Relawan Jokowi Gugat MoU KPU dan Lemsaneg

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi atau Bara JP) menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membatalkan MoU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“KPU sudah menyalahi kode etik, maka hal ini harus digugat ke Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP), agar MoU tersebut dibatalkan,” kata Astro Girsang, salah seorang penasehat hukum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi atau Bara JP), di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Menurut Astro, MoU antara KPU dan Lemsaneg itu merupakan gempa politik nasional. Sebab, data rahasia yang seharusnya hanya menjadi  otoritas KPU, menjadi bisa diakses dan diketahui oleh lembaga lain.

Selain mempersoalkan MoU antara KPU dan Lemsaneg, Astro juga mempersoalkan larangan KPU untuk menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan program partai politik. Media sosial hanya diperbolehkan antara 16 Maret hingga 5 April 2014. “Ini KPU sudah menjadi diktator,” katanya.

Tak hanya itu, Astro juga mengecam upaya pemerintah mengontrol Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menduga ada kepentingan pemerintah dibalik upaya mengontrol MK ini.

“Ini merupakan upaya antisipasi agar sengketa Pemilu yang pasti akan terjadi dalam 2014 untuk Pemilihan Legistatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), ditangani hakim-hakim MK pro pemerintah,” tuturnya.

Ia pun menilai semua hal-hal di atas sebagai sesuatu yang by design, yang dilakukan oleh partai yang sudah gelap mata dan mau menempuh segala cara untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2014.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira juga menyampaikan hal yang sama. Ia mendesak KPU untuk membatalkan kerja sama dengan Lemsaneg terkait pengamanan data Pemilu. Ia khawatir kerja sama tersebut akan membuat KPU kehilangan otoritas sekaligus membiarkan diri terintervensi.

“KPU akan kehilangan kesempatan untuk secara substantif mengontrol proses penghitungan suara. Di tangan Lemsaneg, data pasti akan aman. Pertanyaannya, aman untuk siapa?” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/10/2013).

Keberadaan Lemsaneg, kata Andreas, sesuai dengan struktur dan fungsi kelembagaan tidak dirancang untuk tugas pengamanan penghitungan suara pemilu. Payung hukum mengenai struktur, tugas, dan fungsi lembaga ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Andreas tak menampik Lemsaneg punya kapasitas keilmuan dan pengetahuan yang memadai untuk membantu penyelenggara pemilu. Namun, tegas dia, menyerahkan pengamanan data pemilu kepada lembaga tersebut sama saja membuat KPU kehilangan otoritas, baik struktural maupun fungsional, karena data penghitungan suara secara sistem akan berada di bawah kontrol Lemsaneg.

“(Sementara), Lemsaneg secara struktural dan karakter organisasi, sudah hampir dipastikan akan lebih patuh pada atasannya, yaitu Presiden SBY, yang notabene juga adalah ketua (umum) partai. Lemsaneg akan lebih taat kepada Presiden SBY ketimbang KPU sebagai mitra MoU,” paparnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut