Rakyat Miskin Pekanbaru Tolak Penggusuran

Ratusan rakyat miskin yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menuntut Keadilan (Geram Keadilan) menggelar aksi massa di kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (15/1). Mereka mengecam kebijakan Walikota Pekanbaru yang menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL).

Massa aksi memulai aksinya dari Taman Kota di jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Lalu, sekitar pukul 09.00 WIB, massa aksi bergerak ke kantor Walikota Pekanbaru.

Namun, begitu massa tiba di depan pintu gerbang kantor Walikota, pasukan Satpol PP dan polisi anti huru-hara sudah memasang barikade. Aparat keamanan itu menggunakan tameng dan bersenjata lengkap.

Meski begitu, massa aksi Geram Keadilan tetap mendesak ke pintu gerbang. Di sana mereka menggelar orasi secara bergantian. “Penggusuran merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak,” teriak Jubir Geram Keadilan, Antoni Fitra, melalui pengeras suara.

Fitra juga mengungkapkan, selama pemerintah belum berhasil memberi lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat, maka penggusuran tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun.

“Pemkot Pekanbaru mencoba berlindung dibalik dalih K3 (kebersihan, keamanan, dan kenyamanan), tetapi mereka mengabaikan hak-hak rakyat untuk bekerja dan bertahan hidup. Mestinya Walikota bisa memberikan solusi yang layak dan manusiawi,” kata Fitra.

Tetapi, menurut Fitra, tanpa proses dialog dan pencarian solusi secara bersama-sama, pihak Pemkot Pekanbaru langsung menggusur paksa pedagang secara sewenang-wenang.

Fitra juga mengecam kebijakan Pemkot Pekanbaru yang justru memberikan ijin bagi berdirinya 200-an gerai Alfmart dan Indomaret. “Walikota ternyata lebih memihak modal besar ketimbang ekonomi rakyat,” tegas Fitra.

Selain menggelar aksi di kantor Walikota, ratusan massa Geram Keadilan ini juga menggelar aksi di kantor Gubernur Riau, DPRD Pekanbaru, dan RRI Pekanbaru.

Di kantor DPRD, massa Geram Keadilan mendesak anggota DPRD untuk segera membentuk pansus soal penggusuran. Mereka juga mengecam pernyataan seorang anggota DPRD Pekanbaru di media massa, bahwa pembentukan pansus hanya akan menggerogoti anggaran sebesar Rp 300 juta.

Lalu, di kantor Gubernur Riau, massa aksi Geram Keadilan juga mendesak agar pihak Gubernur segera mencabut surat edaran perihal penggusuran PKL. Massa aksi Geram mengancam, jika gubernur Riau tak mencabut surat edaran itu, maka rakyat miskin akan menduduki kantor Gubernur.

Geram Keadilan merupakan gabungan dari sejumlah organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, Lembaga Bantuan Hukum Riau, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Forum Pers Mahasiswa, LMN, JAGUAR, GMKI.

Bambang Irawan 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut