Proyek Infrastuktur Jokowi Berpotensi Jadi Bancakan Asing

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menilai proyek pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK berpotensi menjadi bancakan asing.

Pasalnya, proyek pembangunan ini direduksi menjadi ekonomisme semata. “Di era reformasi ini, pembangunan hanya urusan meningkatkan Gross Domestic Product (GDP),” katanya, dalam siaran pers yang diterima redaksi Berdikarionline.com, Senin (11/5).

Lebih lanjut, Salamuddin mengatakan, pemerintah tidak peduli siapakah yang menghasilkan GDP, apakah asing, nasional atau rakyat. Tak hanya itu, pemerintah juga tidak acuh akan sumber GDP, apakah dari utang luar negeri, dari investasi asing.

“Tidak peduli untuk siapa GDP (tersebut), apakah untuk segelintir pemilik modal dan oligarki, yang penting tumbuh,” imbuhnya.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK ini bahkan lebih parah lagi. Salamuddin menilai, pembangunan direduksi hanya menyangkut pembuatan bangunan. Karena itu, kata Salamuddin, setiap hari presiden Jokowi dengan berbusa busa bicara pembangunan infrastruktur. Pembangunan bagi Presiden Jokowi adalah proyek infstruktur.

“Tidak peduli uangnya darimana, siapa yang membangunnya, untuk siapa pembangunan infrastuktur tersebut, yang penting kroni- kroni Presiden bisa medapatkan bagian remah-remah,” sindirnya.

Akibatnya, Presiden Jokowi meminta negara lain untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Misalnya, Jokowi meminta Tiongkok membangun pelabuhan, tol laut, jalan tol, pembangkit listrik, bandara, monorel, dan lainnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak peduli nanti bahan bahan untuk pembangunan infasrtuktur seluruhnya dan tenaga kerja seluruhnya diimpor dari Tiongkok.

“Jokowi dan Kabinetnya yang sedang ngiler dengan Mega Proyek Infrastruktur tersebut menganggap bahwa Tiongkok akan menyelamatkan ambisi infstruktur Jokowi,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, perekonomian Tiongkok sendiri sedang dalam keadaan sekarat. Nilai utang negara tirai bambu itu mencapai USD28 triliun atau setara dengan 282 % dari GDP negara tersebut.

Utang Pemerintah, lembaga keuangan, bukan lembaga keuangan dan utang rumah tangga di Tiongkok adalah yang terbesar di dunia. Tiongkok juga tengah terperangkap dalam gelembung kredit properti. Kota-kota baru dengan infrastruktur megah yang dibangun di China sebentar lagi akan berubah menjadi kota hantu.

“Tiongkok tidak punya uang untuk membangun infrstruktur di Indonesia, yang dipelukan China adalah kontrak proyek dan hak atas tanah sebagai dasar untuk menjual Indonesia ke Pasar keuangan internasional,” ujarnya.

Salamuddin menilai tujuan pembangunan haruslah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila  dan UUD 1945. Pada orde baru misalnya, ada trilogi pembangunan, yakni Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pada era orde lama pun demikian. Presiden Soekarno mencanangkan Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-budaya.

“Jika dicerna lebih dalam Trilogi Orde Baru dengan Trisakti Seoakrno mengandung cakupan yang sama yakni bahwa pembangunan itu membutuhkan politik yang kuat dan stabil, membutuhkan suatu pencapaian ekonomi yang tinggi, dan merata kepada seluruh aspek dan seluruh rakyat,” pungkasnya.

Tedi CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Sakti Shang Revolusi

    Pak jokowi…klo tenaga kerjany dri tiongkok smua terus para buruh kuli bangunan ditanah air ini mw dipakan pak.ngaco kamu pak.