Ratusan Warga DKI Jakarta Demo Di Kantor Gubernur

Aksi massa 700-an warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) di kantor Balai Kota Jakarta, Senin (20/5/2013). (Foto: Ulfa)

Sedikitnya 700-an warga DKI Jakarta, yang bernaung di bawah Serikat Rakyat Miskin Indonesa (SRMI), menggelar aksi massa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan rakyat.

Warga ini berasal dari lima kampung, yakni kampung Srikandi (Jatinegara), Kedoya Utara, Taman Kota, Rusun Tambora, dan Duri Kosambi. “Sebagian besar warga ini terancam digusur,” kata Ketua Umum SRMI, Wahida Baharuddin Upa, di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Warga Srikandi, misalnya, terancam kehilangan tanah dan tempat tinggal akibat penggusuran yang hendak dilakukan oleh PT. Buana Estate. Menurut Wahida, Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah mengeluarkan perintah penggusuran.

“Padahal, warga sudah menempati daerah itu sejak tahun 1998. Mereka membeli tanah secara resmi notaris resmi dari PPAT dari pemilik girik bernama Achmad Nian,” kata Wahida.

Menurut Wahida, warga Srikandi meminta Jokowi untuk turun tangan melindungi warganya. “Kami punya bukti kepemilikan yang kuat. Sementara keputusan PN Jaktim penuh dengan nuansa mafia peradilan. Jokowi harus turun tangan dan menghentikan penggusuran itu,” katanya/

Tuntutan lainnya adalah legalisasi RT/RW di Kedoya Utara, Jakarta Barat. Menurut Joko Martono, seorang warga Kedoya Utara, sejak 1985 mereka mendiami wilayah tersebut, tetapi sampai sekarang belum ada struktur RT/RW yang resmi.

Akibatnya, kata Joko, warga kesulitan mengurus syarat-syarat administratif, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Tak hanya itu, warga juga kesulitan mengakses program-program pemerintah karena ketiadaan identitas resmi.

Padahal, kata Joko, Gubernur DKI sudah mengeluarkan Instruksi nomor 14 tahun 2013 mengenai legalisasi RT/RW. “Ini kan sama saja kontradiktif antara instruksi Gubernur dengan realitas di lapangan,” katanya.

Tuntutan lain yang disuarakan adalah soal revitalisasi rusun Tambora yang dikhawatirkan akan menyingkirkan para penghuninya. “Kalau mau melakukan revitalisasi, ya, harus ada jaminan mengenai relokasi sementara bagi penghuni dan jaminan bahwa mereka akan dikembalikan ke Rusun setelah revitalisasi selesai,” kata Yanto, salah seorang penghuni rusun Tambora.

Namun, berjam-jam massa aksi menggelar orasi politik, pihak Gubernur DKI Jakarta tidak keluar menemui massa. Akhirnya, warga pun memutuskan untuk membangun tenda pendudukan di depan Balai Kota Jakarta.

“Nasib kami terancam. Jika hari ini belum ada kepastian, sia-sia rasanya kami kembali ke rumah. Rumah kami terancam diratakan dengan tanah tanggal 22 Mei besok,” ujar Edi, salah seorang warga Srikandi, Jatinegara.

Namun, menjelang pukul 19.00 WIB, aksi pendudukan warga ini diancam akan dibubarkan pihak kepolisian. Akhirnya, setelah melalui negosiasi yang alot, warga memutuskan untuk bubar dan kembali mendatangi Gubernur Jokowi besok (21/5/2013).

Selain menggelar aksi di kantor Gubernur DKI Jakarta, ratusan warga anggota SRMI ini juga mendatangi Mahkamah Agung (MA). Mereka menuntut MA meninjau kembali keputusan terkait konflik warga Srikandi dengan pihak PT. Buana Estate milik Probosutedjo.

Pasalnya, menurut warga Srikandi, keputusan PN Jakarta Timur bernuasa mafia peradilan. “Bayangkan, tanah itu sudah ada pemiliknya, yang dibuktikan dengan Girik, kok tiba-tiba bisa ditimpa oleh keluarnya HGB. Ini ada persekonglolan antara pengadilan dan pihak Probosutedjo,” tegas warga.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut