Rezim SBY Gagal Perbaiki Penghidupan Rakyat

Meskipun program pembangunan SBY mengklaim jargon pro-poor (berpihak pada rakyat miskin) dan pro-job (pro lapangan kerja), tetapi hasil pembangunan tidak dirasakan mayoritas rakyat.

“Yang merasakan hanya segelintir orang saja, yaitu korporasi asing dan segelintir elit nasional. Kondisi ekonomi mayoritas rakyat makin memburuk sejak SBY berkuasa,” kata Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus ‘Jabo’ Priyono, di Jakarta, Selasa (2/4).

Menurut Agus Jabo, meskipun pertumbuhan ekonomi di bawah era SBY sangat tinggi, yakni 6,5%, tetapi hasilnya hanya dirasakan segelintir orang, yakni korporasi besar dan elit politik berkuasa.

Akibatnya, kata dia, model pembangunan ekonomi SBY ini hanya menghasilkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan yang luar biasa. “Sekarang hanya 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset di tanah air. Dan sebagian besar aset itu berupa tanah dan perkebunan,” ungkap Agus Jabo.

Menurut dia, potret ketimpangan di Indonesia sangat nampak dalam struktur kepemilikan lahan. “Indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,6. Artinya, kepemilikan lahan di Indonesia makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang,” ujarnya.

Agus Jabo juga mengingatkan, saat ini sebanyak 95% dari 26 juta keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar. Padahal, kata dia, agar petani punya pendapatan Rp 1,2 juta perbulan, paling minimal di harus punya dua hektar lahan.

“Untuk negara agraris seperti Indonesia, tanah menjadi alat produksi yang penting. Ia menjadi alat penghidupan rakyat yang penting. Masalahnya sekarang, tanah dikuasai oleh perusahaan atau usaha perseorangan,” katanya.

Agus Jabo menyimpulkan, keadaan di atas terjadi karena rezim SBY setia menjalankan kebijakan ekonomi neoliberal. “Kebijakan itu menyebabkan kekayaan alam dan aset ekonomi strategis hanya dikuasai kapital asing. Tidak dipakai untuk mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Pernyataan Agus Jabo ini terkait aksi ribuan petani di Lampung yang tergabung dalam PRD, sejak kemarin (1/4), untuk menuntut penyelesaian konflik agraria dan penghentian kriminalisasi terhadap perjuangan petani. Para petani tersebut menginap di kantor DPRD Bandar Lampung.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut