Ramai-Ramai Menolak Kenaikan TDL dan BBM

Belum lagi Lebaran tiba. Harga-harga kebutuhan sehari-hari dipasar sudah naik. Sebagai contoh: Beras satu karung yang sebelumnya Rp 155. 000 menjadi Rp 175. 000. Harga-harga lain juga begitu. Naik!

Rakyat semakin menjalani hidup yang makin jauh dari kesejahteraan. Terus terperosok pada kemiskinan sementara beberapa pejabat pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga adalah akibat sistemik dari kenaikan TDL. Berikutnya tentu juga karena kenaikan BBM. Tak hanya rakyat biasa yang mengeluh soal kenaikan tapi juga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo-Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kenaikan TDL dianggap semakin memperberat kondisi yang sudah berat yang membebani proses produksi sementara daya beli masyarakat semakin lemah. Kondisi ini akan terus menyeret sektor-sektor masyarakat lain.

Karena itu sungguh tepat dan wajar bila rakyat ramai-ramai memprotes kenaikan TDL dan BBM ini. Kamis, 8 Juli 2010, rakyat miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia, SRMI, serentak menggelar aksi penolakan kenaikan TDL dan BBM antara lain di: Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Jakarta, Garut, Magelang, Surabaya, Makassar, Kupang, Surabaya, Ternate, Lombok Tengah, dan Kendal. Aksi ini bisa dikatakan mewakili kegelisahan akar rumput akan kehidupan yang semakin susah.

Walau begitu kami tahu dan sadar bahwa aksi penolakan kenaikan TDL dan BBM ini tak hanya berlangsung hari ini. Kenaikan berlangsung juga pada masa sebelumnya dan terus meningkat di masa Presiden SBY-Budiono hari ini. Rakyat menolak dan memprotes terus kenaikan TDL dan BBM sementara Pemerintah berkeinginan mencabut subsidi terhadap listrik dan BBM sampai harga sesuai dengan harga pasar dunia atau harga yang dipatok oleh pasar bebas.

Dua kepentingan yang berbeda ini sebenarnya sudah jelas terbentang. Rakyat tak ingin kesejahteraan yang sudah didapat dicabut sementara pemerintah menganggap subsidi terhadap rakyat ini membebani dan membuat anggaran defisit. Padahal alasan yang dipakai pemerintah SBY ini tak sendirian. Alasan yang sama juga dipakai oleh negara-negara yang bergabung dalam G 20 yaitu negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris ditambah dengan negara berkembang di mana Indonesia juga turut bergabung. Keseragaman alasan ini menunjukkan bahwa ada kesamaan kepentingan dalam cara mengelola ekonomi dunia yang berdasarkan pada sistem neoliberal atau sistem yang menghendaki adanya pasar bebas; menghendaki liberalisasi, termasuk juga pada sektor yang selama ini dikenal sebagai tugas nasional sebuah negara yaitu pendidikan dan kesehatan.

Penindasan yang mengglobal tentu juga menghasilkan perlawanan yang mengglobal. Tak hanya di Indonesia, perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang pro neolib juga berlangsung di tempat lain: Yunani dan India, misalnya.

Memang sementara ini perlawanan di Indonesia relatif kecil tetapi kondisi hidup di bawah neoliberal semakin terasa, termasuk bahkan juga dirasakan para pengusaha nasional Indonesia. Kondisi keterjajahan akibat desakan kepentingan-kepentingan asing neoliberal ini semakin menyadarkan bahwa kita sebagai bangsa berada dalam proses penjajahan.

Kenaikan TDL dan BBM ini jelas semakin memperluas korban-korban neolib: rakyat, pengusaha, buruh…berikutnya para pelajar yang menggunakan transportasi. Kehidupan yang susah juga menyebabkan kehidupan seni dan budaya tak berkembang.
Hanya perlawanan yang bersatu dan meluas yang bisa menghentikan. Tak lagi ada beda baik yang di parlemen maupun di luar parlemen. Beberapa orang anggota DPRD di Surabaya pun sudah memulai turut bersama rakyat menyatakan penolakan kenaikan TDL melalui tanda-tangan dukungan terhadap SRMI.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: