Refleksi Kemerdekaan: Masyarakat Indonesia Di Frankfurt Prihatin Dengan Tekanan Terhadap Kebebasan Berkeyakinan.

Persatuan Masyarakat Indonesia di Frankfurt am Main dan Sekitarnya (PERMIF) menyatakan keprihatinan atas berbagai kejadian berupa tekanan terhadap kebebasan berkeyakinan dan pluralisme di Indonesia.

Melalui pernyataan pers yang diterima redaksi, Jumat (13/8), Permif menyampaikan point-point kesimpulan diskusi lintas agama warga Indonesia di Frankfurt, yang pada intinya mengakui adanya perbedaan dan pluralitas.

Selain itu, Juru bicara Permif, Dr.jur. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.,Ph.D, mengatakan, makna Pluralisme di Indonesia sudah terkandung dalam Pancasila, yang merefleksikan dirinya dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, katanya,  sampai sekarang ini budaya pluralisme atau peradaban pluralisme masih saja belum bisa melekat dalam hati sanubari dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Pluralisme pada umumnya di Indonesia hanya dipandang sebagai adanya kemajemukan, tapi belum dihayati dalam hati nuraninya,” demikian ditulis dalam pernyataan pers tersebut.

Oleh karena pluralisme hanya ditanggapi sebagai adanya kemajemukan, maka persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terselesaikan, karena disini orang hanya melihat adanya kemajemukan saja, sedangkan pada tataran individu manusia, yaitu dimensi intern individu manusianya belum dapat menerima adanya pluralisme itu, tambahnya.

Untuk itu, Permif mengajukan tiga solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di atas, yaitu; pertama, pemerintah dan aparat terkait harus kembali menjalankan fungsinya sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mereka tak boleh lepas tangan dan terkesan tersandera dengan pressure massa.

Kedua, dari sisi regulasi, perlu usaha-usaha untuk meninjau kembali peraturan yang selama ini sering dipakai sebagai bargaining aksi persekusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus aktif melakukan dan mendukung „judicial review“ terhadap semua Perda-Perda yang isinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, mengusut tuntas para pelaku perusakan rumah ibadah.

Keempat, terkait pencabutan IMB oleh pemerintah daerah setempat perlu dilakukan langkah-langkah hukum seperti berhasil dilakukan HKBP Cinere atas keputusan wali kota Depok.

Kelima, perbaikan kualitas komunikasi antar agama dan masyarakat setempat (bukan dengan jalan kekerasan tapi dengan jalan dialog/musyawarah).

Selain menyoroti persoalan kebebasan berkeyakinan dan pluralisme, Permif juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan sosial-ekonomi, yang seringkali menjadi akar dari berbagai konflik sosial.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut