Ribuan Petani Desak Penyelesaian Kasus PT. KCMU Dan PT. Sahang

Ribuan petani dari Lampung Barat dan Lampung tengah mendatangi Kantor Gubernur Propinsi Lampung untuk mendesak penyelesaian kasus perampasan tanah oleh PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) dan PT. Sahang.

Dengan militansi dan semangat perjuangan yang tanggi, ribuan kaum tani ini berhasil menggelar aksinya selama dua hari berturut-turut di kota Bandar Lampung. Dalam dua hari itu kaum tani mendatangi beberapa kantor pemerintah, yaitu BPN Lampung, Mapolda Lampung, dan Kantor Gubernur.

Massa kaum tani ini, yang sebagian besar mengenakan kaos merah dan mengenakan topi berlogo “bintang gerigi”, tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Di Kantor BPN Provinsi Lampung, kaum tani mempertanyakan sikap BPN terkait tindakan kedua peruahaan sawit itu, yaitu PT. KCMU dan PT. Sahang, yang merampas paksa tanah milik para petani.

Pihak BPN Lampung mengakui bahwa pihak PT. KCMU tidak mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) selama 15 tahun melakukan operasinya di Lampung Barat.

Sementara terhadap PT. Sahang yang bermasalah dengan petani di Lampung Tengah, pihak BPN berjanji tidak akan memperpanjang HGU perusahaan tersebut jikalau masih terlibat konflik dengan petani setempat.

Dengan meminjam pernyataan BPN terkait PT. KCMU, Ketua PRD Lampung Barat Donna Sorenty Moza menyatakan bahwa pihak PT. KCMU telah melakukan operasi illegal di Lampung Barat, sehingga pemerintah seharusnya mendukung perjuangan petani yang menuntut agar perusahaan tersebut segera angkat kaki.

Sementara itu, saat menggelar aksinya di kantor Mapolda Lampung, pihak petani mendesak kepolisian segera melakukan proses hukum terkait berbagai pelanggaran yang dilakukan PT.KCMU, diantaranya, pengambilan paksa lahan petani tanpa ganti rugi, tidak transparan terkait besaran kredit yang harus dibayar oleh petani, dan mengambil paksa sertifikat tanah milik petani.

Selain itu, para petani juga meminta kejelasan penangkapan delapan mobil yang membawa tandan buah segar (TBS) sawit di Tanggamus atas tuduhan pencurian dan penggelapan yang dilaporkan oleh pihak PT KCMU pada 6 Juli 2010.

“Tanah tersebut adalah tanak milik petani, sedangkan PT.KCMU tidak punya HGU di sana. Jadi, pihak KCMU-lah yang telah mencuri milik petani,” ujar Donna kepada Berdikari Online.

Para petani sempat menginap semalam di kantor Gubernur Lampung.

Pagi-pagi (15/12) kaum tani sudah menggelar aksi di halaman kantor Gubernuran untuk mendesak agar pihak Gubernur segera turun tangan dalam penyelesaian kasus tanah yang dialami petani di Lampung Barat dan Lampung Tengah.

Karena pihak Gubernur tidak juga mau menemui massa, ribuan kaum tani ini sempat terlibat dorong-dorongan barikade aparat kepolisian. Beruntung, aksi dorong-dorongan ini bisa diredam setelah Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan, Hanan A Razaq, bersedia bertemu dan bernegosiasi dengan perwakilan petani.

Hasil pertemuan tersebut kurang memuaskan pihak petani. Meski begitu, pihak Gubernur berjanji dalam seminggu kedepan akan memanggil PT. KCMU dan Bupati Lampung Barat untuk mengadakan pertemuan.

Perusahaan Sawit Melakukan Banyak Pelanggaran

Ketua PRD Lampung Barat Donna Sorenty Moza menegaskan bahwa PT. KCMU telah melakukan banyak pelanggaran selama menjalankan usahanya, diantaranya, tidak mempunyai HGU, tidak mengembalikan sertifikat milik petani, dan asuransi kredit tidak pernah jelas.

Sementara PT Sahang, yang beroperasi di Lampung Tengah, berusaha memperpanjang HGU-nya di atas tanah milik petani, sementara pihak petani menganggap bahwa HGU tersebut sudah berakhir sesuai perjanjian.

Kendati perusahaan-perusahaan sawit ini banyak melakukan pelanggaran, namun pihak Pemda setempat tidak pernah bertindak tegas. Bahkan, Pemda terkesan melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan sawit tersebut.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut