Rakyat Miskin Gandeng Anggota DPRD Tolak Kenaikan TDL

SURABAYA: Ratusan massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendatangi kantor DPRD Jawa Timur, Kamis (8/7). Kedua organisasi massa ini menyatakan penolakan terhadap berbagai kebijakan neoliberal pemerintahan SBY.

Massa membawa sejumlah poster bertuliskan empat tuntutan pokok, yaitu merubah kriteria miskin versi BPS, perbesar anggaran subsidi pendidikan untuk rakyat miskin, batalkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dan batalkan rencana pencabutan subsidi BBM.

Iskohar, pengurus SRMI Jatim, menyatakan bahwa kebijakan neoliberal SBY sudah terlalu jauh menyengsarakan rakyat, dan baru-baru ini adalah keputusan menaikkan harga TDL.

“Kenaikan TDL tidak dapat dibenarkan. Ini hanya prakondisi menuju liberalisasi sektor kelistrikan, sehingga rakyat akan membeli layanan listik dengan harga sangat mahal,” ujarnya.

Selain itu, Iskohar juga mempersoalkan kriteria miskin versi BPS, yang menurutnya telah mengebiri fakta mengenai kemiskinan di alam kenyataan.

Kriteria miskin versi BPS tidak dapat operasional di lapangan, selain karena kesalahan metodologi yang dipergunakan, juga ada persoalan indikator yang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.

Untuk memperkuat dukungan dalam menolak kenaikan TDL, massa berhasil menggandeng beberapa orang anggota DPRD untuk menyatakan penolakan melalui tanda-tangan dukungan terhadap proposal SRMI.

SRMI memperingatkan anggota DPRD agar tetap memihak kepada tuntutan rakyat, tidak berpaling dan berangkulan dengan rejim neoliberal.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut