Reformasi 1998 Dan Cita-Cita Pemberantasan KKN

Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Memang, di jaman orde baru, praktek KKN tumbuh sangat subur. Tak heran, laporan PBB dan Bank Dunia menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup di dunia.

Dalam laporan PBB itu diungkapkan, kekayaan negara yang dicuri oleh Soeharto dan keluarganya diperkirakan mencapai 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS. Angka itu lebih tinggi dari pencurian yang dilakukan oleh diktator Philipina, Ferdinand Marcos, yang berkisar 5 miliar hingga 10 miliar dolar AS.

Lantas, setelah 15 tahun reformasi bergulir, apakah pemberantasan KKN sudah mencapai kemajuan? Menarik untuk menyimak pendapat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Menurutnya, lima presiden setelah Soeharto tak mampu mewujudkan birokrasi bersih. Bahkan, katanya, di era SBY bertambah parah.

Anda boleh saja tidak setuju dengan pendapat Mahfud MD. Namun, sampai sekarang Indonesia masih menyandang predikat negara terkorup. Survei Transparancy International menempatkan Indonesia di jajaran negara-negara terkorup di dunia. Sementara Political & Economic Risk Consultancy, yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik.

Di jaman orde baru, yang kekuasaannya sangat sentralistik, praktek korupsi banyak berpusat di Soeharto dan kroninya. Namun sekarang ini, seiring dengan desentralisasi, praktek korupsi menyebar luas ke daerah dan berlangsung sangat massal.

Laporan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, sepanjang tahun 2004 hingga 2012, ada 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukum. Sebagian besar adalah kasus korupsi. Mendagri Gamawan Fauzi juga pernah mengungkapkan, ada 251 orang kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

Memang, sejak tahun 2003, Indonesia punya lembaga anti-korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, belajar dari pengalaman banyak negara, pemberantasan korupsi tidak bisa diletakkan di atas pundak satu lembaga saja. Apalagi, akhir-akhir ini berhembus isu, bahwa KPK hanya menjadi “alat politik” rezim berkuasa. Buktinya, skandal Bank Century, yang melibatkan Wapres Boediono dan mantan Menkeu Sri Mulyani, tidak dituntaskan oleh KPK.

Selain korupsi, praktek nepotisme juga tak surut di era reformasi ini. Pemerintahan SBY juga tidak punya itikad politik untuk memerangi praktek terkutuk ini. Buktinya, selama dua periode memerintah, SBY telah menempatkan keluarganya, termasuk anak-anaknya, dalam jabatan-jabatan politik strategis. Partai Demokrat, partainya Presiden SBY, tak ubahnya partai keluarga Cikeas. Isu terbaru: 15 orang dari keluarga SBY diusung sebagai caleg Demokrat.

Praktek kolusi juga tak berkurang di era reformasi ini. Kasus mafia pajak, seperti Gayus Tambunan, hanyalah sebagian kecil dari praktek kolusi pajak di Indonesia. Menurut ekonom Dradjad Wibowo, kebocoran pajak di Indonesia mencapai ratusan trilyun tiap tahuannya. Praktek suap oleh kepentingan bisnis terhadap aparat negara juga masih kuat. Menurut catatan INDEF, sebagian besar suap pengusaha masuk ke polisi (48%), bea cukai (41%), dan imigrasi (34%).

Memang, praktek KKN tidak bisa diisolasi dari struktur ekonomi-politik. Sistem ekonomi Indonesia saat ini, yang sangat rapuh dan bergantung kepada kapital asing, memunculkan banyak pejabat politik yang bertindak sebagai “makelar” atau “calo” dalam jaring-jaring ekonomi. Tingkat produktivitas yang rendah, akibat perkembangan kekuatan produktif nasional dihambat oleh neoliberalisme dan imperialisme, juga turut menyuburkan praktek korupsi. Inilah yang dikatakan oleh Pram: “korupsi terjadi karena konsumsi lebih besar dari produksi.”

Hal itu mengejawantah dalam struktur politik kita. Lembaga-lembaga politik, baik eksekutif maupun legislatif, tidak terbebas dari kepentingan swasta/bisnis. Pada situasi seperti itu, institusi politik sering diperalat oleh  kepentingan swasta (bisnis) untuk memproduksi kebijakan politik yang menguntungkan dunia bisnis.

Praktek korupsi juga tumbuh-subur akibat sistem politik transaksional dan berbiaya tinggi. Bayangkan, biaya yang dikeluarkan caleg untuk bisa menang mencapai milyaran, sementara gaji DPR selama 5 tahun bekerja paling tinggi Rp 1,8 milyar.

Sekarang, orang terjun ke politik bukan lagi karena keinginan memperjuangkan cita-cita politik, melainkan karena motif—meminjam bahasa Pramono Anung—“mencari nafkah”. Akibatnya, lembaga kekuasaan politik hanya menjadi sarana untuk merampok kekayaan negara dan publik.

Ya, 15 tahun sudah reformasi bergulir, cita-cita memberantas KKN kandas di tengah jalan. Penyebabnya, kita terlalu yakin bisa memberantas KKN hanya dengan gonta-ganti rezim, padahal yang seharusnya dilakukan adalah merombak total struktur ekonomi-politik.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut