Proses Pembuatan UU Yang Tidak Demokratis

Tiba-tiba saja, pada hari yang bersamaan (18/10/2012), dua UU disahkan oleh DPR, yaitu UU pangan dan UU koperasi. Ironisnya, kalau bukan karena pemberitaan media, kita tidak akan pernah mengetahui pengesahan UU tersebut.

Ini akan menimbulkan masalah. Karena tidak melibatkan massa-rakyat, setidaknya konsultasi dengan rakyat, kebanyakan UU itu justru merugikan kepentingan rakyat. Tak jarang produk DPR itu mendapat perlawanan rakyat.

Di sini, seperti kita lihat, proses pembuatan UU di Indonesia sangat ekslusif dan tidak demokratis. Kita melihat, DPR bertindak sebagai lembaga yang memonopoli proses tersebut. Kalaupun ada konsultasi, biasanya hanya dilakukan dengan segelintir tim ahli atau lembaga tertentu.

Akhirnya, terjadilah seperti yang pernah diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengenai adanya 76 undang-undang yang draft-nya dilakukan pihak atau lembaga asing. Parahnya lagi, kata Eva Sundari, sebagian besar UU itu merugikan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

Beberapa pengamat menyebut keterlibatan lembaga asing, seperti USAID, Bank Dunia, dan IMF, dalam proses pembuatan UU di Indonesia. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Noam Chomsky sebagai “senat virtual”, sekelompok orang yang terdiri dari elit bisnis dan segelintir elit politik merumuskan sendiri kebijakan sebuah negara. Terjadilah praktek “jual-beli UU” atau pasal-pasal dalam UU tertentu.

Sekarang, ketika ada ketidaksetujuan terhadap UU, warga masyarakat hanya diberi ruang untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ini membawa tiga persoalan besar: pertama, MK seolah-olah tampil sebagai penafsir tunggal UUD 1945. Ini semacam otoritarianisme penafsiran konstitusi.

Kedua, tidak ada jaminan MK sebagai lembaga yang netral, bebas kepentingan, dan berpihak ke rakyat. Buktinya, banyak UU pro-neoliberal, yang notabene merugikan kepentingan rakyat, tidak dicabut oleh MK. Ketiga, model MK ini berusaha mengkanalisasi atau menarik protes jalanan ke jalur legal-formal. Ini politik de-mobilisasi massa.

Nah, model pembuatan UU yang termonopoli di tangan DPR ini merupakan problem mendasar dari sistem keterwakilan kita. Yang dipahami banyak orang, ketika rakyat sudah menunjuk seorang perwakilan (DPR), seolah-seolah hak dan kekuasaan rakyat itu turut ditransfer ke perwakilan terpilih (DPR). Akibatnya, DPR kemana-mana selalu mengatasnamakan rakyat, sekalipun tindakannya anti-rakyat.

Kemudian, persoalan lain dari proses pembuatan UU saat ini adalah ditiadakannya inisiatif atau proposal UU dari massa rakyat. Hampir semua proses pembuatan UU merupakan inisiatif DPR atau pesanan dari kelompok bisnis. Akibatnya, aroma “kepentingan pasar” sangat terasa dalam berbagai UU yang dihasilkan DPR.

Hal itu terjadi karena mekanisme pembuatan UU kita tak membuka ruang bagi proposal dari bawah, yakni massa-rakyat. Di tambah lagi, ketika draft RUU itu mulai disusun, tidak ada mekanisme pendiskusian yang melibatkan massa-rakyat secara luas. Pembahasan RUU murni dimonpoli oleh DPR dan lembaga non-rakyat.

Belum lagi, proses pembuatan UU ini sangat menguras keuangan negara. Temuan Indonesia Budget Center (IBC) menyebutkan, alokasi anggaran untuk pembuatan satu RUU bisa mencapai Rp 8,953 miliar. Belum lagi, DPR harus “plesiran” ke luar negeri untuk mendapatkan bahan pembuatan RUU.

Dengan demikian, selain tidak demokratis dan berpihak ke rakyat, proses legislasi DPR sekarang ini juga berbiaya tinggi. Bahkan, seringkali menjadi pintu masuk bagi praktek korupsi dan suap. Oleh karena itu, model seperti ini harus ditinggalkan.

Bagi kami, proses legislasi harus melibatkan massa-rakyat. Kita bisa belajar pada pengalaman Venezuela dan Bolivia terkait partisipasi rakyat dalam pembuatan UU. Di sana, proses penyusunan RUU melalui diskusi dan debat dengan melibatkan massa-rakyat di seantero negeri. Tidak hanya itu, Majelis Nasional (DPR) Venezuela membuka ruang bagi proposal rakyat dalam pembuatan UU.

Di Bolivia, proses pembuatan UU dilakukan melalui proses “Social Summit”. Massa-rakyat dan organisasi kerakyatan hadir di pertemuan itu. Pertemuan inilah yang merekomendasikan pembuatan UU. Ada tiga tahap yang ditempuh Bolivia dalam penyusunan UU-nya: tahap pertama, pengusualan dan pendiskusian; tahap kedua, pendalaman materi; ketiga, penyimpulan dan penyusunan draft.

Pelajaran dari dua negara Amerika Latin itu patut diambil. Setidaknya, untuk kedepan, perlu ada mekanisme pelibatan massa-rakyat dalam pembuatan UU. Dan ini harusnya bersifat wajib. Alasannya sederhana: UU itu nantinya akan menyangkut hidup massa-rakyat. Adalah tidak sehat, bahkan irasional, sesuatu yang menyangkut kepentingan rakyat tidak melibatkan rakyat dalam pembahasannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut