Ratusan Warga Kolhua Tolak Pembangunan Bendungan

Sedikitnya 300-an warga kelurahan Kolhua, Kupang, yang bernaung di bawah Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua, kembali menggelar aksi massa di kantor DPRD Nusa Tenggara Timur, Kamis (13/6). Di sana warga Kolhua menegaskan sikap mereka menolak rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang membangun bendungan di areal pertanian mereka.

Ratusan warga Kolhua ini memulai aksinya dari posko mereka, sekitar pukul 09.00 WIT, kemudian berjalan kaki menuju kantor DPRD NTT. Namun, di dalam perjalanan warga menyempatkan diri untuk singgah dan menggelar aksi di kantor Kecamatan Maulafa.

“Kami ingin menegaskan kepada pihak kecamatan, bahwa sampai hari ini kami sebagai warga pemilik lahan menolak rencana pembangunan bendungan di Kolhua,” kata Aleksius Bistolen, Ketua Serikat Tani Kolhua, saat menggelar orasinya di depan kantor Kecamatan.

Bistolen mengungkapkan, pihak warga mendapat undangan dari pihak Kecamatan tanggal 11 Juni lalu, yang berisi panggilan untuk mendengarkan sosialisasi dari kepala balai sungai II dan pemerintah kota kupang tentang pembangunan bendungan kolhua.

“Kami tegaskan di sini, kami tidak mau lagi mendengar sosialisasi mengenai pembangunan bendungan Kolhua. Dan sikap kami sudah final, yakni menolak pembangunan bendungan. Sudah 20 tahun kami berjuang mempertahankan tanah kami. Tak ada lagi negosiasi soal ini,” ujar Bistolen.

Usai menyampaika sikapnya ke pihak Kecamatan, warga pun melanjutkan aksi jalan kakinya menuju kantor DPRD. Akhinya, setelah berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam, warga Kolhua pun tiba di kantor DPRD sekitar pukul 12.00 WIB.

Di sana, warga sempat menggelar orasi-orasi berisi penolakan rencana pembangunan bendungan. Lalu, setelah beberapa menit berorasi, perwakilan warga pun diterima berdialog dengan pimpinan DPRD Kupang. Pihak DPRD sendiri diwakili oleh Wakil Ketua-nya, Nelson Matara.

Wanandi Kabu, yang mewakili Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua, mendesak agar pihak DPRD NTT segera menekan Pemkot Kupang untuk membatalkan rencana pembangunan bendungan. Ia juga mendesak agar pihak DPRD memfasilitasi sebuah dialog antara pihak warga dan Pemkot Kupang terkait penyelesaian konflik terkait pembangunan bendungan.

Namun, karena pihak DPRD kurang merespon tuntuan warga, pertemuan itu pun sempat tegang. Akhirnya, setelah terus didesak, pihak DPRD berjanji akan menyurat ke Pemerintah Provinsi agar memanggil semua pihak yang terkait dalam persoalan tersebut, yakni Pemkot Kupang, Pemkab Kupang, warga pemilik lahan, dan lain-lain.

Dalam pertemuan itu, Wanandi juga mengungkapkan bahwa saat ini pihak Pemkot berusaha mengadu domba warga Kolhua dengan warga di perkotaan. “Walikota Kupang selalu bilang bahwa solusi penyediaan air di kota Kupang hanya dengan pembangunan bendungan di Kolhua,” ungkap Wanandi.

Padahal, menurut Wanandi, sumber air di Kolhua bukan satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan Pemkot Kupang untuk penyediaan air bersih di kota tersebut. “Kami mencatat, setidaknya ada 25 titik mata air yang potensial, yang selama justru tidak dikelola oleh Pemkot Kupang,” terangnya.

Menurut Wanandi, terkait penyelesaian krisis air di kota Kupang, Pemkot seharusnya tidak berfikir pendek. “Kalau dipaksakan membangun bendungan di Kolhua, itu berarti penggusuran dan perampasan lahan milik petani Kolhua. Seharusnya, Pemkot mencari titik air lainnya yang tidak berpotensi menimbulkan konflik dengan warga,” katanya.

Usai dialog tersebut, piha Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi pendudukan di kantor DPRD NTT jika tuntutan mereka ternyata diabaikan.

Front Rakyat Tolak Bendungan Kolhua sendiri merupakan gabungan dari warga Kolhua dan puluhan organisasi, seperti LMND, SRMI, PRD, PMKRI, KEMAH, BPM FKIP-UKAW, Serikat Tani Kolhua, Satgas Tani Kolhua, Jaringan Advokasi Kerakyatan, dan KSW.

Zaimon Ernesto Messak

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut