Ratusan Warga Penjaringan Hadiri Rapat Soal Agraria

Sedikitnya 500-an warga Penjaringan, Jakarta Utara, menghadiri rapat akbar menuntut sertifikasi tanah. Rapat akbar ini digelar oleh Dewan  Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPW-SRMI) DKI Jakarta.

Rapat akbar ini berlangsung di halaman kantor RW 08 Penjaringan, Jakarta Utara. Selain dihadiri oleh warga, hadir pula Lurah Penjaringan, pihak kepolisian, dan perwakilan RT/RW se kelurahan Penjaringan.

Tampil sebagai narasumber dalam rapat akbar ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Djamaludin SH M.Hum dan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus ‘Jabo’ Priyono.

Dalam rapat akbar itu, warga mengeluhkan sulitnya mengurus sertifikat untuk tanah yang mereka duduki. Padahal, tanah tersebut sudah mereka tempati sejak tahun 1951. Alasannya, tanah tersebut diklaim sebagai aset pemerintah daerah.

Namun, pada era Gubernur DKI Jakarta Tjokropranolo sempat ada keputusan bahwa tanah di Penjaringan diperuntukkan untuk pemukiman. Namun, di era berikutnya, ada keputusan bahwa penjaringan berada di bawah Otorita Pluit.

Belakang ada bukti yang menunjukkan bawah tanah di Penjaringan itu adalah tanah negara. Bahkan ditemukan ada sertifikat pemilikan tanah di daerah tersebut yang dikeluarkan tahun 1980-an.

Kepala BPN DKI Jakarta Djamaluddin SH sedang menyampaikan pemaparan. Tampak pula Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa yang bertindak sebagai moderator diskusi.
Kepala BPN DKI Jakarta Djamaluddin SH sedang menyampaikan pemaparan. Tampak pula Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa yang bertindak sebagai moderator diskusi.

“Belakangan, warga juga berkeinginan mensertifikasi lahan mereka. Pada prakteknya, sertifikat yang keluar beraneka ragam. Ada yang hanya sertifikat hak pakai. Ini yang membuat warga bingun,” kata Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa.

Menanggapi pertanyaan itu, Kepala BPN DKI Jakarta Djamaluddin mengatakan, sebelum penerbitan sertifikat, harus diteliti dulu soal cara perolehan tanahnya atau status tanahnya. “Kalau tanahnya aset Pemerintah Provinsi, harus ada pelepasan aset dulu. Kalau itu sudah selesai, BPN akan mensertifikasi,” katanya.

Warga Penjaringan, Jakarta Utara, sangat antusias mengikuti Rapat Akbar.
Warga Penjaringan, Jakarta Utara, sangat antusias mengikuti Rapat Akbar.

Selain itu, menurut Djamaluddin, proses penentuan status tanah, apakah diberi hak pakai, hak guna, HGB, atau hak milik, sangat bergantung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.

“Kalau memang RTRW-nya memang memungkinkan untuk pemilikan, maka sangat mungkin untuk diberi sertifikat hak milik,” ujarnya.

Djamaluddin sendiri menyatakan bahwa pihak BPN siap bekerjasama dengan warga untuk soal sertifikasi tersebut. “Kalau soal biaya, itu tergantung luasan tanah masing-masing dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya,” jelasnya.

Tanah Sebagai Hak Rakyat

Sementara itu, Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menyinggung tiga hal yang menyebabkan rakyat belum mengecap kesejahteraan.

Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono sedang menyampaikan pidato.
Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono sedang menyampaikan pidato.

Yang pertama, kata Agus Jabo, sebagian besar kekayaan alam kita mengalir ke luar negeri. Ia mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, bahwa Indonesia berpeluang menerima pemasukan sebesar Rp 15.000 triliun setiap tahun dari hasil mengelola sumber daya alam.

“Bila dibagi rata, maka setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan Rp 20 juta setiap bulan,” katanya.

Sayang, kata Agus Jabo, kekayaan alam yang sangat besar itu justru hanya dinikmati oleh perusahaan asing.

Yang kedua, pengelolaan kekayaan alam Indonesia, termasuk tanah, rawan dikuasai secara illegal oleh perusahaan swasta. Ia mengutip pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, bahwa dari 150 juta hektar hutan yang dikelola di Indonesia, hanya 11 persen yang memiliki surat izin.

“Jutaan hektar tanah kita diobral secara illegal ke swasta, sementara rakyat miskin menuntut tanah sangat susah sekali,” ujar Agus Jabo.

Yang ketiga, ungkap Agus Jabo, kendati Indonesia ini disebut negara agraris, tetapi petani sangat sulit mengakses tanah. Padahal, tanah ini merupakan alat produksi vital bagi petani. “Sebanyak 85% petani di Indonesia adalah petani gurem,” ungkapnya.

Agus Jabo menegaskan, sejak rezim Orde Baru hingga sekarang, pasal 33 UUD 1945 tidak pernah diimplementasikan. Akibatnya, pemanfaatan kekayaan alam, termasuk tanah, tidak bisa dipergunakan untuk memakmurkan rakyat.

Agus Jabo juga menyoroti mandeknya agenda land-reform, yang seharusnya menjadi langkah untuk mengubah struktur kepemilikan tanah dari struktur agraria kolonial menjadi milik rakyat.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • M Ridwan Mj

    oK… BERDAYAKAN APA YG DAPAT BERDAYA DEMI KESEJAHTERAAN