Ratusan Rakyat Miskin Jakarta Tuntut Pilkada Bersih

Ratusan aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Selasa (10/7/2012). Mereka menuntut agar penyelenggaraan pilkada berlangsung bersih dan demokratis.

“Kami menuntut pilkada yang bersih dari politik uang dan kecurangan. Tanpa itu, rakyat Jakarta sulit berharap pemerintahan yang lebih baik,” kata Ketua SRMI DKI Jakarta, M Setyo Ajiono, di Jakarta (10/7/2012).

Menurut pemuda yang akrab disapa Aji ini, pelaksanaan pilkada DKI masih dihantui sejumlah persoalan. Salah satunya, kata dia, adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah.

Di satu sisi, kata Aji, ditemukan banyak sekali DPT fiktif. Tetapi, pada sisi yang lain, masih banyak rakyat Jakarta yang belum masuk dalam DPT. “Contohnya, warga Tanah Merah di Jakarta Utara. Ada puluhan ribu orang yang kehilangan hak politik,” ungkapnya.

Untuk itu, Aji mendesak KPU agar segera membereskan persoalan itu. “Kalau memang bermasalah, maka ada baiknya Pilkada ditunda. Ketimbang nanti pilkada hanya menghasilkan pemimpin curang dan korup,” tegas Aji.

Selain soal DPT, Aji juga menuntut agar KPU dan Panwaslu bersikap netral. Kedua lembaga ini dituntut tidak “masuk angin”. Sebab, seperti dikatakan Aji, penyelenggaran dan pengawas pemilu terkadang tidak netral.

Dalam aksinya, SRMI juga mengajak massa-rakyat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada. Termasuk potensi pengerahan aparatus birokrasi untuk memenangkan kandidat tertentu.

Selain menggelar aksi di kantor KPUD Jakarta, ratusan massa SRMI ini juga menggelar aksi massa di kantor Gubernur DKI Jakarta. SRMI menyerukan agar rakyat memilih kandidat yang benar-benar pro-rakyat dan anti-neoliberal.

Laporan: Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Pemilu bersih dan berkualitas bisa terwujud jika lembaga penyelenggaranya bukan bagian dari calon-calon tertentu, dan ini terbukti diberbagai daerah di Indonesia KPUD masih bagian dari pasangan tertentu, bagaimana bisa menghasilkan pemilu yang diinginkan oleh rakyat.