Rezim SBY dan Harga BBM

Sejak rezim SBY berkuasa, harga BBM naik sangat signifikan, yakni dari Rp 1.810 (2005) menjadi Rp 5000 (2013). Dan, sekarang ini rezim SBY kembali berusaha menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.500. Padahal, BBM menyangkut hajat hidup rakyat banyak.

Dua puluh tahun lalu, harga BBM masih Rp 770. Tahun 1998, menjelang kejatuhan Soeharto, harga BBM sudah Rp 1.200. Kemudian, dari era BJ Habibie hingga Megawati (tiga kali ganti Presiden), harga BBM naik dari Rp 1.200 menjadi Rp 1.810. Artinya, selama tiga kali ganti Presiden, BBM hanya naik Rp 610.

Namun, sejak SBY berkuasa selama dua periode, harga BBM naik sebesar Rp 4.690. Bisa disimpulkan: rezim SBY sangat sukses membawa harga BBM naik berkali-kali lipat. Ini berkontradiksi dengan klaim SBY bahwa kebijakannya pro-poor (kemiskinan), pro-job (penciptaan pekerjaan), dan pro-growth (pertumbuhan).

Selama ini perdebatan subsidi BBM hanya disempitkan pada soal pengguna BBM di SPBU saja. Akhirnya, disimpulkanlah bahwa subsidi BBM salah sasaran. Sebab, kata pemerintah, kebanyakan yang menggunakan BBM bersubsidi adalah pemilik kendaraan pribadi (kaum kaya). Pemerintah tidak melihat BBM sebagai bagian komponen penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor produksi. Dengan harga BBM rendah, biaya produksi barang dan jasa juga rendah. Hal ini tentu menolong rakyat banyak yang berdaya beli rendah. Subsidi BBM juga tentu sangat menolong usaha menengah dan kecil, terutama dalam meringankan biaya produksi dan distribusi.

Kenaikan harga BBM jelas merugikan rakyat. Kenaikan harga BBM menyebabkan harga barang dan jasa naik tinggi. Hal ini akan menggerus daya beli rakyat. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok juga akan menggerus upah buruh. Akibatnya, sebagian besar pendapatan dari masyarakat berpendapatan menengah ke bawah akan habis untuk belanja kebutuhan pokok (sembako).

Kenaikan harga BBM juga memukul produktivitas nasional. Kalau daya beli rakyat menurun, hal itu berarti penurunan permintaan dalam pasar dalam negeri. Kondisi ini akan merugikan produksi dalam negeri, terutama usaha menengah dan kecil, yang sangat bergantung pada pasar internal.

Tak hanya itu, kenaikan harga BBM juga akan menyebabkan kenaikan biaya produksi. Kekuatan ekonomi rakyat, terutama produsen kecil dan pedagang kecil, akan babak-belur akibat kebijakan ini. Ketua Kadin Jabar Bidang UMKM dan kemitraan, Iwan Gunawan, memperkirakan pengeluaran UMKM untuk pembelian BBM akan naik 20%. Belum lagi pengaruh kenaikan harga BBM terhadap biaya bahan baku dan lain-lain. Padahal, sebelumnya UMKM sudah disusahkan oleh kenaikan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL).

Ironisnya, SBY berusaha menyogok rakyat dengan dana kompensasi, seperti beras rakyat miskin, bantuan anak miskin, dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Kebijakan tersebut tidak bisa membuat rakyat menjadi produktif. Sebab, nilai bantuannya sangat kecil, tidak berkelanjutan, dan hanya menyasar sebagian kecil rakyat Indonesia yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Di sini sebetulnya ada hal paradoks. Di satu sisi, rezim SBY begitu agressif menghapus subsidi BBM, yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan ekonomi kecil. Tetapi di sisi lain, rezim SBY memberikan begitu banyak insentif bagi investor asing, terutama perusahaan multinasional, agar mereka leluasa menjarah kekayaan alam negeri ini.

Dalam mendorong ekspansi kapital asing, misalnya melalui proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I), rezim SBY justru memberlakukan kebijakan keringanan pajak dan pinjaman lunak bagi investor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan kesan bahwa Indonesia sangat “friendly” dengan investasi asing. Akibatnya, penerimaan negara, khususnya pajak, dari sektor bisnis terus-menerus menurun. Selain itu, banyak perusahaan asing yang ‘mengemplang’ pajaknya. Bahkan, seperti diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012 lalu, ada 14 perusahaan asing di sektor migas yang mengemplang pajak selama bertahun-tahun.

Namun, penghapusan subsidi BBM ini sebetulnya juga punya misi terselubung, yakni liberalisasi sektor hilir migas Indonesia. Ini sudah lama didesakkan oleh lembaga-lembaga kerjasama ekonomi dunia (G-20 dan OECD) maupun lembaga perdagangan dan keuangan dunia (WTO, Bank Dunia, IMF, dan ADB).

Bagi lembaga-lembaga tersebut, yang dibelakangnya adalah perusahaan multi-nasional, kebijakan subsidi telah mendistorsi harga BBM di Indonesia. Akibatnya, perusahaan multinasional kesulitan untuk ikut “nimbrung” dalam bisnis penjualan BBM di Indonesia. Karena itu, mereka mendesak agar harga BBM di Indonesia dilepas sesuai harga pasar atau harga keekonomian. Katanya, harga keekonomian BBM di Indonesia adalah Rp 10 ribu. Dengan kebijakan menaikkan harga BBM berulangkali, rezim SBY telah berhasil memenuhi tuntutan modal internasional untuk membawa harga BBM di Indonesia sesuai dengan harga pasar.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • kaki_kiri66

    pemerintahan adalah pelayan rakyat, pemerintahan adalah budak rakyat, pemerintahan adalah pesuruh rakyat, tugas mereka untuk membuat rakyat hidup dalam kesejahterahan bukannya menyengsarakan rakyat, kalau sudah begitu kita pecat saja mereka!!! kita sebagai kaum yang sadar akan kebangsatan pemerintahan ini mestinya membela kaum buruh,tani dan rakyat miskin kota yang tertindas, inilah saatnya, mari kita bergerak dalam satu barisan demi aspirasi rakyat!!!