Resiko Ambang Batas Pengajuan Capres-Cawapres

Pembahasan tentang perubahan atas Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden masih alot. Salah satu poin yang paling menguras perdebatan adalah presidential threshold (PT), yakni ambang batas partai boleh mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Beberapa partai kecil, seperti Hanura, Gerindra, dan PPP, menuntut agar aturan presindential treshold itu dihapuskan. Maklum, di dalam pasal 9 UU Pilpres disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah kursi di parlemen minimal 20 persen dan jumlah suara secara nasional minimal 25 persen.

Ketentuan itu dianggap memberatkan partai-partai kecil. Mereka akan kesulitan untuk mengusung capresnya. Karena itu, mereka menuntut agar aturan ambang batas itu dihapus. Lagipula, kata partai-partai kecil itu, aturan mengenai ambang batas tidak disebutkan di dalam UUD 1945.

Ketentuan mengenai ambang batas memang sudah lama jadi polemik. Memang, ide besar di balik pemberlakuan ambang batas itu adalah memperkuat sistim presidensial. Memang, konsitusi kita tegas-tegas menganut sistem presidensial. Namun, pada kenyataannya, sejak reformasi hingga sekarang ini, kita berusaha memadukan antara presindesialisme dan multi-partai.

Yang terjadi, dengan sistem quasi presindensial itu, pemerintahan sulit berjalan efektif. Banyak kebijakan Presiden diblokir oleh parlemen. Selain itu, manuver parlemen juga terkadang membuat Presiden seolah-olah tersandera. Akibatnya, banyak kebijakan dan program pemerintahan yang mangkrak.

Akhirnya, muncullah ide penyederhanaan partai politik. Awalnya dipergunakan electoral treshold, yakni ambang batas perolehan suara partai politik untuk mengikuti pemilu berikutnya. Namun, rupanya, senjata ini tidak efektif. Jumlah partai tetap banyak. Lalu, dikeluarkan lagi jurus selanjutnya, yakni parliamentary treshold, yakni ambang batas perolehan suara partai politik untuk dimasukkan di dalam parlemen. Hasilnya: DPR periode 2009-2014 hanya menyisakan 9 partai di parlemen. Kendati demikian, pemerintahan belum juga berjalan efektif.

Bagi kami, pemberlakuan prensidential treshold bukan jaminan untuk melahirkan pemerintahan efektif. Pertama, fragmentasi politik di parlemen, baik di DPR nasional maupun DPRD, bukan hanya dihasilkan oleh jumlah partai yang terlalu banyak. Tetapi juga disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar parpol itu tidak dibimbing oleh orientasi ideologis, melainkan kepentingan pragmatis jangka pendek elit-elitnya.

Ini nyata sekali bila melihat kondisi DPR saat ini. Setidaknya, dengan keberhasilan membangun koalisi Setgab, rezim SBY sebetulnya sudah menjadi kekuatan mayoritas di parlemen. Di atas kertas, kebijakan-kebijakan SBY seharusnya tidak mendapat hambatan berarti di parlemen. Tetapi pada kenyatannya, anggota partai koalisi itu tidak lah solid. Akibatnya, ketika ada proses pengambilan keputusan yang penting, terutama yang tidak populis, sebagian anggota koalisi menyebrang pagar. Inilah yang terjadi pada Rapat Paripurna mengenai kenaikan harga BBM pada tahun 2012 lalu.

Kedua, resistensi politik terhadap kebijakan pemerintah, baik di parlemen maupun ekstra-parlemen, merupakan hal yang sah di dalam negara demokratis. Apalagi, jika kebijakan pemerintah tersebut terang-terangan berlawanan dengan kepentingan mayoritas. Dalam kasus SBY, misalnya, pantas saja kebijakannya selalu mendapat perlawanan, karena memang sebagian besar anti-rakyat. Jadinya, kita patut bertanya: apa gunanya mencita-citakan pemerintahan efektif bila produk kebijakannya justru merugikan rakyat banyak? Bagi kami, pemerintahan efektif dan stabil ini hanya eufimisme dari “kediktatoran”.

Ketiga, presidential treshold justru akan memperkuat status-quo. Pasalnya, dengan pemberlakuan prensial treshold, maka sudah pasti Capres dan Cawapres dalam pemilu mendatang tidak jauh-jauh dari partai-partai besar. Jika merujuk ke hasil Pilpres 2009, paling maksimal hanya tiga pasang Capres-Cawapres. Itupun , ada dua pasang yang harus merupakan hasil koalisi atau gabungan parpol. Artinya, dominasi partai-partai besar, terutama Demokrat, Golkar, dan PDIP, sangat menentukan pengajuan Capres/Cawapres.

Keempat, pemberlakuan sistim ambang batas, seperti electoral treshold dan parliamentary treshold, mengebiri prinsip keterwakilan. Suara rakyat di partai-partai yang tidak lolos ambang batas otomatis gugur. Dengan demikian, keterwakilan suara mereka di parlemen juga hilang. Padahal, tidak sedikit rakyat yang sudah muak dengan sepak-terjang partai-partai besar dan mulai beralih ke partai-partai baru.

Bagi kami, yang mendesak dibenahi sekarang ini adalah sistem kepartaian. Masalah besar parta-partai di Indonesia adalah ketiadaan basis ideologi, tidak mengakar ke massa, dan tidak punya agenda/program politik. Itulah yang mendesak di atasi sebelum berbicara penyederhanaan partai.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut