PRP Tolak Pengesahan RUU Ormas

Partai Rakyat Pekerja (PRP) menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas), yang rencananya disahkan oleh DPR tanggal 12 April mendatang, akan membelenggu organisasi yang dibangun oleh masyarakat.

“Definisi Ormas dalam RUU itu adalah sangat umum, dimana akan memaksa seluruh bentuk organisasi apapun yang dibangun oleh masyarakat untuk masuk dalam definisi tersebut,” kata Ketua Nasional PRP, Anwar Ma’ruf, di Jakarta (8/4).

Tak hanya itu, menurut dia, ormas yang dibangun oleh masyarakat juga harus didaftarkan ke pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta harus melaporkan seluruh kegiatannya kepada pemerintah.

“RUU Ormas tersebut juga ditentukan berapa banyak jumlah struktur dan kepengurusan yang harus dimiliki oleh sebuah ormas, jika merupakan suatu ormas tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten,” jelasnya.

Menurutnya, seluruh aturan yang tercantum dalam RUU Ormas tersebut tentunya akan membuat kekuasaan rezim neoliberal untuk mengontrol kelompok masyarakat semakin besar. “Padahal seluruh rakyat memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul,” tegasnya.

Padahal, kata Anwar, kebebasan berserikat dan berkumpul sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dengan demikian, tutur Anwar, UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang, yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Terkait sikap ngotot DPR ingin mengesahkan RUU tersebut, Anwar Ma,ruf berpendapat, RUU ormas tersebut dapat digunakan untuk merepresi kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini gencar melawan kebijakan rezim neoliberal yang tidak berpihak kepada rakyat.

Karena itu, dalam seruan politiknya PRP menolak tegas pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-Undang karena nantinya akan mengontrol dan merepresi organisasi-organisasi rakyat dalam melawan kepentingan para pemilik modal.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut