Rejim Pajak

Kalau anda menyimak sumber pendapatan untuk kas negara, masuk dalam kas pemerintah bukanlah dari perusahaan-perusahaan negara, melainkan dari pemasukan pajak yang digenjot secara besar-besaran. Pada tahun 2005, penerimaan pajak sudah mencapai 70,1% dari keseluruhan penerimaan negara, lalu meningkat menjadi 73% pada tahun 2009, dan diperkirakan akan menjadi 77% pada tahun 2011.

Bukan hanya pemerintah pusat yang menggenjot pajak mati-matian, tetapi pemerintah daerah pun sekarang berusaha “memaksimalkan” pemasukan dari pajak. Ambil contoh misalnya, kebijakan Pemda DKI yang akan memberlakukan pajak untuk warung makan, dimana warung makan seperti Warteg akan dikenai pajak 10%.

Jika diperhatikan lebih jauh lagi, maka kebijakan pajak ini akan sangat agressif untuk wajib pajak kalangan bawah, namun justru sangat longgar dengan kalangan wajib pajak besar, terutama korporasi asing dan domestik.

Cara-cara seperti diatas, dari beberapa aspeknya, memiliki kesamaan dengan rejim pajak di era kolonialisme. Seperti dicatat oleh penulis Soviet, Maletin NP dan Kapitsa MS, bahwa sebagian besar pemasukan budget pemerintah kolonial bukanlah berasal dari perusahaan negara, namun justru dari pajak yang ditarik dari penduduk. Pada tahun 1919, pajak langsung maupun tidak langsung yang ditarik dari penduduk sudah mencapai 60% dari keseluruhan pendapatan negara.

Dengan perbandingan seperti di atas, kebijakan pajak pemerintah Indonesia tidak berbeda jauh dengan kebijakan kolonial, yang ujung-ujungnya memiliki kesamaan misi, yaitu mengeruk untung tanpa membanting keringat.

Ini sangat mudah untuk menjelaskannya. pertama, pemerintah Indonesia sekarang ini sangat “jarang hadir” dalam usaha-usaha membangkitkan ekonomi rakyat, misalnya memberikan kredit kepada usaha menengah dan kecil, ataupun membantu akses pasar dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Namun, ketika usaha-usaha rakyat itu mendatangkan keuntungan, maka pemerintah dengan tidak tahu malu akan meminta “kewajiban pajak”.

Kedua, terhadap wajib pajak yang besar, seperti korporasi asing dan domestik, pemerintah Indonesia terlihat sangat longgar. Seperti diberitakan Okezone pada tanggal 28 Agustus lalu, bahwa ada perusahaan migas asing yang menunggak pajak hingga mencapai Rp1 triliun lebih. Begitu pula dengan kasus pajak perusahaan Bakrie, yang selama ini bebas melakukan ekspansi di berbagai belahan dunia, tapi telah menumpuk tunggakan pajaknya.

Dari data yang disampaikan oleh tim pengacara kasus Gayus Tambunan, diketahui bahwa ada tiga kelompok usaha Bakrie Group yang menunggak pajak, yaitu PT. Kaltim Prima Coll (KCP) senilai 500 ribu dolar AS, PT. Bumi Resource senilai 500 ribu dolar AS pada tahun 2004/2005, sementara gabungan antara PT. KPC dan Arutmin terkait dengan sunset policy tunggakan pajak yang diterima terdakwa senilai 2 juta dolar AS.

Dalam kasus PT. Freeport, yang mendapat keuntungan 60% dari operasinya di Indonesia, hanya membayarkan pajak sebesar 1,6 milyar USD, angka yang tidak sebanding dengan jumlah keuntungan yang diangkut ke negerinya, AS.

Pada kenyataannya, pajak ditetapkan bukan menurut besaran penghasilan, tetapi menurut logika politik pemerintah. Orang-orang super-kaya dan perusahaan-perusahaan besar, dengan jalur politik yang dimiliki dan dipeliharanya, dapat menghindar dari kewajiban pajak dengan alasan insentif bisnis. Tetapi, jika orang miskin diketahui menunda pajak, maka hukum negara akan berbicara keras.

Dengan demikian, kita sangat sulit mempercayai tentang dijalankannya teori “redistribusi pendapatan”, karena proporsi pajak yang dibayarkan orang kaya lebih kecil dibandingkan dengan orang miskin. Sebuah data mengungkapkan sebagai berikut: “Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (selain karyawan) pada tahun 2007 sekitar Rp 1,6 triliun dan pada tahun 2008 sekitar Rp 3,6 triliun, sedangkan PPh karyawan atau pekerja pada tahun yang sama mencapai Rp 39,5 triliun dan pada tahun 2008 sekitar Rp 48,5 triliun.”

Jadi, selain rejim ini menghidupi dirinya dengan menggenjot pajak, tetapi bentuk penarikan pajaknya pun sangat membunuh kalangan rakyat biasa dan usaha menengah/kecil. Ini juga membuat ekonomi kecil atau ekonomi rakyat sangat sulit untuk tumbuh dan berkembang, sementara perusahaan besar/asing yang terbiasa dengan keringanan pajak akan menjadi gurita besar.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • sigit setia eka

    kalau di jakarta saja retribusi parkir entah kemana, secara nasional jika pengelolaan minyak bumi benar, kemana aja tuh keuntungannya ? wah kita penjual, tapi menjualnya kepada rakyat sendiri cukup mahal, bandingkan dg Arab Saudi yg cuma punya minyak doang, mereka menjual kpd rakyat nya Premium sangat murah, lah sekarang DKI mau genjot pendapatan Asli Daerah, salah satunya dari rencana pajak para pengusaha warung Tegal ? yang benerr aja dong….

  • rohadi

    warteg adja di naikn pajak ya mau di bawa SBY kmna bangsa ini, GNTIAN DONK MIMPIN