Reshuffle Kabinet Dan “Momen Krisis”

Lagi-lagi berhembus kabar tentang rencana reshuffle kabinet. Ia ibarat bumbu pemanis tatkala wajah pemerintahan makin kecut di mata rakyat. Beberapa bulan terakhir, pemerintahan SBY-Budiono benar-benar mengalami krisis legitimasi.

Krisis itu dipicu oleh dua faktor; (1) kebobrokan dari dalam lingkaran kekuasaan SBY-Budiono sendiri, dan (2) kegagalan SBY-Budiono memerintah. Kedua faktor ini bertemu dalam momen yang sama, sehingga membuat kredibilitas pemerintahan SBY-Budiono benar-benar melempem.

Salah satu jualan terlaris rejim SBY-Budiono adalah pemerintahan bersih. Ia menjanjikan sebuah apparatus yang professional, lurus, dan tak mempan dengan suap. Tetapi kenyataan berbicara lain: korupsi merajalela dalam pemerintahan, pejabat negara begitu gampang disuap, dan kinerja aparatus juga sangat buruk.

Muncullah kasus Bank Century, lalu Gayus Tambunan, dan kemudian kasus Nazaruddin. Kasus-kasus itu bermunculan seperti lomba lari estafet tanpa garis finish. Setidaknya, begitulah yang terjadi. Dan, sekarang muncul lagi kasus terbaru di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Entahlah, departemen mana lagi yang terbongkar korupsinya besok?

Sementara pada aspek yang lain, bukan hanya kebijakan ekonomi-politik SBY yang dipertanyakan, tetapi malahan soal apakah ia bisa memerintah atau tidak. Pasalnya, SBY tidak tampil layaknya seorang kepala negara, tetapi lebih nampak seperti seorang aktor yang sedang memerankan drama sebagai seorang presiden.

Ia begitu gampang terjebak dalam urusan-urusan sepele, tetapi lalai menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang jauh lebih besar. Lihat saja, bagaimana seorang SBY “nyelonong” meninggalkan stadion Gelora Bung Karno, ketika keadaan membutuhkan perannya sebagai pemimpin untuk menenangkan supporter yang sedang marah. Bukankah supporter adalah rakyatnya juga, dan kebetulan Sang Presiden ada di tempat dan kejadian itu.

Sementara kehidupan rakyat semakin morat-marit. Di sana-sini rakyat menjerit karena kenaikan harga yang tak terkendali, ketiadaan lapangan pekerjaan, tidak ada jaminan terhadap hak dasar, tidak ada perlindungan terhadap produksi sendiri, dan lain sebagainya.

Menurut kami, reshuffle kabinet bukanlah jawaban yang setimpal terhadap kedalaman krisis kebangsaan sekarang. Paling-paling reshuffle kabinet menjadi solusi politik sementara di tingkat elit,  tetapi tidak akan sanggup memadamkan keresahan politik di tingkatan massa rakyat.

Jadi, kalaupun SBY benar-benar menggelar reshuffle, maka sebetulnya ia hanya mempertinggi tanggul penahan keresahan sosial dari bawah. Justru, semakin tinggi tanggul penahan yang terbangun itu, maka keresahan yang tertampung juga semakin banyak dan tinggal menunggu waktu untuk menjebol.

SBY boleh saja menjadikan reshuffle kabinet sebagai konsensus politik sementara untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, sekali lagi, itu hanya konsensus politik di tingkatan elit politik. Sedangkan massa rakyat terus menerus mengekspresikan ketidakpuasan dan (terkadang) perlawanan.

Situasi inilah—mengutip Gramsci—yang disebut “momen krisis”, sebuah momen di mana penduduk semakin melihat jelas bahwa kelas penguasa tidak lagi mampu menyelesaikan isu-isu paling mendesak bagi kemanusiaan.

Situasi ini sebetulnya membutuhkan sebuah alternatif baru. Tetapi alternatif tidak bisa muncul hanya dengan seruan, ataupun tindakan segelintir orang. Alternatif hanya bisa muncul apabila ada kekuatan progressif yang berhasil menarik kepihaknya semua sektor sosial yang dirugikan atau dikorbankan oleh rejim neoliberal ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut