Resensi Buku: ‘Berwisata’ ke Bali Pasca 1965

Judul buku     : Melawan Lupa – Narasi-Narasi Komunitas Taman 65
Penyunting     : Agung Perdana & Roberto Hutabarat
Ketebalan        : xxi + 184 halaman
Penerbit          : Taman 65 Press
Cetakan           : Cetakan Pertama 2012

Referensi tentang Tragedi 1965, oleh sebagian kalangan, dianggap tak asing lagi. Narasi-narasi, bahkan hasil penelitian dan kajian ilmiah semakin mudah ditemukan. Terlebih film dokumenter The Act of Killing karya sutradara Joshua Oppenheimer, yang menggambarkan tragedi serupa di Sumatera Utara sempat jadi pemberitaan yang cukup luas di dalam dan luar negeri. Situasi ini juga disadari oleh salah seorang penulis buku Melawan Lupa – Narasi-Narasi Komunitas Taman 65, seperti yang diungkapnya: “…cukup gunakan mesin pencari (search engine) di internet informasi atau artikel yang terkait dengan peristiwa ini bisa mudah didapat, semudah membalikkan telapak tangan”.

Bagaimanapun, setiap ungkapan sejarah memiliki nilai tersendiri yang patut didengarkan. Tragedi 1965 di Bali merupakan salah satu yang terparah ditinjau dari skala kekerasan dan dampak-dampaknya. Hanya dalam waktu sekitar tiga bulan, delapan puluh ribu orang telah dibantai oleh sesamanya. Yang dimaksud dengan sesamanya adalah sesama orang Bali; tetangga, kenalan, atau bahkan kerabat dekat, yang dijadikan tameng (sebutan bahasa Bali untuk tukang jagal waktu itu) oleh aparat negara. Tragedi ini telah mengubah landscape ekonomi-politik dan sosial-budaya Bali menjadi seperti yang kita lihat sekarang.

Petikan buku ini dibuka dengan kata pengantar oleh Tim Editor yang tajam mengupas persoalan, mulai dari perspektif makro (seperti kepentingan imperialisme lewat tangan Suharto), maksud-tujuan penyusunan buku, pembabakan di dalamnya, sampai dengan kesimpulan-kesimpulan singkat dari tiap tulisan yang tersajikan.

Selanjutnya, Roro Sawita menggambarkan konteks situasi Bali sebelum peristiwa ‘65. Dilukiskan penguasaan lahan oleh tuan-tuan tanah dengan sistem pembagian kerja yang tidak adil antara petani penggarap dan tuan tanah. Masalah ini coba diselesaikan pemerintah lewat program reformasi agraria pada permulaan dekade 1960-an. Pelaksanaan program ini terbilang gagal, sehingga berujung konflik yang meruncing antara orang-orang yang bergabung dalam dua organisasi, yakni Barisan Tani Indonesia (BTI), yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan PETANI, organisasi tani yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI). Eskalasi berpuncak pada tahun 1965, tepatnya dimulai bulan Desember, ketika pemberitaan media tentang pembunuhan para jenderal yang telah dimanipulasi dari Jakarta berhembus masuk ke Bali. Penangkapan dan pembunuhan mulai terjadi. Pelaksana lapangannya adalah para tameng, sedangkan aparat negara (tentara) berposisi membekingi aksi-aksi tersebut.

Kemudian narasi berlanjut dari satu kesaksian ke kesaksian lain, tentang apa yang mereka lihat, dengar, pikirkan, rasakan, dan yang mereka pelajari dari berbagai referensi. Secara umum buku ini mengandung beberapa keistimewaan. Setidaknya saya temukan tiga hal yang penting untuk digarisbawahi.

Pertama, narasi-narasi ini ditulis oleh orang-orang muda, generasi kedua atau ketiga, dari para subyek yang menjadi bagian langsung dari sengketa politik yang berpuncak pada peristiwa 1965. Di sini ada anak-anak “korban”, cucu-cucu “korban”, atau bahkan cucu “pelaku” yang turut menggoreskan kegalauannya. Ada pula penulis-penulis muda yang “merasa tidak punya beban sejarah” terkait tragedi ini, karena dari garis keluarga inti tidak ada  menjadi “korban” ataupun “pelaku”. Dengan jarak generasi tersebut kita bisa dapati pemikiran-pemikiran yang berani jujur, sehingga menjadi jernih dan segar, tidak dikeruhi luka dendam yang sulit disembuhkan.

Berulang kali ditekankan oleh para penulis bahwa maksud mengangkat masalah ini sama sekali bukan untuk mengumbar dendam atau amarah, tapi untuk menghargai sejarah sebagaimana mestinya, sehingga pintu bagi rekonsiliasi di tataran horisontal dapat terbuka. Hanya dengan demikian peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran oleh generasi muda, dan tradisi kekerasan dapat dimuseumkan dari kehidupan politik republik ini.

Kedua, pengggambaran “sejarah mikro” yang bersumber dari cerita-cerita keluarga, apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh para penulis, tidak berhenti pada kegamangan yang mengarahkan beban masalah pada masing-masing individu. Narasi-narasi ini sanggup menyertakan informasi dan analisis kritis terhadap situasi obyektif Bali kekinian. Di sini, misalnya, kita temukan gugatan terhadap industri pariwisata Bali yang berdiri di atas peminggiran rakyat miskin, dan lebih dalam lagi, untuk “mendiamkan” tumbal delapan puluh ribu jasad orang Bali yang dibunuh.

Ada lebih dari satu narasi mengkritisi industri pariwisata Bali yang mulai gencar saat politik pintu terbuka Orde Baru terhadap investor. Sejak kata pengantar telah mulai disebutkan:

“Doktrin ‘Sapta Pesona’ diperkenalkan, di mana setiap orang Bali harus mengikuti pembangunan pariwisata massal dan mengkonstruksi diri menjadi apa yang diharapkan para turis yang berkunjung. Tentu saja sebagai kawasan pariwisata, sedapat mungkin harus disterilkan dari hal-hal yang berbau politik terlebih lagi akibat trauma kekerasan politik.” (Hal. xiii)

Pada bagian lain, Agung Alit menggugat:

“Potret kekejian dan brutalitas tersebut teramat jauh dari gambaran tentang manusia Bali dalam kedok pariwisata yang pada umumnya dilukiskan polos, ramah, religius karena dikaitkan dengan praktek ritual upacara, dan artistik karena kelincahan tangannya dalam melukis, menabuh, menari dan sebagainya. Gambaran yang sering membuat manusia Bali jadi puas, bangga, namun terlena dengan apa yang ada dan lupa bahwa Bali masih dalam cengkeraman pemiskinan, pembodohan dan pelupaan tentunya terkait peristiwa 65.” (Hal. 17-18)

Hal serupa juga disitir oleh Ribkah Alvania, yang seolah mengajak pembaca “mengunjungi tempat-tempat wisata di Bali” namun sesungguhnya ingin mengingatkan wisatawan lewat kalimat:

“Mungkin tak akan lagi bisa menikmati tidur dengan nyenyak di hotel bintang lima karena dibangun di atas kuburuan massal korban tragedi 65. Atau bir yang kamu minum sambil menikmati sunset di sebuah cafe mewah di atas tebing takkan sesegar biasanya, karena lahan yang mereka gunakan hasil rampokan dari rakyat biasa.” (Hal. 113)

Atau Degung Santikarma yang mengkritisi industri pariwisata Bali dari sisi ‘peminggiran’ perempuan:

“Pasca kekerasan 65, Bali yang sibuk dengan program pembangunan-ria, citra gadis Bali yang penurut, gemulai, polos dan dipoles lagi tujuannya bukan untuk melawan potret perempuan radikal seperti propaganda penari “harum bunga” yang ada di monumen Lubang Buaya tetapi menari untuk menyihir pariwisata datang ke pulau Sorga.” (Hal. 83)

Ketiga, dari buku ini kita melihat peristiwa Tragedi 1965 di Bali seakan memuluskan skenario cerita “konflik horisontal” yang selalu dihembuskan penguasa. Dalam banyak kesempatan penguasa negara, lebih khususnya dari kalangan petinggi militer, selalu berusaha mengatakan bahwa Tragedi 1965 merupakan konflik antara “Rakyat versus PKI”. Menurut mereka, negara tidak bertanggungjawab karena kejadian tersebut berada di luar kuasanya, karena kemarahan rakyat terhadap PKI sudah sulit dibendung, dan sebagainya. Seolah-olah kekerasan tersebut bisa tercipta tanpa histeria manipulatif media massa yang telah dikontrol militer klik Suharto, tanpa provokasi-provokasi, dan tanpa dukungan politik tentara.

Sebenarnya kekerasan horisontal yang dikondisikan ini juga terjadi di berbagai daerah lain. Namun kondisi Bali pada saat itu menjadi sedikit lebih ‘istimewa’ karena bercampur-baur dengan konflik-konflik pribadi dalam unit organisasi sosial terkecil bernama keluarga. Ada paman yang melaporkan bapak untuk diciduk, atau bahkan saling bunuh antar saudara, dan sebagainya. Motif ekonomi, seperti perebutan tanah warisan, sampai motif sakit hati atau iri hati turut berperan. Kerumitan ini pula yang menjadikan isu tragedi 65 menjadi begitu sensitif untuk dibicarakan di Bali.

Bagian lain dari buku ini menyentuh persoalan-persoalan yang sering didiskusikan dalam Komunitas Taman 65. Termasuk diantaranya masalah kondisi perempuan Bali yang semakin terpinggirkan dari ranah sosial-politik sejak tragedi tersebut, soal ritual-ritual keagamaan, keyakinan-keyakinan, pemanfaatan musik sebagai instrumen perubahan sosial, soal HIV/AIDS yang menjangkiti banyak remaja Bali, dan tentang Taman 65 sendiri.

Komunitas Taman 65 telah memulai sesuatu yang baru. Mereka berupaya menjadikan pariwisata Bali tidak sekedar sebagai tempat berhura-hura bagi para turis sambil melupakan apa yang ada di baliknya. Mereka telah mendirikan sebuah monumen kecil yang juga dapat dikunjungi oleh para turis, namun dengan konsep wisata yang sama sekali berbeda. Di Taman 65, yang berletak di sebelah timur kota Denpasar, orang dapat melakukan wisata sejarah, dan melihat budaya tidak hanya pada yang nampak di luaran, tapi dapat mendalaminya, bahkan mengkritisinya, sebagaimana upaya generasi muda Bali di tempat ini memajukan kebudayaannya.

Buku ini penting untuk dibaca. Bukan saja oleh sejarawan atau kalangan yang tertarik mempelajari peristiwa 65, tapi juga oleh siapapun yang ingin mengenal Bali lebih dekat, dan yang ingin meluaskan cakrawala pengetahuan tentang berbagai hal. Dan pastinya, cara dan kesan saya ketika ‘berwisata’ ke Bali telah berubah sejak membacanya.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut