Ratusan Pedagang Asongan Di Purwokerto Protes PT. KAI

Demo pedagang

Sekitar 500 pedagang asongan dari beberapa stasiun di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 5 Purwokerto dan sekitarnya menggelar aksi massa di kantor Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (2/7/2014).

Para pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Asongan Kereta Api Indonesia dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menuntut hak bisa berjualan di stasiun dan kereta api.

Selain itu, para pedagang juga menuntut pencabutan Instruksi PT KAI Nomor 2/11.006/KA-2012 tentang Penertiban Pedagang Asongan. “Instruksi PT KAI tersebut telah membunuh kehidupan ekonomi para pedagang dan keluarganya,” ujar Chieka Fitria selaku humas dalam aksi ini.

Menurut Chieka, dengan berpegang pada instruksi tersebut, pihak stasiun di seluruh Indonesia dengan semena-mena mengusir pada pedagang asongan keluar dari lokasi stasiun.

Dalam banyak kasus, kata Chieka, pengusiran para pedagang asongan menggunakan kekerasan, terutama dengan pengerahan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan Marinir.

Namun, Chieka menilai, kebijakan PT. KAI mengusir para pedagang asongan tidak semata-mata karena alasan ketertiban dan kenyamanan penumpang, melainkan karena motif bisnis.

“Yang terjadi, setelah para pedagang asongan disingkirkan, PT. KAI memberi tempat korporasi seperti Alfamart dan Indomaret,” terangnya.

Tak hanya itu, sebagai bentuk kekecewaan, para pedagang menuntut agar pihak yang bertanggung-jawab atas kebijakan itu, yakni Menteri BUMN dan Direktur PT KAI Ignasius Jonan, segera dicopot dari jabatannya.

Dalam aksinya ini para pedagang asongan meminta bertemu dengan pihak PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Namun, upaya itu dihalang-halangi oleh pihak Polsuska.

Akhirnya, setelah melalui proses negosiasi, sejumlah perwakilan pedagang asongan diperbolehkan bertemu dengan pihak manajemen PT. KAI. Sayang, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil.

Pihak PT. KAI tetap ngotot memberlakukan larangan bagi pedagang asongan untuk berjualan di peron dan gerbong kereta api. “Jadi larangan jualan di stasiun dan atas kereta itu harga mati tidak ada tawaran lagi,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono.

Menurut Surono, kebijakan itu sudah diatur undang-undang dan peraturan pemerintah UU 23 tahun 2007 dan PP no 72 tahun 2009. “Sepanjang masih ada UU dan PP itu, kita akan tetap jalankan kebijakan itu,” ujarnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut