Putusan Mengabulkan Gugatan PHK Indosiar Dipersoalkan Serikat Karyawan

JAKARTA: Aktivis Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar menganggap majelis hakim dalam Persidangan Hubungan Industrial (PHI) terkait gugatan PHK oleh manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri telah mengabaikan fakta-fakta selama persidangan.

Dalam siaran pers tertanggal 5 oktober 2010, Sekar menjelaskan beberapa point keberatan mereka terkait keputusan hakim tersebut.

Dalam bantahannya dikatakan, manjemen PT. Indosiar Visual Mandiri tidak dapat membuktikan adanya kerugian PT. Indosiar Visual Mandiri pada masa 2 (dua) tahun terakhir secara berturut–turut.

Sebaliknya, mengutip kesimpulan Auditor Independen dari Eddy Prakarsa Permana Siddharta, FL Tobing, bahwa PT. Indosiar Visual Mandir memperoleh Laba bersih tahun 2008 dan 2009, yakni sebesar 19 Milyar tahun 2008 dan 8 Milyar tahun 2009.

“Majelis Hakim telah memilintir bunyi Pasal Pasal 164 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003,” demikian dituliskan dalam siaran pers tersebut.

Selain itu, majelis hakim masih menggunakan dasar Pengumuman tanggal 29 Nopember 2009 versi Manajemen soal rencana pengurangan karyawan (Rasionalisasi). Namun, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, tidak satupun dari mereka yang mengaku pernah melihat pengumuman tersebut.

Ditambahkan pula, proses persidangan juga menghadirkan fakta bahwa manajemen Indosiar tidak dapat membuktikan klaim mereka telah mendapat ijin untuk mem-PHK 300 orang karyawan.

Menurut kesimpulan penilaian Sekar, pihak majelis hakim telah menutup mata hati dan nuraninya ketika berpendapat bahwa tidak ada pemberangusan aktivitas serikat pekerja di PT. Indosiar sehubungan dengan PHK para pengurus dan anggota Sekar.

“Hampir 100 persen karyawan yang di PHK, termasuk 22 orang yang digugat PHK di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, adalah anggota Sekar Indosiar.”

Fakta pengadilan menunjukkan pula,  bahwa PT. Indosiar Visual Mandiri telah mempekerjakan karyawannya secara sengaja dan bertahun-tahun dengan melanggar UU Ketenakerjaan No. 13 tahun 2003, seperti memberi Upah dibawah UMP, tidak menyertakan semua Karyawannya dalam Jamsostek, perhitungan lembur yang tidak jelas, skala pengupahan yang tidak sesuai dengan Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003, karyawan kontrak yang terus menerus hingga melebihi waktu 3 (tiga) tahun dan tidak ada jenjang karir yang jelas.

Pada inti penjelasannya, Sekar menganggap keputusan pengadilan ini telah mengamini pemberangusan aktivitas serikat pekerja, dalam hal ini Sekar Indosiar untuk memperjuangkan hak-hak normatif dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

“Keputusan ini bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2000 dan Pasal 28 UUD 1945,” tulis sekar dalam siaran persnya yang ditandangani oleh .

PHK dan Pemberangusan Serikat Pekerja

Menurut catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), PHK terhadap pekerja media di Indonesia pada tahun 2010 telah meningkat drastis. Catatan tersebut menyebutkan, jika pada kurun November 2008-April 2009, AJI mencatat hanya ada 100 pekerja media yang dipecat, maka pada tahun 2010 terjadi lonjakan drastis.

Disebutkan, pada tahun 2010, ada PHK massal dan skorsing bernuansa union busting melanda sedikitnya 217 pekerja, PHK massal juga dialami 144 pekerja koran Berita Kota, PHK terhadap 50-an pekerja Suara Pembaruan dan kelompok media grup Lippo lainnya, serta puluhan pekerja stasiun teve Antv.

Kejadian seperti ini, berdasarkan catatan AJI, juga terjadi dengan para pekerja media di daerah, seperti dialami 60 pekerja harian Aceh Independen (2009), sejumlah wartawan Kendari TV, dan sebagainya.

Tidak jarang dalam keputusan PHK semacam itu disertai pula dengan pemberangusan terhadap serikat pekerja (union busting). Ini yang terjadi pada para pekerja di Serikat karyawan (Sekar) Indosiar dan  juga dialami Budi Laksono, Ketua Serikat Pekerja Suara Pembaruan. (Ulfa)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Yos Bere

    PHK menyengsarakan rakyat(para pekerja yang di PHK)

  • esar

    karyawan pt. kendari tv yg di phk telah memperkarakan kasus phk mereka di pengadilan hubungan industrial kendari, setelah memalui proses yg panjan kaeyawan tsb memenangkan kasus tsb, namin pt. kendari tv tidak menjalankan kewajiban mereka sesuai dgn hasil keputusan sidang yaitu membayarkan pesangon dan uang ganti rugi kpd karyawan tsb,….

  • anggia

    kalau bisa kasus masalah kendari tv & karyawan di angkat di media nasional