Ratusan Pekerja Telkomsel Tolak Outsourcing Dan Upah Murah

Ratusan pekerja outsourcing Telkomsel, yang tergabung dalam organisasi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), menggelar aksi massa di depan  kantor koperasi telekomunikasi seluler (KISEL) di jalan Gentengkali Surabaya, Kamis (4/4).

Dalam aksinya, para buruh ini menuntut KISEL selaku perusahaan outsourcing (alih daya)  untuk mengangkat para buruh sebagai karyawan tetap dan diberi upah layak.

“Kita di sini ada yang bekerja sejak 2003, tidak ada yang diangkat karyawan tetap. Bahkan, gaji teman-teman ada yang menerima Rp 300 ribu. Ini kan tidak sesuai dengan UU,” kata Eko, salah seorang karyawan.

Menurut Hendraven Saragih, aktivis FNPBI yang mendampingi para buruh, sebagian besar pekerja ini sudah bekerja rata-rata di atas 5 tahun. “Tetapi semuanya masih berstatus karyawan kontrak. Upahnya pun disesuaikan dengan jumlah surat yang dikirim per bulan,” ujar Hendraven.

Padahal, menurut anggapan Hendraven, jika merujuk pada ketentuan UU nomor 13 tahun 2003, kontrak hanya dibolehkan untuk pekerjaan musiman yang lamanya tidak boleh lebih dari tiga tahun.

“Inilah potret buram sistem perburuhan di Indonesia, yang masih memperlakukan kaum buruh layaknya budak. Ini sangat merendahkan martabat kaum buruh,” kata Hendraven.

Ia mengingatkan, jika mengacu pada konstitusi, yakni UUD 1945, maka praktek outsourcing dan upah murah tidak dibenarkan. “Ini sangat bertentangan dengan perintah konstitusi untuk memberi penghidupan yang layak bagi rakyat,” tegasnya.

Dalam aksinya, Disnaker kota Surabaya memediasi perundingan antara FNPBI dan pihak perusahaan. Sayang, proses perundingan itu tidak mencapai titik temu. Pasalnya, perusahaan ngotot menempuh jalur hukum.

Kamaruddin Koto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • roy

    tambahan,skrg pt.kisel merubah semua peraturannya yaitu masa kontrak pling lama 2 taun stelah itu di depak,ya mskipun mengikuti undang” namun lbh kejam lg krn bru dua taun langsung pemutusan kontrak