Resolusi PRD untuk Papua, Dari Dialog Seluas-Luasnya hingga Dewan Rakyat Papua

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) di Yogyakarta, dari tanggal 5-7 Agustus 2019. Mubes tersebut khusus membahas soal Papua.

Mubes bertema “Menangkan Pancasila di Bumi Papua” ini dihadiri oleh 300-an mahasiswa Papua, baik dari Papua dan Papua Barat maupun dari berbagai kota studi di Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi.

“Mubes ini memetakan berbagai persoalan di Papua sekaligus mencari jalan keluarnya,” kata Ketua Panitia Mubes, Alif Kamal, kepada berdikarionline.com, Rabu (7/8/2019).

Alif mengungkapkan, sebelum pelaksanaan Mubes, PRD juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah mantan aktivis asal Papua yang sudah berkiprah di pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, maupun gerakan sosial.

Lebih lanjut, kata Alif, Mubes yang membahas khusus persoalan-persoalan di Papua ini menghasilkan sebuah resolusi. Nantinya, resolusi itu akan diperjuangkan oleh PRD agar bisa menjadi kebijakan di bumi Papua.

“Memang menyelesaikan berbagai persoalan di Papua tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kami yakin resolusi ini bisa membawa perubahan kalau dijalankan,” terangnya.

Dialog Seluas-Luasnya

Dalam sesi yang membahas situasi politik di Papua, Mubes menyoroti cara pandang pemerintah maupun sebagaian masyarakat Indonesia dalam melihat Papua.

“Pemerintah seringkali berlebihan merespon ekspresi politik masyarakat Papua, seakan semuanya itu separatisme. Padahal, bisa saja ekspresi protes itu karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Negara,” terang Binbin Firman Tresnadi, pengurus Komite Pimpinan Pusat PRD yang menjadi pemandu diskusi di sesi ini.

Binbin menjelaskan, kesalahan penyimpulan semacam itu merupakan akibat cara pandang yang salah dalam melihat nasionalisme, seolah-olah NKRI itu hanya soal keutuhan teritorial.

“Nasionalisme mereka hanya bicara soal keutuhan teritori, sibuk mempertahankan jengkal tanah, tetapi abai dengan keutuhan nasib dan kehidupan manusia di atasnya,” jelasnya.

Padahal, kata Binbin, nasionalisme Indonesia dibangun di atas kesadaran akan kesamaan nasib, kehendak untuk bersatu, dan cita-cita bersama untuk membangun sebuah negara Merdeka yang adil dan makmur.

Ironisnya, lanjut dia, karena cara pandang yang salah itu, Negara selalu mengedepankan pendekatan militeristik terhadap setiap ekspresi politik masyarakat Papua, tanpa berusaha menilik akar masalahnya.

Karena itu, dalam Mubes itu, PRD mengusulkan dialog seluas-luasnya sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, termasuk menjembatani perbedaan cara pandang.

“Kita menuntut agar pendekatan militeristik dihentikan. Buka jalan untuk dialog seluas-luasnya, yang melibatkan semua elemen masyarakat Papua,” jelasnya.

Pemajuan Ekonomi dan Budaya

Mubes juga menyoroti persoalan ekonomi yang menyebabkan ketersingkiran secara ekonomi yang dialami oleh mayoritas masyarakat asli Papua.

Di satu sisi, ada perkembangan ekspansif dari kapitalisme yang mulai merambah seluruh Papua. Uang dan barang-dagangan pelan-pelan mendobrak cara-cara masyarakat Papua mengorganisasikan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat asli Papua, terutama yang di pedalaman dan pegunungan, masih menggantungkan hidupnya pada aktivitas berkebun, meramu (food gathering), beternak, menangkap ikan di sungai, dan lain-lain. Dan semua aktivitas masih bersifat subsisten. Relasi sosial dan pengorganisasian produksinya masih bersifat komunal.

“Dalam kapitalisme, semua mensyaratkan relasi jual-beli, dengan uang sebagai alatnya. Untuk itu, orang dipaksa terintegrasi dalam sistim kapitalisme, entah menciptakan usaha sendiri atau menjual tenaga kerja sebagai buruh,” ujar Rudi Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal KPP-PRD selaku pemantik diskusi di sesi ekonomi.

Faktanya, sangat sedikit orang asli Papua yang terserap dalam industri jasa, manufaktur maupun pertambangan. Sebagian lagi terserap menjadi pegawai negeri atau birokrasi, yang mengisi pemerintahan di Papua.

Merujuk ke data resmi (BPS, 2017), hampir 70 persen masyarakat Papua (asli/pendatang) bekerja di sektor pertanian dan kehutanan. Sekitar 25 persen di sektor jasa. Sementara di sektor industri hanya di kisaran 5 persen. Situasi ini tidak berbeda jauh dengan Papua Barat.

Masalahnya, kata Rudi, di tengah kapitalisme yang ekspansif dan mengedepankan persaingan bebas, Negara tidak hadir memagari hak-hak dasar masyarakat asli Papua.

“Yang terjadi, negara justru memfasilitas ekspansi kapitalisme, sekalipun itu menabrak hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Kesalahan kedua, lanjut dia, Negara tidak serius melakukan pembangunan manusia di Papua. Buktinya, tiga kunci untuk kemajuan dan pengembangan diri manusia, yakni pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, justru berjalan sangat lambat di Papua.

Karena itu, dalam resolusinya, PRD mengajukan tiga jalan untuk memajukan masyarakat asli Papua. Pertama, membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Papua melalui kebijakan pendidikan gratis. Selain itu, PRD menekankan perlunya mobilisasi umum sukarelawan pengajar, baik pegawai negeri, aktivis/pekerja sosial, pelajar/mahasiswa, dan lain-lain, ke seluruh pelosok Papua. Selain itu, PRD juga mengajukan konsep “guru keliling” untuk mengatasi persoalan daerah yang terisolir.

Kedua, membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya bagi masyarakat asli Papua dengan menggratiskan layanan kesehatan dan memperluas infrastruktur kesehatan hingga kampung-kampung. PRD juga menganggap perlu pendidikan kesehatan massal untuk melahirkan “kader-kader kesehatan” yang akan menjadi ujung tombak penanganan kesehatan rakyat tingkat pertama. Selain itu, PRD akan memperjuangkan terwujudnya “satu marga, satu dokter”, untuk memastikan setiap warga Papua bisa mengakses layanan kesehatan.

Ketiga, untuk pemberdayaan ekonomi, PRD mendesak Negara untuk mengakui hak-hak masyarakat adat Papua atas sumber daya alam, seperti tanah, air, hutan, dan lain-lain.

Selain itu, untuk memagari hak-hak masyarakat asli dari gempuran kapitalisme, PRD mendesak penghentian pemberian semua izin investasi hingga selesai penataan ulang hak-hak masyarakat adat terhadap hak atas tanah, hutan, air, dan lain sebagainya.

Untuk urusan kebudayaan, Mubes menghasilkan beberapa keputusan, seperti memastikan semua regulasi, baik nasional maupun lokal, harus menghargai budaya dan tradisi masyarakat Papua, pemajuan kesetaraan gender, dan mendorong setiap pahlawan dari Papua menjadi nama jalan atau fasilitas publik di daerah luar Papua.

Dewan Rakyat Papua

Mubes juga menilai, kelembagaan politik yang ada di Papua saat ini, termasuk Otonomi Khusus (Otsus), tidak berhasil membuat orang asli Papua menjadi pengambil keputusan atas berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupannya sehari-hari.

Penyebabnya ada dua. Pertama, kelembagaan politik Otsus, yang hari ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), tidak menyentuh basis sosial masyarakat Papua, yaitu suku-suku dan marga-marga.

Kedua, MRP—yang diharapkan menjadi penyambung lidah masyarat asli Papua—tidak punya kewenangan dan kekuasaan layaknya lembaga legislatif murni. Akibatnya, ketika banyak masyarakat Papua yang mengadukan nasibnya ke MRP, lembaga ini tak bisa berbuat banyak.

Karena itu, melalui Mubes ini PRD mengajukan konsep Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai pengganti model kelembagaan politik lama (DPRP dan MRP).

DRP versi PRD adalah sebuah badan perwakilan yang punya fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. DRP terdiri dari perwakilan partai politik, suku/marga, perempuan dan agama. DRP ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwakilan DRP dari Parpol adalah perwakilan yang diajukan oleh partai politik dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Sementara perwakilan suku/adat, perempuan dan agama tidak melalui Pemilu, melainkan proses musyawarah mufakat.

Perwakilan suku/adat dipilih melalui musyawarah-mufakat di sukunya masing-masing. Untuk DRP tingkat Kabupaten/Kota, setiap suku berhak mengirimkan minimal satu orang wakil sesuai jumlah populasi yang diwakili. Sementara perwakilan DRP tingkat Provinsi dipilih melalui proses musyawarah-mufakat dewan antar suku di masing-masing kabupaten/kota.

Perwakilan agama dipilih dan ditunjuk melalui proses musyawarah-mufakat di forum keagamaan masing-masing. Sementara perwakilan perempuan direkomendasikan oleh organisasi perempuan, lalu diputuskan lewat mekanisme musyawarah-mufakat.

Menurut Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, yang terpenting dari DRP adalah pengakuan dan pengakomodasian suku/marga untuk terlibat dalam kehidupan politik di Papua.

“Ada banyak persoalan yang dialami masyarakat tiap suku, tetapi tak ada yang menyalurkannya. DRP mewadahi suku-suku itu agar mereka bisa berbicara dan menyusun kebijakan yang sesuai suara akar rumput,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Agus Jabo, berbeda dengan MRP yang lemah kewenangan, lewat DRP perwakilan suku/adat, agama dan perempuan akan punya kewenangan sebagai badan perwakilan.

Dia berharap, dengan konsep DRP, masyarakat asli Papua bisa berdaulat secara politik, sehingga bisa merumuskan dan memutuskan kebijakan yang membawa Papua pada kehidupan yang lebih baik.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid