PRP Bantah Alasan Rezim SBY Hapuskan Subsidi BBM

Aksi massa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM pada bulan April tahun 2012 lalu (Foto: Ulfa Ilyas)

Rencana pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 17 Juni mendatang terus menuai kritik. Salah satunya datang dari Partai Rakyat Pekerja (PRP).

Dalam pernyataan politiknya, PRP ‘menelanjangi’ alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena defisit APBN yang sudah melewati batas yang ditetapkan UU, yakni 3% Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk alasan itu, pemerintah dan DPR pun mengajukan RAPBN-P 2013.

“Pada kenyataannya, pada RAPBN-P 2013, kenaikan harga BBM bersubsidi justru malah membengkakkan alokasi belanja subsidi sebesar Rp 16,1 triliun. Padahal pemerintah mengaku bisa menghemat anggaran sebesar Rp 30 triliun apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan,” kata Ketua Nasional PRP, Anwar Ma’ruf, di Jakarta, Rabu (12/6).

Selain itu, menurut Anwar, nilai subsidi BBM di APBN 2013 sebetulnyakecil, yakni, hanya sekitar 12 persen dari total APBN. Sementara anggaran untuk membiayai aparatus negara mencapai 79 persen dari APBN dan untuk membayar gaji pegawai mencapai 21 persen.

“Bahkan, dalam APBN 2013 itu  juga dicantumkan anggaran pembayaran utang yang mencapai 21 persen,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut Anwar, kebocoran dan korupsi juga menggerogoti APBN. Menurut data FITRA, tiap tahun kebocoran APBN mencapai 30 persen. Sementara temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden SBY, sedikitnya Rp. 103 triliun uang negara disalahgunakan atau dikorupsi.

Ia juga mengungkapkan, dengan merujuk pada temuan FITRA, membengkaknya defisit APBN, yakni sebesar Rp 80 triliun lebih, dikarenakan turunnya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun. “Tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi sebesar 20 persen terhadap defisit, sementara penurunan pajak berkontribusi sebesar 66 persen terhadap defisit,” ungkapnya.

Bagi PRP, penyebab utama defisit APBN adalah terlalu besarnya anggaran belanja aparatus negara, pembayaran utang, korupsi atau penurunan penerimaan pajak. “Yang selalu disalahkan sebagai penyebab defisit selalu adalah rakyat. Yakni dengan menaikkan harga BBM atau memangkas subsidi BBM di APBN,” ujarnya.

Padahal, menurut Anwar, kenaikan harga BBM bersubsidi akan membawa dampak sosial berupa melonjaknya angka kemiskinan. “Kenaikan BBM bersubsidi akan membuat angka kemiskinan melonjak hingga 13,11 persen. Perkiraan lonjakan tersebut membantah argumentasi pemerintah bahwa selama ini BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh kaum kaya,” paparnya.

Berdasarkan penelitian ECONIT, 65 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 dollar AS ke bawah. Sisanya baru dinikmati oleh keluarga berpendapatan 4 dollar AS ke atas. Dalam penelitian yang lain juga dinyatakan bahwa BBM bersubsidi ternyata dikonsumsi oleh motor sebanyak 64 persen dan 36 persen oleh mobil.

“Sementara kita tahu, motor saat ini bukanlah barang mewah lagi di Indonesia, karena banyak rakyat miskin yang menggantungkan hidupnya sebagai tukang ojek,” kata Anwar.

Dalam pernyataan politiknya, PRP juga berbagai program sogokan pemerintah untuk mengurangi dampak sosial kenaikan harga BBM bersubsidi. PRP menuding adanya kepentingan rezim berkuasa dan partai politik menyusupkan program-program populis untuk kepentingan mereka di Pemilu 2014.

Komisi VII DPR telah menyetujui usulan anggaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp. 12,009 triliun pada APBN-Perubahan 2013. BLSM itu akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM), yakni sebesar Rp. 150.000 per bulan untuk jangka waktu 5 bulan.

“Artinya, pemerintah hanya akan menekan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini hanya selama 5 bulan saja,” kata Anwar.

Selain itu, dalam paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga mengajukan kenaikan anggaran Rp 728,8 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 2,4 juta RTSM, yang nilainya naik dari Rp 1,28 juta menjadi Rp. 1,80 juta per tahun. Pemerintah juga menaikkan anggaran program bantuan bea siswa untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bea Siswa Bidik Misi.

Menurut Anwar, peningkatan anggaran kompensasi kenaikan BBM dengan bentuk BLSM, tambahan Raskin, beasiswa masyarakat miskin, PKH dan yang lainnya justru juga menambah beban anggaran di APBN sebesar Rp 30 triliun.

“Angka ini dua kali lipat dari kenaikan subsidi BBM yang sebesar Rp 16,1 triliun. Apa artinya ini? Jelas, pemerintah dan DPR hanya ingin menyusupkan program-program populis untuk kepentingan mereka di Pemilu 2014. Namun selalu saja yang disalahkan adalah rakyat,” tegasnya.

Namun, bagi PRP, penyusupan program populis untuk agenda pemilu 2014 itu bukan satu-satunya motif bagi pencabutan subsidi BBM, tetapi juga ada agenda untuk mempercepat liberalisasi sektor hilir migas di Indonesia, sehingga perusahaan asing juga dapat bermain dalam bisnis BBM di Indonesia.

Sejak 2008, lembaga-lembaga internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB telah memaksa pemerintah Indonesia segera menghapus subsidi energi (BBM dan TDL) paling lambat tahun 2014.

Kemudian, sejak tahun 2005, tiga perusahaan asing sudah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing tersebut antara lain Shell (milik Inggris dan Belanda), Petronas (Malaysia) dan Total (Prancis). Di tahun 2006, Dirjen Migas ESDM telah mencatat, setidaknya 25 persen perusahaan swasta (lokal dan asing) sudah mendapat ijin prinsip ataupun ijin usaha untuk terlibat dalam bisnis BBM.

Sementara di sektor hulu, korporasi asing sudah mendominasi. Data Kementerian ESDM tahun 2009 menunjukkan bahwa Pertamina hanya memproduksi 13,8 persen. Sisanya dikuasai oleh perusahaan asing seperti Chevron (41 persen), Total E&P Indonesia (10 persen), Chonoco-Philips (3,6 persen), dan CNOOC (4,6 persen). Sedangkan temuan Indonesian Resource Studies (IRESS) menunjukkan bahwa Pertamina hanya memproduksi 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh perusahaan asing.

Dalam pernyataan politiknya, PRP mengajukan lima poin terkait sikap mereka terhadap kenaikan harga BBM, yakni: Satu, Menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena akan semakin menyengsarakan rakyat.

Dua, Menolak rancangan APBN-Perubahan 2013 yang digunakan oleh partai politik untuk menyusupkan program-program populis demi kepentingan Pemilu 2014.

Tiga, Bangun kekuatan politik rakyat alternatif untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini, perusahaan-perusahaan asing menikmati keuntungan dari bisnis Migas di Indonesia, sementara rakyat hanya dibebankan kemiskinan oleh negara.

Empat,  Bangun kekuatan politik rakyat alternatif untuk melawan seluruh kebijakan pemerintah yang tunduk kepada Neoliberalisme.

Lima, Kapitalisme-Neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut