Ratusan Aktivis Dan Warga Gugat Kepemimpinan Walikota Kendari

Ratusan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban APBD menggelar aksi massa di kantor DPRD Kendari, Kamis, 22 Desember 2011. Mereka memprotes penyalahgunaan APBD dan perampasan tanah milik rakyat.

Ratusan massa ini, umumnya pedagang dan korban penggusuran, memulai aksinya dari depan kantor Bappeda Kendari. Mereka membawa tiga tuntutan besar: menolak pembayaran uang muka bagi pedagang pasar sentral di kios baru pasca rehabilitasi, penyediaan fasilitas umum untuk pedagang pasar Wua-Wua, penolakan penggusuran warga Baruga akibat proyek terminal, dan penolakan penggusuran warga Bungkutoko akibat proyek pelabuhan kontainer.

Ramli, salah seorang pedagang, menganggap hampir semua kebijakan pemerintah kota Kendari, dalam hal ini Asrun dan Musadar, sangat merugikan rakyat miskin. “Pedagang pasar sentral digusur tahun 2009. Lokasi relokasi pedagang tidak pernah jelas. Dan, sekarang, setelah kios baru dibangun, kami disuruh membayar,” ujarnya.

Pedagang juga mencurigai adanya penyalah-gunaan APBD dalam proyek itu. Pasalnya, hampir seluruh biaya rehabilitasi pasar sentral menggunakan dana APBD sebesar Rp 106 milyar. Namun, kebijakan walikota mewajibkan pedagang membayar uang muka sebesar Rp 18 juta hingga Rp 37 juta.

Indikasi korupsi juga tercium dalam proyek pembangunan terminal A. Akan tetapi, menurut Ansel Masiku SH, direktur LBH Kendari, polisi tidak pernah mengusut kasus itu dengan serius hingga tuntas. LBH juga mencium aroma korupsi dalam proyek pembangunan pelabuhan kontainer, dimana walikota belum membayar ganti-rugi lahan milik masyarakat.

Menurut Baharuddin, pengurus PRD Sultra, kepemimpinan Asrul-Musadar sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. “Jika pemerintah kota Kendari berpihak kepada Pancasila dan UUD 1945, maka tidak mungkin ada korupsi dan kebijakan yang merugikan rakyat banyak,” tegasnya.

Aksi ini mendapat respon dari pihak DPRD Kendari. Pihak DPRD menjanjikan akan menggelar pertemuan kembali pada 10 Januari mendatang untuk membahas persoalan ini hingga tuntas. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat, sejumlah anggota DPRD membubuhkan tanda-tangan dukungan di baliho yang dibawa oleh massa aksi.

Aliansi Masyarakat Korban APBD merupakan gabungan dari puluhan organisasi, seperti LBH Kendari, PRD Sultra, LMND Sultra, Kerukunan Pedagang Pasar Senteral, GSM, Sara-Butur, Repdem, Forum Solidaritas Pedagang Pasar Baru, Forum Masyarakat Bungkutoko, dan Forum Masyarakat Baruga.

ALYP MARASAI

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut