batua), dan petani Mekar Jaya seluas 3.489 Hektar dan Kunangan Jaya II seluas 7.482 Hektar.

Ketiga, warga SAD menolak solusi kemitraan yang diusulkan PT. Asitic Persada/AMS. Selain itu, warga Mekar Jaya dan Kunangan Jaya juga menolak kemitraan dari PT. Agronusa Alam Sejahtera (AAS), PT. Wanakasita Nusantara (WN), dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI).

Keempat, menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan, keselamatan dan keamanan masyarakat adat SAD Jambi dan petani Sarolangun (Jambi). Serta menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan tindakan militeristik dan kriminalisasi dalam penanganan konflik agraria.

Hadi Yatullah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut