Ratusan Petani Garut Mengadu Ke Kompolnas Dan Komnas HAM

Ratusan petani yang tergabung Serikat Petani Pasundan (SPP) mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (15/5/2013). Mereka melaporkan praktek intimindasi yang dilakukan oleh oknum Brimob terhadap petani di Garut, Jawa Barat.

Asanudin, salah seorang petani sekaligus pengurus SPP, menuntut pihak PTPN VIII untuk tidak mempengaruhi Brimob guna mengintimidasi para petani penggarap. Apalagi, kata Asanudin, pihak PTPN VIII belum memperpanjang HGU-nya.

PTPN 8 jangan mempengaruhi Brimob untuk mengintimidasi rakyat penggarap. Lahan PTPN 8 juga belum memperpanjang HGU nya. “Aparat seharusnya dapat berposisi netral, mengayomi dan melindungi rakyat,” kata Asanudin.

Ia mengungkapkan, aparat Brimob telah melakukan intimidasi terhadap petani selama 7 bulan terakhir. Tak jarang, anggota Brimob mengusir petani dengan menggunakan senjata lengkap dan ditodongkan ke muka rakyat.

Tak hanya itu, menurut Asanudin, aparat Brimob juga menutup akses produksi rakyat dengan memblokade jalan masuk ke areal garapan rakyat.

Lebih lanjut, Asanudin menjelaskan, kedatangan ratusan petani ke kantor Kompolnas dan Komnas HAM juga dimaksudkan untuk mempertanyakan penyelesaian konflik agraria.

“Aksi SPP ini telah mendapatkan penguatan melalui surat atas nama tim penyelesaian sengketa agraria Kabupaten Garut yang menyatakan untuk menghentikan segala bentuk aksi intimidasi terhadap rakyat yang sedang bersengketa dengan PTPN VIII,” ungkap Asanudin.

Sementara itu, juru bicara Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang turut mendampingi petani, Galih Andrenanto, mengatakan, konflik agraria terus terjadi karena maraknya perampasan lahan oleh perusahaan. Padahal, katanya, dengan kondisi yang sudah miskin, tanah merupakan tempat bagi para petani untuk menggantungkan hidup.

Masalahnya tambah buruk, kata dia, karena aparat keamanan melibatkan diri dalam konflik dan memposisikan diri membela pengusaha. “Di sinilah keberpihakan negara diuji, apakah pelaksanaan Pasal 33 UUD 45 benar-benar dilaksanakan dengan menjalankan Reforma Agraria,” paparnya.

Ia menegaskan, reforma agraria sejati semakin mendesak demi  penyelesaian konflik agraria. Dalam pernyataannya, Galih juga menuntut agar aparat Brimob ditarik dari wilayah konflik agraria.

Menanggapi pengaduan ini, Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi berjanji akan menghubungi Kapolda Jabar terkait pengaduan yang disampaikan oleh petani. Selain itu, pihak Komnas HAM juga akan menghimbau BPN untuk melaksanakan pemetaan ulang yang melibatkan rakyat.

Dianto menambahkan, aksi intervensi dan intimidasi Polisi di wilayah sengketa agraria bukan pertama kalinya terjadi. Dan hal itu, katanya, tidak hanya di sektor perkebunan tetapi juga di sektor pertambangan dan kehutanan.

Sengketa agraria antara PTPN VIII dengan masyarakat 3 desa, yaitu desa Dangiang, desa Sukamukti, desa Mekarmukti, dengan melibatkan masyarakat 1300 KK.

Dalam konflik tersebut, 3 orang petani pernah dikriminalisasi dengan tuduhan melakukan penjarahan dan pendudukan lahan PTPN. Padahal, mereka sedang menggarap di tanahnya sendiri yang sudah didudukinya selama 13 tahun.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut