Revolusi Nasional Yang Menolak Borjuisme

BK1.jpg

Tidak sedikit orang, termasuk kaum kiri, yang menyamaratakan revolusi nasional di semua bangsa. Bagi mereka, revolusi nasional di mana pun pada dasarnya membawa anasir borjuisme.

Saya kira, pandangan ini muncul karena dua hal. Pertama, mereka melihat nasionalisme, baik di negara kapitalis maju maupun di negara jajahan, pada hakekanya sama. Kedua, mereka menganggap revolusi nasional di manapun hanya memuat kepentingan borjuis nasional belaka.

Namun, cara pandang di atas perlu dikritisi. Setidaknya dengan mengambil pelajaran dari revolusi Indonesia. Di sini, saya tertarik dengan gagasan Bung Karno mengenai revolusi nasional yang menolak borjuisme dan keningratan (feodalisme).

Dalam berbagai tulisannya, dari 1920-an hingga akhir hayatnya, Bung Karno konsisten membela revolusi nasional yang menolak borjuisme dan feodalisme. Ia berulangkali menekankan, Indonesia merdeka bukanlah tujuan akhir dari perjuangan kemerdekaan. Baginya, kemerdekaan itu hanya jembatan emas menuju cita-cita yang lebih tinggi, yakni ‘mendirikan suatu masyarakat yang tiada keningratan dan tiada keborjuisan, tiada kelas-kelasan, dan tiada kapitalisme’.

Dalam buku Sarinah (1947), Bung Karno tegas menyatakan bahwa “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanyalah langkah pertama ke arah penyelenggaraan suatu tujuan sosial yang revolusioner, yaitu: suatu pergaulan hidup (susunan masyarakat) Indonesia yang tidak berkapitalisme…suatu pergaulan hidup yang berkesejahteraan sosial.”

Relasi Kolonialisme Dan Kapitalisme

Yang menarik bagi saya, bagaimana Bung Karno bisa sampai kepada kesimpulan tersebut di atas? Di sini saya berusaha menyodorkan jawaban.

BK.jpgPertama, sejak awal Bung Karno menyadari bahwa pangkal dari berbagai persoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang menyandera kehidupan manusia adalah kapitalisme. Sistem inilah yang menyebabkan mayoritas rakyat, terutama di luar klas borjuis, selalu terhisap dan menjadi objek eksploitasi.

Di sini saya mencoba memberi jawaban: karena sejak awal Bung Karno memahami bahwa kolonialisme dan imperialisme merupakan anak kandung kapitalisme. Ia juga menyadari bahwa kapitalisme hanya mendatangkan kesengsaraan dan penghisapan bagi rakyat. Jadi, selama kapitalisme masih berlaku, rakyat tidak akan terbebas dari penghisapan dan kesengsaraan.

Cara pandang itu termaktub dalam risalahnya yang berjudul Kapitalisme Bangsa Sendiri. Di situ Bung Karno menulis, “kapitalisme adalah stelsel pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi.” Akibatnya, meerwaarde (nilai lebih) tidak jauh di tangannya kaum buruh melainkan ke tangan kaum majikan.

Menurut Bung Karno, cara produksi itu cenderung melahirkan kapitaalaccumulatie, kapital-concentratie, kapital-centralisatie, dan industrieel reserve-armee. Dan karena itulah, Bung Karno menyimpulkan, bahwa kapitalisme mempunyai arah ke verelendung, yakni menyebarkan kesengsaraan.”

Ia menyimpulkan begini: “itulah kapitalisme, yang ternyata menyebarkan kesengsaraan, kepapaan, penganggura, balapan tarif, peperangan, dan kematian.” Pendek kata, kapitalisme itulah yang menyebabkan susunan masyarakat menjadi rusak.

Kedua, Bung Karno menyadari bahwa kolonialisme dan imperialisme adalah anak kandung kapitalisme. Dalam risalah Kapitalisme Bangsa Sendiri, ia tegas menyimpulkan: itulah kapitalisme yang melahirkan modern-imperialisme, yang menyebabkan kita dan seluruh bangsa berwarna menjadi rakyat yang cilaka!”

Karena cara pandang itulah, saya kira, yang menyebabkan Bung Karno melihat perjuangan pembebasan nasional bukan sekedar perjuangan melawan penjajahan bangsa asing, tetapi secara esensi adalah melawan sistem kapitalisme.

Ia juga sangat sadar, bahwa pembebasan nasional tanpa menghancurkan kapitalisme tidak akan membawa manfaat bagi rakyat. Sebab, selepas dijajah oleh kapitalis asing, rakyat akan ditindas oleh kapitalisme bangsa sendiri.

Hakekat Revolusi Nasional

Dalam banyak literatur, disebutkan bahwa Bung Karno lebih banyak mengobarkan perjuangan nasional ketimbang perjuangan klas. Bahkan, banyak yang menuding Bung Karno menolak perjuangan klas.

Tudingan di atas jelas keliru. Bung Karno tidak pernah menolak perjuangan klas. Ia bahkan mengadvokasi perjuangan klas sebagai jalan paling tepat untuk mengakhiri kapitalisme. Karena itu, ia berkali-kali mengutip Marx, bahwa tidak pernah suatu klas mau melepaskan hak-hak istimewanya dengan kemauan sendiri atau sukarela.

Namun, penekanan Bung Karno kepada perjuangan nasional–untuk sekarang ini–lebih ke persoalan strategi dan taktik (stratak) bukan soal prinsip perjuangan. Ini adalah persoalan seni membangun korelasi kekuatan dalam melakukan perubahan sosial.

Bagi Bung Karno, dalam konteks negara terjajah, seperti Indonesia, persoalan pokoknya adalah penindasan nasional. Hal ini berbeda, tentu saja, dengan bangsa-bangsa di Eropa yang tidak mengalami penindasan nasional.

Di eropa, kontradiksi pokoknya adalah melawan feodalisme, yang menghalangi perkembangan maju masyarakat. Karena itu, untuk menumbangkan feodalisme, ada skema revolusi yang disebut “revolusi demokratik”, yang esensinya adalah perjuangan proletar yang beraliansi dengan massa luas kaum tani dan borjuis demokratik untuk menumbangkan kekuasaan feodal dan tuan tanah.

Namun, setelah penumbangan terhadap feodalisme usai,  kaum proletar yang beraliansi dengan semua kekuatan semi-proletar (semua kaum pekerja dan orang-orang yang tertindas) untuk menetralisir kekuatan tani-menengah dan menggulingkan kekuasaan borjuis.

Di Indonesia, hambatan utama perkembangan masyarakat (emansipasi) adalah penindasan nasional dan sisa-sisa feodal. Itulah kontradiksi pokoknya. Karena itu, bagi Bung Karno, fase pertama dari revolusi Indonesia adalah revolusi nasional dan demokratis, yakni penghancuran terhadap imperialisme dan sisa-sisa feodal.

Biasanya, revolusi nasional sering disamakan dengan revolusi borjuis. Namun, Bung Karno dalam buku Sarinah (1947) membantah itu. Bung Karno bilang, “sekarang memang belum tiba saatnya untuk mengadakan sosialisme, sekarang revolusi kita masih Revolusi Nasional, tetapi itu tidak berarti bahwa negara nasional yang hendak kita dirikan dus satu negara yang burgerlijk.”

Namun, kata Bung Karno, negara nasional yang hendak kita dirikan adalah negara dalam fase peralihan atau transisi menuju masyarakat sosialistis.

Sosio-Nasionalisme

Salah satu ciri dari revolusi nasional ala Bung Karno ini protagonisme kaum marhaen. Kenapa marhaen, bukan proletar, hal itu tidak terlepas dari konteks masyarakat Indonesia saat itu.

Di Hindia Belanda saat itu, kapitalisme tidak lahir dari rahim perjuangan sosial masyarakat nusantara. Melainkan dicangkokkan oleh kolonialisme Belanda. Sudah begitu, kapitalisme Belanda yang menjajah Indonesia ini adalah kapitalisme yang terbelakang di Eropa. Tan Malaka menyebutnya kapitalis “tukang warung kecil”.

Berbeda dengan Inggris yang sudah mengalami revolusi Industri, kapitalisme Belanda mengandalkan perdagangan dan penanaman modal di sektor pertanian/perkebunan. Akibatnya, yang muncul di Indonesia kala itu adalah pemilik produksi kecil-kecil, yang sangat miskin dan sengsara. Kendati sengsara dan melarat, mereka tidak bisa dikatakan proletar, karena masih memiliki alat produksi. Inilah yang disebut kaum marhaen.

Bagi Bung Karno, kaum marhaen inilah, yang jumlahnya 90% dalam keseluruhan rakyat Indonesia saat itu, menjadi motor utama dalam menggerakkan perubahan.

Tetapi Bung Karno juga mengambil pelajaran dari Revolusi Perancis. Di sana, kaum borjuis berusaha menarik kaum proletar dan kaum tani dalam persekutuan di bawah slogan kebebasan (liberté), persamaan (egalité) dan persaudaraan (fraternité) untuk menumbangkan kekuasaan feodal. Namun, begitu kekuasaan feodal ditumbangkan, kaum borjuis membangun kekuasaannya sendiri dengan menyingkirkan kaum proletar dan kaum miskin lainnya.

Bung Karno tidak mau kesalahan revolusi Perancis berulang dalam revolusi Indonesia. Karena itu, sejak awal ia mewanti-wanti, dalam perjuangan mendatangkan Indonesia merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.

Supaya hal itu tidak terjadi, maka kekuasaan politik pasca Indonesia merdeka tidak boleh diserahkan kepada kaum borjuis maupun kaum ningrat (feodalis), melainkan harus di tangan kaum marhaen. “Dengan politieke macht di tangannya, dengan senjata pamungkas di tangannya, maka kaum marhaen gampang membinasakan stelsel kapitalisme dan memelantingkan imperialisme dari pundaknya,” ujar Bung Karno. (Mencapai Indonesia Merdeka, 1933).

Ajaran nasionalisme yang menempatkan kaum marhaen sebagai protagonis dalam perjuangan kemerdekaan dan cita-cita menghapuskan imperialisme/kapitalisme itulah yang disebut “Sosio-Nasionalisme”. Ini ditegaskan Bung Karno dalam tulisannya di Fikiran Ra’jat tahun 1932, bahwa “hanya marhaenistis-nasionalisme sajalah yang bisa menjalankan historische taak (tugas historis) untuk mendatangkan Indonesia Merdeka dengan secepat-cepatnya—historische taat yang sesuai dengan historische taat-nya menghilangkan segala borjuisme dan kapitalisme adanya.”

Jadi, Bung Karno bukan hanya memproyeksikan sebuah revolusi nasional yang menolak borjuisme, tetapi juga menciptakan sebuah varian nasionalisme yang juga menolak borjuisme, yakni sosio-nasionalisme.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut