Ratusan Warga SAD Duduki Kantor Gubernur Jambi

Ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) 113 yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) menduduki kantor Gubernur Jambi, Senin (7/5/2013) (Foto: Dani Rimba)

Sedikitnya 600-an warga Suku Anak Dalam (SAD) 113 Jambi menggelar aksi pendudukan di kantor Gubernur Jambi, Senin (6/5/2013). Mereka menuntut realisasi dari pengembalian tanah ulayat seluas 3.550 hektar milik masyarakat SAD.

Warga SAD yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mulai bergerak dari kampung halaman mereka, di desa Bungku, Batanghari, sejak hari Minggu (5/5). Mereka menumpangi truk dan kendaraan roda dua.

Sekitar pukul 10.00 WIB, warga SAD tiba di kantor Gubernur Jambi. Warga SAD pun mulai membangun tenda di halaman kantor Gubernur. Esok harinya, Senin (6/5), mereka menggelar mimbar bebas untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka.

“Kami menuntut Gubernur segera mengeluarkan kebijakan perihal pengukuran lahan seluas 3.550 ha yang akan dienclave dan dikembalikan kepada warga SAD,” kata Mawardi, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jambi, yang mendampingi perjuangan SAD 113.

Menurut Mawardi, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak Pemerintah Provinsi Jambi, BPN Provinsi Jambi dan warga SAD 113 mengenai pengukuran lahan tersebut. Masalahnya, pihak PT. Asiatic Persada belum juga melaksanakan keputusan tersebut.

“Jika PT. Asiatic Persada tidak mengindahkan kesepakatan tersebut, kami menuntut Pemerintah Daerah segera mencabut ijin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Asiatic Persada,” ujar Mawardi.

Merespon tuntutan itu, Sekda Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan menghadirkan BPN Jambi, Asisten I Gubernur Jambi, Kesbangpol Jambi, masyarakat SAD 113, dan lain-lain.

Hasilnya, pihak Pemprov Jambi akan menyurati PT. Asiatic Persada dan BPN Jambi agar pihak PT. Asiatic segera membayar biaya pengukuran kepada BPN dan memulai pengukuran areal seluas 3.550 ha milik masyarakat SAD.

Disepakati, jika PT. Asiatic Persada tetap mengabaikan surat tersebut, maka Pemprov Jambi akan mengambil langkah berupa pengambil-alihan aset atau pencabutan HGU.

Karena tuntutannya sudah dipenuhi, ratusan warga SAD ini berencana untuk kembali ke kampung halamannya besok.

Agys Pranata

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Samuel Tobing

    P.T. ASIATIC PERSADA.. MUTLAK, HARUS SEGERA DITUTUP..!!!