Ratusan Pedagang Pisang Epe Tolak Penggusuran

Ratusan pedagang pisang epe pantai Losari, Makassar, mendatangi kantor DPRD Kota Makassar, kemarin (11/4). Dalam aksinya kali ini, para pedagang menyatakan penolakan keras terhadap setiap usaha Pemkot Makassar untuk menggusur mereka.

Tampak sejumlah organisasi pergerakan memberikan dukungan, seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Asosiasi Pedagang Pisang Epe Angin Mammiri (ASPEPAM).

Sebagian besar massa adalah ibu-ibu dan anak muda. Sambil membawa poster berisi tuntutan, massa juga sesekali meneriakkan slogan anti-penggusuran. “Penggusuran adalah proses pemiskinan. Kami tidak butuh penggusuran, melainkan lapangan pekerjaan,” teriak seorang pedagang saat massa sedang berjalan kaki.

Penggusuran adalah pemiskinan

Bagi para pedagang, penggusuran tanpa solusi hanya akan menambah pengangguran dan kemiskinan. “Seharusnya pemerintah bekerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, bukan malah menciptakan pengangguran dan kemiskinan baru,” kata Makbul, ketua LMND Kota Makassar.

Pisang epe merupakan salah satu kuliner khas dari Sulawesi Selatan, tetapi keberadaannya tidak pernah diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah. “Pemerintah lebih melirik makanan-makanan impor dan ritel asing, sedangkan yang berbau tradisional ditinggalkan,” kata Makbul menegaskan dalam orasinya.

Sementara itu, Daeng Baji, pengurus SRMI Makassar, mempertanyakan komitmen pemkot untuk menjadikan Makassar sebagai kota dunia, tetapi menyingkirkan penghidupan rakyatnya. “Bagaimana bisa Makassar bisa menjadi kota dunia, jika rakyatnya sendiri digusur dan tidak boleh mendapatkan penghidupan layak,” kata ibu yang dikenal orator handal ini.

Pendapat hampir senada disampaikan oleh Firman, aktivis FNPBI Makassar, yang menganggap ketidakmampuan pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebagai akar persoalan. “Selama pemerintah tidak bisa menguatkan industri nasional dan menciptakan lapangan kerja, maka sektor informal akan terus ada,” katanya.

Tunggu Keputusan DPRD

Setelah melakukan orasi cukup lama di depan kantor DPRD, akhirnya perwakilan pedagang diterima berdialog oleh Komisi A DPRD kota Makassar. Pertemuan kedua belah-pihak tidak berlangsung lama, karena pihak DPRD mengaku sudah faham dengan tuntutan pedagang.

Pihak DPRD hanya menyatakan bahwa para pedagang tetap berhak berjualan di kolasi, sampai nanti pihak DPRD memutuskan kemana para pedagang itu akan direlokasi.

Mengenai tempat relokasi, pihak DPRD menjanjikan bahwa tempat tersebut nantinya akan layak untuk dipergunakan oleh para pedagang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • aspepam

    betuul….bettuulll… bettuuuulllll………. perda yg slma ini hanya menengsarakan rakyat…..