Reshuffle Jilid II, Nawacita Rasa Neoliberal

Setelah isunya timbul-tenggalam selama beberapa bulan, perombakan atau reshuffle kabinet jilid II akhirnya diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/7/2016). Namun, komposisi Kabinet hasil reshuffle jilid II kurang memenuhi harapan rakyat.

Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) Alif Kamal mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

“Ingatan kita belumlah terlampau banyak lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Sri Mulyani saat menjabat menteri keuangan di pemerintahan SBY,” kata Alif melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurut Alif, ketika menjabat sebagai Menkeu di era SBY, Sri Mulyani mewariskan ketimpangan ekonomi yang tercermin pada gini rasio sebesar 0,41.

Selain itu, kata Alif, Managing Director Bank Dunia itu pernah tersangkut kasus skandal Bank Century. Padahal, pemerintahan Jokowi berulangkali menyatakan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan bersih.

Menurut Alif, sebelum reshuffle diumumkan, ada tiga persoalan besar yang mendera bangsa ini, yakni harga bahan kebutuhan pokok yang tinggi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pembangunan antar daerah.

“Kalau kemudian alasan melakukan reshuffle adalah untuk mengantisipasi harga pangan yang meningkat, kenapa justru menteri pertanian Amran Sulaiman tidak ikut diganti oleh Jokowi?” ujarnya.

Alif menyesalkan inkonsistensi Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet. Terutama terkait pengangkatan Sri Mulyani yang notabebe pejabat Bank Dunia.

“Pada bulan April lalu, Jokowi menyebut Bank Dunia beserta IMF dan ADB sebagai lembaga usang dan tidak bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dunia,” bebernya.

Alif mengkhawatirkan pengangkatan Sri Mulyani akan semakin mengarahkan kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang makin neoliberal dan semakin meninggalkan visi Trisakti dan Nawacita.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut