Rakyat, Bersatulah Melawan Penjajahan Baru

Rabu, 2 Juni 2010 | 02.15 WIB | Editorial

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini Rakyat Indonesia terus terdesak menuju kemiskinan. Kemiskinan yang tak sanggup ditahan-tahan lagi. Tak usah lagi menunjukkan data-data kemiskinan, data-data orang miskin dan berapa uang yang diperoleh dalam sehari, kemiskinan itu mewujud dalam laku hidup sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Kita lihat: semakin banyak orang kehilangan pekerjaan, semakin banyak orang menjadi tidak bisa berproduksi karena tak tahu harus bekerja apa. Kemiskinan tak pelak lagi menumbuhkan penyakit sosial: pelacuran, trafficking, pengemis, gelandangan, orang-orang tuna wisma, anak-anak tanpa sekolah. Begitu banyak kemiskinan menjadi tontonan di kota-kota besar Indonesia, tanpa tahu jalan keluar dan tindakan apa yang mesti dilakukan. Pemerintah tak berbuat banyak. Warga yang lebih beruntung nasibnya semakin kehilangan rasa peduli karena kemiskinan membludak di jalan-jalan raya; berjajar di lampu-lampu merah; mencegat recehan dari orang-orang baik hati yang terkadang masih berpikir untuk memberikan sebagian kecil uangnya yang didapat dari kerja. Di manakah amanat konstitusi yang menyatakan fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh Negara?

Pemerintah berusaha mencegah tindakan yang tak produktif warga miskin ini dengan melarang warga untuk memberikan uang pada si miskin yang mengemis tapi aturan itu tak mencegah orang-orang miskin turun ke jalan menadahkan tangan; sebagian lagi berebut dana dan santunan sosial yang justru bisa menimbulkan tindakan tak manusiawi: dorong-mendorong menimbulkan luka bahkan sampai pada kematian. Suasana miskin seakan tanpa jalan keluar ini adalah sumber keresahan sosial yang siap meledak menunggu waktu. Kita melihat bagaimana berbagai soal termasuk yang sepele di negeri ini bisa bergerak menjadi amuk dan rusuh entah itu tawuran pelajar, tawuran supporter bola, tawuran batas desa sampai pada kecurangan pilkada dan berbagai penggusuran yang dilakukan aparat pemerintah yang tak bertanggung-jawab terhadap kesejahteraan warganya.

Berbagai soal yang timpang itu tentu sangat kontras dengan berbagai label yang diberikan pada Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya baik di darat maupun di laut; langitnya biru membentangkan keindahan; penduduknya ramah dan suka tolong-menolong. Tapi apa lacur: semua itu tak menjamin rakyat yang bernaung di bawah birunya langit untuk hidup bahagia dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang cukup.

Sekali lagi, banyak orang masih terlunta-lunta dan yang kemarin tampak cukup dan sejahtera semakin turun derajat kesejahteraanya. Tukang ojek yang merasa ayem dengan pekerjaan barunya tiba-tiba dikejutkan dengan pencabutan subsidi BBM untuk sepeda motor. Yang bekerja sehabis di PHK di kaki lima-kaki lima tetap merasa tak aman karena rawan dengan penyingkiran dan penggusuran. Sementara itu pembangunan infrastruktur terus berjalan. Jalan-jalan digali; jembatan dibentangkan. Mall-mall berdiri megah di antara pasar tradisional yang kumuh, bercat kusam dan mau roboh. Semua itu seperti mengatakan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah seakan tak melayani rakyatnya sendiri tapi melayani tamu-tamu asing yang menanamkan modal dan mengeruk keuntungan lebih besar dari Indonesia yang kaya dengan para pekerjanya yang diupah murah.

Sebagian dari kita silau dengan tamu-tamu asing yang membawa modal itu bahkan nekad menyingkirkan sebagian warga Negara demi mendapatkan komisi untuk memperkaya diri sendiri. Jalur-jalur untuk itupun disiapkan dengan patuh tanpa peduli rakyat siap atau tidak. Sistem Neoliberalisme terus didesakkan. Berbagai subsidi yang telah diterima rakyat dicabut. Persaingan bebas harus segera dimulai. Negara tak perlu bertanggung jawab terhadap kecerdasan dan kesehatan rakyatnya. Serahkan itu ke pasar. Situasi seperti ini adalah jelas bentuk penjajahan baru. Indonesia dikendalikan tangan-tangan asing yaitu tangan-tangan asing yang sejak dahulu tidak rela Indonesia Merdeka dan berdikari menjalankan usaha-usaha untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bahkan ikut terlibat aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Karena itu tak lama sesudah Indonesia merdeka, via perjanjian KMB, dipaksa untuk membayar hutang yang bukan kewajibannya.

Keberhasilan penjajah untuk terus mengendalikan Indonesia tentu saja karena ada tangan-tangannya yang bekerja di sini. Kita kenal politik penjajah yang tak klise: devide et impera, pecah belah-adu domba; sejak dahulu juga politik kolonial Belanda berlaku begitu. Memecah-belah persatuan rakyat, persatuan Indonesia; mengadu antar suku, etnik dan bangsa di nusantara sambil terus menancapkan dalam kuku-kuku penjajahannya.

Akan tetapi politik kolonial itu kandas. Pancasila dan semangat gotong-royong yang digali Bung Karno menjadi alat persatuan melawan penjajah. Kini kita faham, penjajah belum pergi tapi justru datang dengan cara baru yang tampak lebih sopan dan halus dalam tata cara perdagangan yang tak adil dan tak bersolidaritas bersendikan neoliberalisme. Rakyat, mari tinggalkan prasangka rasial, etnik dan sukuisme. Mari, perkuat persatuan nasional melawan penjajahan baru: neoliberalisme dan imperialisme yang mengambil kekayaan alam nusantara hanya untuk dirinya sendiri.

Anda dapat berpartisipasi menanggapi editorial ini di email; [email protected]

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut