PRP: Cabut UU Pendidikan Yang Diskriminatif

Meski sudah disahkan pada 13 Juli 2012 lalu, UU Pendidikan Tinggi (PT) masih terus mendapat perlawanan. Beberapa hari lalu, tepatnya 18 Oktober 2012, uji materi UU PT di Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang pertamanya.

Seiring dengan itu, Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) mendesak MK segera mencabut UU PT karena bersifat inkonstitusional dan sangat diskriminatif.

“Sejak awal, semangat pembentukan UU PT ini memang dirasa sangat tidak sesuai dengan visi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Substansi UU PT tersebut lebih banyak diwarnai untuk melepaskan peran negara dari tanggung jawabnya dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara,” kata Ketua Nasional KP-PRP, Anwar Ma’ruf, di Jakarta (29/10/2012).

Menurut Anwar, substansi dari UU PT ini sendiri sebenarnya memiliki semangat yang sama dengan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). UU BHP sendiri telah dibatalkan oleh MK karena dianggap inkonstitusional dan membenarkan diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Namun, setelah pembatalan itu, Bank Dunia terus mendorong agar pemerintah Indonesia membuat UU yang senapas dengan UU BHP. Pada tanggal 17 April 2010, Bank Dunia mengeluarkan dokumen berjudul “Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE)”.

Disebutkan, “A new BHP must be passed to establish the independent legal status of all education institutions in Indonesia (public and private), thereby making BHMN HEIs a legal subset of BHP.” 

“Dokumen tersebut menganggap, masalah pendidikan di Indonesia sebagai masalah publik yang kurang mengeluarkan uang untuk pendidikan tinggi,” ungkap Anwar Ma’ruf.

Karena itulah, ungkap Anwar, rezim neoliberal bersama partai-partai borjuis memunculkan RUU PT, yang substansinya hampir sama persis dengan UU BHP yang sudah dibatalkan oleh MK.

Anwar mencontohkan, pada pasal 74 ayat 1 UU PT yang mencantumkan ketentuan mengenai pembatasan minimal penerimaan mahasiswa miskin di perguruan tinggi sebesar 20%, padahal ketentuan ini dianggap diskriminatif dalam amar keputusan MK perihal pembatalan UU BHP.

“Ketentuan ini sangat rentan akan menjadi dalih bagi perguruan tinggi untuk lepas tangan setelah memenuhi kuota mahasiswa kurang mampu tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, Anwar juga mengungkapkan, UU ini punya semangat kuat untuk mengkomersialkan layanan pendidikan. Pasal 73 UU PT ini tentang penerimaan mahasiswa baru memungkinkan bentuk penerimaan mahasiswa baru selain ketentuan nasional.

“Bentuk penerimaan mahasiswa baru selain ketentuan nasional ini akan tetap melanggengkan lahan komersialisasi pendidikan di mana secara tidak langsung perguruan tinggi akan menyeleksi mahasiswa secara ekonomi dan dijadikan lahan untuk meraup keuntungan bagi perguruan tinggi dari calon mahasiswanya,” jelasnya.

Anwar mengingatkan, tanpa UU PT saja, proses komersialisasi dan privatisasi sudah berjalan dalam pendidikan Indonesia.

Ia pun mengutip data BPS pada tahun 2010, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 16,35 dan angka partisipasi murni perguruan tinggi adalah 11,01. Sementara pada tahun 2011, jumlah mahasiswa Indonesia baru mencapai 4,8 juta orang. Bila dihitung terhadap populasi enduduk berusian 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru sekitar 18,4%.

“Ini bukti dari berbagai masalah yang dihadapi rakyat pekerja akibat privatisasi dan komersialisasi pendidikan, seperti mahalnya biaya sekolah/kuliah, kesejahteraan tenaga/pekerja kependidikan, kurikulum pendidikan, mahalnya jalur masuk kuliah, dan lain sebagainya,” terangnya.

Merugikan Pekerja Pendidikan

Anwar juga mengungkapkan, UU PT  ini akan melegalkan praktik-praktik multi-sistem kepegawaian yang merugikan pekerja, yang sebenarnya sudah berlangsung secara ilegal sejak zaman BHMN.

Seharusnya, kata dia, kalau sebuah perguruan tinggi sudah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), maka semua pekerja pada perguruan tinggi akan dirubah statusnya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, baik pekerja yang sudah PNS maupun pekerja non-PNS.

Yang terjadi, ungkap dia, sejak beberapa perguruan tinggi menjadi BHMN pada tahun 2000 adalah tumpang tindihnya status kepegawaian yang dialami pekerja kependidikan. Sebagian besar perguruan tinggi yang sudah jadi BHMN sejak tahun 2000 masih saja mengangkat PNS.

“Ini berakibat hingga saat ini ada berbagai status pekerja yang dialami oleh pekerja kependidikan, seperti pekerja perguruan tinggi, PNS, dan pekerja yang tidak memiliki status apapun atau pekerja non-status,” katanya.

Status pekerja ini, menurut Anwar, pada akhirnya, telah menyebabkan diskriminasi pada karir intelektual pekerja kependidikan, seperti syarat dosen tetap non-PNS untuk menjadi profesor adalah sudah bekerja selama 10 tahun, namun syarat ini tidak berlaku bagi yang sudah berstatus PNS.

Selain itu, Anwar mengungkapkan, pasal-pasal ketenagakerjaan yang diatur dalam pasal 69-71 dalam UU Pendidikan Tinggi ini juga tidak merujuk kepada UU Ketenagakerjaan. Hal ini akan berdampak pada tidak adanya UU yang mengatur penyelesaian masalah ketenagakerjaan di perguruan tinggi.

“Jika ada perselisihan, maka mekanisme penyelesaiannya akan diserahkan kepada mekanisme perguruan tinggi. Ini menyebabkan perguruan tinggi memiliki hak prerogatif untuk mengatur atau tidak mengatur konflik ketenagakerjaan di perguruan tinggi,” tegasnya.

Menurut Anwar, kejadian di atas merupakan ciri dari Labor Market Flexibility yang diinginkan oleh para pemilik modal untuk mengontrol secara penuh para buruh/pekerjanya. Dengan demikian, para pekerja di dunia kependidikan pun akan sangat rentan untuk mendapatkan hak-hak normatifnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut