Ratusan Buruh Di Makassar Peringati Hari Buruh Sedunia

May Day Mks (2)

Peringatan Hari Buruh Sedunia di kota Makassar, Sulawesi Selatan, berlangsung marak. Berbagai organisasi dan aliansi serikat buruh berkumpul di bawah Jembatan Layang Jalan Urip Sumoharjo kota Makassar, Jumat (1/5).

Salah satunya adalah Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945). Dalam aksinya GNP 33 UUD 1945 memobilisasi sedikitnya 350-an massa, yang terdiri dari buruh, petani, mahasiswa, dan kaum miskin kota.

Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini, GNP 33 UUD 1945 mengusung sejumlah tuntutan, seperti penghentian PHK dan politik upah murah, penghapusan sistim kerja kontrak dan outsourcing, dan mendesak Jokowi-JK menjalankan Trisakti.

Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Makassar, Rosniah Syahrir, menjelaskan, kehidupan kaum buruh saat ini semakin sulit akibat tekanan politik upah murah dan pasar tenaga kerja yang fleksibel.

Menurut dia, pasar tenaga kerja yang fleksibel, yang wujudnya adalah sistim kerja kontrak dan outsourcing, menyebabkan kaum buruh tidak punya kepastian pekerjaan dan jaminan hak-hak normatif.

“Upah buruh sekarang sangat murah. Sekarang sistim kerja kontrak membuat ketidakpastian kerja. Kontrak bisa diputus kapan saja, sehingga buruh gampang kehilangan pekerjaan,” terangnya.

Karena itu, Rosniah mengajak kaum buruh untuk berjuang menghapus sistim kerja kontrak dan outsourcing. Ia juga menagih komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh.

Sementara itu, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulsel Babra Kamal menyinggung pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak menetes ke rakyat banyak.

“Pertumbuhan ekonomi itu tak menyangkut nasib rakyat. Terutama sekali kaum buruh sebagai sektor produktif,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, upah buruh di Indonesia terbilang sangat rendah, yakni masih berkisar US$0,6 atau sekitar Rp5.400 per jam. Sedangkan upah buruh di Thailand berkisar US$1,63/jam, Filipina US$1,04/jam dan Malaysia US$2,88/jam.

Babra juga menyoroti kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK yang belum bernafaskan Trisakti. “Kalau Jokowi-JK konsisten menjalankan Trisakti, bukan hanya gembar-gembor di mulut  di belaka, maka jalankan amanat pasal 33 UUD 1945,” kata Babra.

GNP 33 UUD 1945 mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk konsisten menjalankan Trisakti sebagai dasar untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Enhal Mappatoba

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut