Ratusan Pedagang Pisang Epe Duduki Kantor DPRD Makassar

Pertemuan dengan pihak DPRD tidak membuahkan hasil. Berkali-kali para pedagang berusaha mendorong dialog, tetapi sepertinya DPRD enggan untuk memihak kepada perjuangan pedagang.

Melihat kebuntuan negosiasi ini, ratusan pedagang pisang epe ini memilih untuk melakukan pendudukan. Ditemani oleh sejumlah aktivis mahasiswa dan seniman, ratusan pedagang ini terus bertahan di kantor DPRD hingga ada jawaban terkait nasib mereka.

Menurut Wahida, ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel, aksi pendudukan ini dilakukan karena DPRD sama sekali tidak mau menggubris tuntutan para pedagang. “Kita akan menduduki gedung ini sampai mereka mau menemui dan berunding dengan kita,” katanya.

Saat melakukan pendudukan, para pedagang hanya menggelar tikar seadanya dan kemudian tidur di atasnya. Sementara beberapa aktivis mahasiswa dan berbagai organisasi pergerakan terus berdatangan untuk memberikan solidaritas.

Kelompok mahasiswa yang memberikan solidaritas antara lain: BEM Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sebelumnya, para pedagang ini sudah didampingi oleh aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Jaker, dan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Kontributor Berdikari Online, yang turut bergabung dengan aksi para pedagang, melaporkan bahwa para pedagang mulai beristirahat karena larut malam. Sementara sejumlah mahasiswa terlihat masih berdiskusi mengenai langkah-langkah yang akan diambil besok pagi.

Negosiasi Buntu

Sejak pukul 11.00 WITA siang, ratusan pedagang pisang epe sudah mendatangi Kantor DPRD kota Makassar. Mereka datang untuk memenuhi surat undangan rapat dengar pendapat antara pihak pedagang dan instansi terkait.

Namun, rapat dengar pendapat yang dijadwalkan pukul 11.00 WITA itu tidak juga kunjung dimulai. Massa memilih untuk duduk dan bertahan di ruang tengah gedung DPRD. Pertemuan baru bisa dimulai setelah ketua DPRD berusaha melintas di depan massa aksi.

Dalam dialog singkat tersebut, Wahida menjelaskan bahwa pihaknya dan para pedagang pisang epe sudah menjalankan keputusan DPRD sebelumnya. Misalnya, pedagang yang sebelumnya berjualan di pantai losari, lalu pindah ke tempat-tempat yang direkomendasikan.

Namun, ketika para pedagang sudah berpindah ke lokasi baru, mereka baru menyadari bahwa pengunjung sepi di tempat mereka. “Ada banyak pedagang yang mengeluh karena bahan dagannya kurang laku, bahkan ada yang tidak laku sama sekali,” kata Usman, salah seorang pengurus Asosiasi Pedagang pisang epe angin mammiri (Aspepam).

Usman juga sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang terkesan abai. Padahal, sebagai golongan rakyat miskin, mereka seharusnya mendapat perhatian pula dari pemerintah.

Sementara bagi Elly Oshar, pengurus dari BEM Fakultas Unismuh, sikap abai dari anggota DPRD jelas membuktikan bahwa lembaga negara ini sangat tidak memihak rakyat. “Kita menyayangkan bahwa anggota DPRD telah tutup mata terhadap kasus ini,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • RIZAL

    Saya sepakat dengan apa yang dikatakn oleh kawan usman yang kecewa atas sikap pemerintah yang terkesan abai.pemerintah tidak hanya abai atas kepentingan masyarakat miskin,bahkan hampir keseluruhan tugas yang harusnya d selesaikn itu di abaikn!seperti century,perbatasan,pendidikan,dll.kini pemerintah tidak lgagi berpihak kepada rakyat & tutup mata telinga mereka atas jeritan rakyat yang tertindas saat ini.

  • erna

    sangat-sangat setuju dengan Pak usman.. karena pemerintah seolah tutup mata dengan kaum yang lemah,,pemerintah seakan buta,,tuli,,dan tidak mempunyai hati nurani,,,…