Proyek Infrastruktur Masih Mengabdi Pada Investasi Asing

Pembangunan infrastruktur menjadi hal utama yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Menurut Presiden Jokowi, selain untuk menopang pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur juga bisa mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa. 

Yang menjadi soal, sebagian besar proyek infrastruktur itu menggunakan utang luar negeri dan investor swasta. Bagi banyak pihak, hal tersebut berpotensi menabrak visi besar pemerintahan Jokowi-JK sendiri, yakni mewujudkan Trisakti.

Menurut Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, proyek pembangunan yang didanai dengan utang luar negeri sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru.

Hal tersebut, kata Dani, juga berlangjut di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan di era Presiden ke-6 Republik Indonesia itu proyek pembangunan infrastruktur sudah menggandeng pihak swasta.

Masalahnya, lanjut Dani, semua proyek infrastruktur yang didanai oleh utang luar negeri dan melibatkan swasta itu sarat dengan kepentingan investor. Termasuk yang dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

“Pembangunan infrastruktur lebih banyak disetir oleh lembaga pemberi hutang. Dan proyek-proyek itu sarat dengan kepentingan investor asing juga,” jelasnya dalam diskusi bertajuk “Bangun Infrastruktur dengan Hutang, Sejalankah dengan Trisakti?” yang digelar oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Dani mengungkapkan, selama ini banyak proyek infrastruktur dibangun terkoneksi dengan pusat-pusat industri dan pertambangan. Dengan demikian, kata dia, terang sekali proyek-proyek tersebut hanya untuk melayani modal asing.

Sudah begitu, lanjut Dani, proyek infrastruktur yang mengandalkan utang itu terus akan menumpuk utang luar negeri Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah utang luar negeri yang ditarik swasta dan pemerintah pada Juli 2015 sebesar  US$ 303,7 miliar atau mencapai Rp 4.376,3 triliun (hitungan kurs: Rp 14.410/USD).

Lagipula, kata Dani, lembaga pemberi pinjaman, seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia, terang-terangan mengintervensi pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan politik, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan regulasi-regulasi yang lain.

Sebagai alternatif, Dani mengusulkan agar pemerintah mendorong partisipasi rakyat dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

“Keterlibatan aktif rakyat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur merupakan wujud daripada demokrasi ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Antun Joko Susmana. Menurutnya, selama ini proyek pembangunan infrastruktur lebih banyak pada pembangunan infrastrukur logistik untuk menopang investasi asing.

“Pembangunan infrastruktur memang mendesak, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan layanan publik dan infrastruktur industri. Tetapi yang dibangun selama ini infrastruktur logistik untuk menopang modal asing,” jelasnya.

Menurut dia, menilik pada sejarah dulu, Bung Karno sebetulnya tidak mempersoalkan proyek infrastruktur dengan bantuan modal asing. Asalkan, hal tersebut berorientasi pada kepentingan nasional kita dan tidak menggadaikan negara kita.

Hanya saja, kata AJ Susmana, negara yang berutang akan selalu berada dalam posisi yang lemah. Hal tersebut, ujar dia, menciptakan kondisi gampang didikte atau disetir oleh negara atau lembaga pemberi pinjaman.

Hendri Kurniawan/Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut