Putusan MA soal Iuran BPJS, SRMI: Sudah Mewakili Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen, mendapat apresiasi banyak pihak.

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, menilai keputusan tersebut sudah mewakili rasa keadilan masyarakat yang selama ini diberatkan oleh kebijakan tersebut.

“Ini keputusan yang tepat dan telah mewakili rasa keadilan bagi peserta BPJS,” katanya di Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Dikutip dari dokumen putusan MA, disebutkan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan di atasnya, antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut Wahida, pertentangan itu memang bersifat sangat prinsip, yakni melanggar pasal terkait asas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Di satu sisi, prinsip konstitusi (pasal 34 ayat (2) UUD 1945) dan UU SJSN pasal 3 menenkan asas kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, prinsip Perpres 75/2019 berdasarkan prinsip asuransi, yaitu perhitungan kenaikan iuran berdasarkan aktuaria.

Selain itu, lanjut dia, pasal 34 Perpres 75/2019 juga telah melanggar pasal 3 UU BPJS tentang prinsip penyelenggaraan yaitu Prinsip nirlaba.

“Prinsip utama pengelolaan usaha dan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Wahida, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seharusnya memudahkan setiap warga negara mengakses layanan kesehatan.

Namun kenyatannya, ungkap dia, akibat pemberlakuan Perpres 75/2019 itu, banyak peserta yang minta turun kelas. Ada juga yang berhenti membayar iuran. Kemudian, beberapa Kepala Daerah kewalahan menyiasati kebutuhan kesehatan warganya karena Perpres 75/2019 tidak menghitung kemampuan keuangan daerah.

Wahida juga menyoroti penyelenggaran JKN oleh BPJS yang tidak mengikuti prinsip kehati-hatian, teliti, cermat dalam pengelolaan keuangan dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Buktinya, ini kenaikan iuran karena defisit yang kian membesar tiap tahun,” paparnya.

Penaikan iuran pertama terjadi di tahun 2016 karena defisit beruntun sepanjang 2014 (Rp1,9 triliun), 2015 (Rp9,4 triliun), dan 2016 (Rp6,7 triliun).

Masalahnya, kata Wahida, setelah keinaikan iuran yang pertama itu, defisit BPJS malah bertambah besar. Misalnya, pada 2017 (Rp13,8 triliun) dan 2018 (Rp19,4 triliun).

“Ini iuran sudah naik, tetapi defisit di akhir Februari 2020 ini, kata Menteri Sri Mulyani, sudah sekitar Rp13,5 triliun,” jelasnya.

Semua itu, tegas dia, menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial bukan hanya gagal memberi akses kesehatan bagi seluruh rakyat, tetapi juga gagal dalam tata-kelola.

Karena itu, Wahida mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional berbasis asuransi yang dijalankan oleh BPJS.

Sebagai alternatifnya, SRMI mengajukan konsep Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata), yang menjamin hak kesehatan seluruh warga negara.

Uji materi atas Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) pada 5 Desember 2019. Itu dilakukan karena kenaikan iuran program JKN-KIS yang diatur dalam kebijakan tersebut dinilai memberatkan dan bertentangan dengan UUD 1945, UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta UU Nomor 24/2011 tentang BPJS.

Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir menyambut baik atas putusan MA yang membatalkan  peraturan tersebut. “Kami harap keputusan MA bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materi, hingga 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan, apabila tidak dilaksanakan, peraturan perundangan-undangan yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum.

Raymond Samuel

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid