Ratusan Warga SAD Kembali Datangi Kantor Gubernur Dan BPN Jambi

Ratusan massa aksi dari petani dan Suku Anak Dalam (SAD) mendatangi gedung Gubernur Jambi, Senin (12/5). Mereka menuntut Pemprov Jambi untuk menindak lanjuti Surat Rekomendasi Peninjauan Ulang Ijin HGU PT. Asiatic Persada.

Massa aksi yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu, anak-anak serta orang tua itu dihadang oleh ratusan aparat kepolisian. Mereka dilarang menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Jambi.

“Banyak dari Ibu-ibu menagis histeris karena aparat kepolisian hendak bertindak represif saat menghalau massa aksi,” kata coordinator aksi, Andi Saputra.

Dalam aksi tersebut, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi, Mawardi, mendesak Gubernur Jambi untuk tidak menghadiri pesta syukuran yang digelar oleh Lembaga Adat Batanghari.

Pasalnya, kata Mawardi, pesta syukuran itu seolah-olah menyatakan konflik agrarian antara SAD dengan PT. Asiatic sudah selesai. Padahal, konflik tersebut masih jauh dari selesai.

“Kehadiran pejabat Pemprov dalam pesta sukuran itu bisa dimaknai melagalkan perambahan kawasan hutan, melegalkan perusahaan tak berijin seperti PT. Maju Perkasa Sawit dan PT. Jummer Tulen, dan bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap kesepakatan bersama,” ujar Mawardi.

Setelah massa menggelar mimbar bebas selama beberapa menit, perwakilan dari Pemprov Jambi, yakni Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Maseruding, keluar menemui massa aksi. Ia berjanji akan mengkoordinasikan tuntuan petani dengan pihak Gubernur.

Seusai menggelar aksi massa di kantor Gubernur Jambi, massa aksi petani dan warga SAD ini bergerak menuju ke kantor BPN Jambi. Di sana massa aksi kembali dihadang oleh ratusan aparat kepolisian. Namun, 10 orang perwakilan massa diperbolehkan menemui pihak BPN Jambi.

Dalam dialog tersebut, pihak BPN Jambi mengungkapkan bahwa dua anak perusahaan PT. Asiatic Persada, yakni PT. Maju Perkasa Sawit dan PT. Jummer Tulen, tidak memiliki ijin perkebunan samasekali. Dalam hal ini, pihak BPN Jambi hanya mengakui HGU PT. Asiatic Persada.

Selain itu, diketahui pula bahwa terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan kedua perusahaan itu terkait SK Bupati Batanghari Nomor 180 tahun 2014 tentang Nama, Peta dan Kompensasi Lahan seluas 2000 Hektar.

“Ini adalah temuan yang semestinya ditindak lanjuti. Sebab BPN Jambi tidak punya kewenangan untuk membatalkan keputusan Pemerintah Daerah,” ujar Kepala Bidang Pengukuran BPN Provinsi Jambi, Anton.

Sementara itu, Ketua Adat SAD Batin Bahar, Kutar, menyatakan penolakan terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh Pemda Batanghari dan Lembaga Adat Batanghari (Jambi). “Saya selaku Ketua Adat SAD Batin Bahar yang resmi dilantik oleh Lembaga Adat Batanghari tidak pernah dilibatkan dalam proses verfikasi,” ungkapnya.

Sebelum mengakhiri aksinya, perwakilan warga SAD menyerahkan surat permohonan mediasi terkait penyelesaian konflik melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Dalam surat tersebut massa menyampaikan empat tutuntan. Pertama, pemerintah harus segera meng-enclave tanah adat/bathin SAD 113 seluas 3.550 Ha.

Kedua, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus segera melakukan sertivikasi lahan masyarakat dan mengembalikan hak tanah garapan petani yang telah dicaplok PT. Jammer Tulen Dan PT. Maju Perkasa Sawit.

Ketiga, pemeritah daerah Kab. Batanghari harus segera mencabut SK Nomor 180 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-nama Serta Peta Lokasi Warga SAD Penerima Lahan Kompensasi 2.000 Hektar melalui PT. Asiatic Persada.

Keempat, tindakan perambahan kawasan hutan dan aktivitas perkebunan yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan harus ditindak secara hukum

Muhammad Soleh   

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut