Reklamasi Teluk Benoa Dan Perlawanan Sekaa Teruna-Teruni

Ibarat gayung bersambut, gerakan “Tolak Reklamasi, Batalkan Perpres No. 51/2014” yang dipelopori oleh LSM pemerhati lingkungan telah membangkitkan semangat perlawanan komunitas adat di Bali, khususnya kelompok pemuda-pemudi banjar, yang dikenal dengan Sekaa Teruna-Teruni (STT). Sejak awal bergulirnya isu proyek Reklamasi Teluk Benoa menjadi pusat pariwisata elit di Bali yang konon akan menandingi Kompleks Pariwisata Nusa Dua, seperti bola salju yang terus menggelinding, respon dan reaksi masyarakat lokal semakin membesar.

Reaksi yang berkembang di komunitas adat ini telah menjadi sebuah angin perubahan yang baik bagi pergerakan rakyat Bali sebagai perwujudan peran aktif masyarakat dalam menyikapi rencana ataupun kebijakan pemerintah. Tindakan tersebut juga memiliki legitimasi dalam Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selama ini peran aktif masyarakat adat khususnya para kelompok pemuda cenderung pasif dan sangat minimal bila berhubungan dengan hal-hal yang dekat dengan kebijakan pemerintah (baca: kepentingan politik). Namun seiring dengan berkembangnya jaringan informasi dan komunikasi, dan besarnya dampak nyata yang dirasakan bila akhirnya terealisasi reklamasi Teluk Benoa, maka inilah yang menjadi pandangan oleh para STT di Bali untuk menyatakan sikapnya menolak dengan tegas rencana ini melalui cara yang cukup menarik perhatian masyarakat luas, yaitu pemasangan baliho super besar di sepanjang jalan dan persimpangan jalan yang strategis.

safe_imagePemasangan baliho sebagai bentuk pernyataan sikap adalah langkah awal yang positif untuk menyuarakan aspirasi secara terbuka. Namun cukupkah hal ini saja yang dilakukan untuk menghentikan atau membatalkan rencana reklamasi yang melibatkan investor lokal dan asing? Tentu jawabannya tidak, dibutuhkan banyak taktik dan strategi serta memperluas kekuatan lain agar dapat mendelegitimasi Perpres 51/2014 secara konstitusional. Pertanyaan berikutnya, tidak perlukah kekuatan ekstra parlementer untuk memberikan dorongan agar para pembuat kebijakan tidak goyah guna membatalkan Perpres 51/2014?

Gerakan pemasangan baliho yang serentak menjadi pemantik untuk langkah-langkah selanjutnya. Memperkuat kesadaran perlawanan STT adalah hal yang sangat penting untuk disegerakan, salah satunya dengan dilaksanakan diskusi-diskusi di internal STT ataupun antar STT untuk menganalisa lebih jauh tentang apa yang sebenarnya menjadi kepentingan di balik rencana reklamasi, dampak yang ditimbulkan apakah hanya sebatas lingkungan atau adakah dampak yang lebih membahayakan, bagaimana agar pemimpin lokal maupun pusat pilihan rakyat Bali dapat merealisasikan apa yang disuarakan rakyatnya. Cara lainnya dapat pula dengan menyebarluaskan hasil analisa STT yang tertuang dalam diskusi ke dalam bentuk publikasi di media massa baik di media cetak ataupun elektronik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan menggabungkan seluruh STT yang berpandangan sama dalam sebuah aliansi STT, untuk mendesak agar disegerakan pembatalan Perpres 51/2014. Maka bila gerakan komunitas adat dapat semakin diperkuat dengan pengembangan bentuk kesadaran politiknya ini, tentu akan menjadi gerakan rakyat (baca: ekstra parlementer) yang tidak dianggap hanya sekedar gerakan “milu-milu tuwung” (ikut-ikutan) ataupun gerakan “pang kuwale gen” (sekedar ada).

Bila hal ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan, tidak hanya STT yang akan bergerak masif, tapi begitu pula dengan Desa Adatnya, beserta PKK dan seluruh kelompok masyarakat primordial di Bali. Dengan sendirinya akan terbangun massa rakyat yang terorganisir karena kesadaran untuk bersama-sama membangun bangsa yang berkeadilan sosial dalam sebuah bingkai persatuan desa adat. Inilah yang menjadi konsepsi peran aktif rakyat (baca: partisipatoris rakyat) bahwa kedaulatan rakyat dan aspirasinya dapat menjadi aspek sosiologis dari perumusan konstitusi sehingga tidak bertabrakan dengan berbagai kepentingan pragmatis (dibaca: uang) semata. Perubahan yang sejati tentulah berangkat dari internal masyarakat itu sendiri.

Pembangunan berlandaskan peran aktif rakyat adalah tentang bagaimana rakyat melalui perwakilannya di eksekutif maupun legislatif mampu mengkristalisasi dalam bentuk peraturan/perundang-undangan apa yang menjadi usulan/aspirasi masyarakatnya, dan mengakomodir secara konstitusional apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakatnya; dan rakyat melaksanakan dengan penuh kesadaran apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi dalam kehidupan sehari-harinya untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Berangkat dari gerakan pemasangan baliho STT semoga menjadi langkah awal menuju konsepsi peran aktif rakyat sebagai kesadaran baru dalam menjalankan fungsi berbangsa dan bernegara dengan sistem yang partisipatif, proporsional dan berimbang.

NOVI DWI JAYANTI, S.S., Divisi Kajian dan Bacaan – KPW Partai Rakyat Demokratik (PRD) Bali

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut