Rezim SBY Dan Konflik Agraria

Konflik agraria meletus di mana-mana. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang tahun 2012 terdapat 198 kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun 2011: 163 kasus konflik agraria. Sedangkan pada tahun 2010 terdapat 106 kasus konflik agraria.

Dampak korban dari konflik agraria ini juga meluas. Catatan KPA menyebutkan, pada tahun 2011, cakupan korban konflik agraria mencapai 69.975 kepala keluarga. Pada tahun 2012 ini, konflik agraria menyeret sedikitnya 141.915 keluarga.

Catatan KPA juga mengungkapkan, konflik agraria semasa pemerintahan SBY mencapai 618 kasus. Di bawah rezim SBY, ada 44 orang petani Indonesia gugur karena mempertahankan tanah. Tak hanya itu, konflik agraria di era SBY telah menyeret  731.342 keluarga.

Artinya, selama rezim SBY memimpin Republik, konflik agraria di Indonesia meningkat pesat. Dengan demikian, ada korelasi yang sangat jelas antara pilihan kebijakan ekonomi-politik rezim SBY dengan meluasnya konflik agraria di seantero nusantara.

Rezim SBY sendiri sangat dikenal pro-neoliberal. Kebijakan ekonominya sangat menghamba kepada kepentingan kapital asing, termasuk dalam soal tata-kelola agraria. Di bawah pemerintahan SBY, pemanfaatan tanah paling banyak diperuntukkan untuk kepentingan korporasi. Begitu pula dengan tata-kelola hutan Indonesia yang sangat pro-bisnis.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Kemudian di sektor kehutanan, lebih dari 49 juta hektar hutan Indonesia diserahkan pengelolaannya kepada korporasi: 25 juta hektar IUPHHK Hutan Alam, 9,3 juta hektar untuk HTI, dan 15 juta hektar untuk HGU.

Ironisnya, untuk memudahkan korporasi mencaplok tanah-tanah rakyat, rezim SBY menciptakan sejumlah Undang-Undang (UU). Inilah yang disebut legalisasi perampasan tanah milik rakyat. Baru-baru ini, DPR sudah mensahkan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. UU ini akan melegalkan praktek perampasan tanah milik rakyat oleh korporasi dengan dalih pembangunan (investasi dikategorikan bagian dari pembangunan).

Di sektor kehutanan, ada UU nomor 41 tahun 1999 yang memudahkan korporasi mengusai hutan dan mengeksploitasinya. Dengan UU ini, negara bisa mencap rakyatnya sendiri, yang sudah turun-temurun tinggal di hutan, sebagai perambah hutan. Untuk diketahui, ada 19.000 desa/dusun di Indonesia yang dikategorikan berada di kawasan hutan negara. Karena itu, dengan dalih UU nomor 41 tahun 1999, mereka dianggap “penghuni illegal” atau “perambah hutan”.

Dalam banyak kasus, rezim SBY mengedepankan pendekatan kekerasan/represif untuk mengusir rakyat atau kaum tani dari tanah-tanahnya. Akibatnya, di bawah rezim SBY, ada 44 orang rakyat gugur karena mempertahankan tanahnya, 941 orang ditahan, 396 luka-luka—63 diantaranya mengalami luka serius akibat tertembak senapan aparat.

Dampak lainnya: kriminalisasi terhadap perjuangan petani terus meningkat. Sebaliknya, pihak perusahaan selalu menjadi pihak yang tidak tersentuh proses hukum. Akibatnya, ada kesan korporasi itu sudah dilengkapi “hak imunitas”, sehingga mereka tidak takut berkonflik dengan petani. Posisi apparatus keamanan negara, khususnya Polri, lebih banyak diabdikan untuk membela kepentingan perusahaan. Akibatnya, ada tudingan bahwa Polri hanya dijadikan “centeng” perusahaan.

Berbagai persoalan di atas membawa kita pada sebuah kesimpulan, bahwa kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, termasuk tanah, semakin tenggelam di bawah rezim SBY. Kebijakan neoliberal telah menutup kesempatan rakyat untuk mengakses tanah. Padahal, sebagai negara yang masih agraris, tanah merupakan alat produksi yang penting untuk menopang kesejahteraan kaum tani.

Rezim SBY telah mengangkangi konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945 dan turunannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kalau kebijakan rezim SBY itu tidak dihentikan, maka bisa dipastikan bahwa konflik agraria di tahun 2013 mendatang akan lebih meningkat lagi. Karena itu, kaum tani dan rakyat Indonesia harus menyambut tahun 2013 sebagai tahun perlawanan. Mari kita akhiri politik agraria yang pro-kapital ini dan saatnya kembali ke semangat pasal 33 UUD 1945!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut