Program “Sogokan” Neoliberal

Sekarang ini sedang menyiapkan program kompensasi untuk menambal dampak kenaikan harga BBM. Yang pertama, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada 95 juta orang. Selain itu, pemerintah akan menambah anggaran untuk tiga program lainnya, yakni penyaluran Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, sebanyak 95 juta orang menerima BLSM adalah warga miskin dan rentan miskin. Kriterianya: warga miskin berpendapatan 1 USD, sedangkan yang rentan miskin berpendapatan 2 USD. Kelompok masyarakat itu akan menerima bantuan sebesar Rp 100-150 ribu selama tiga atau enam bulan setelah kebijakan menaikkan harga BBM.

Dengan skema di atas, pemerintah yakin, kenaikan jumlah warga miskin antara 0,8 juta hingga 1 juta bisa dihindari. Bahkan, jumlah orang miskin, yang pada bulan September 2012 berjumlah 28,594 juta (11,66%), bisa ditekan. Pendek kata, dengan hitung-hitungan teknis-matematis itu, pemerintah yakin program kompensasi bisa mengatasi dampak kenaikan harga BBM ini.

Masalahnya, hitung-hitungan teknis matematis semacam itu selamanya tidak pernah mewakili kenyataan. Sudah begitu, survei dan data resmi versi pemerintah di Indonesia selalu bermasalah, tidak objektif, dan sarat dengan kepentingan memanipulasi fakta untuk memuaskan pemerintah berkuasa.

Menurut kami, dana kompensasi BBM—berapa pun besarannya–tidak akan bisa mengatasi kemiskinan. Alasannya sederhana: kenaikan harga BBM berdampak luas pada perekonomian nasional, yang memukul ekonomi rakyat dari berbagai segi (efisiensi industri, kenaikan harga barang, dan kenaikan biaya hidup). Menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizky, dampak kenaikan harga BBM itu menggerus daya beli 90% rakyat Indonesia. Sementara dana kompensasi BBM, yang dirancang dengan anggaran terbatas dan sasaran yang terbatas pula, hanya menjangkau sebagian kecil dari mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

Sementara kenaikan harga BBM berdampak di segala segi ekonomi rakyat, dana kompensasi BBM justru hanya seperti gula-gula manis bagi orang yang menderita kelaparan. Dengan nilai bantuan yang sangat kecil, yang rencananya Rp 100-150 ribu per orang, dana kompensasi BBM hanya habis untuk konsumsi beberapa hari saja. Karena hal itu, banyak orang yang menganggap program kompensasi BBM hanyalah program “sogokan” rezim neoliberal.

Program kompensasi BBM ini juga tidak membuat rakyat mandiri dan produktif. Padahal, supaya bisa keluar dari kemiskinan, rakyat harus punya usaha produktif yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, air bersih, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, agar bisa berkembang sebagai manusia yang bermartabat.

Rakyat tidak akan pernah terbebas dari kemiskinan selama tata kelola sumber daya masih berdasarkan logika profit (keuntungan). Logika profit, yang merupakan inti dari kapitalisme, hanya akan mengalirkan sumber daya ke tangan segelintir pemilik modal dan memiskinkan mayoritas rakyat. Selain itu, seperti ditegaskan para pendiri bangsa, selama rakyat tidak punya akses terhadap alat-alat produksi, maka cita-cita masyarakat adil dan makmur tidak akan pernah terwujud.

Dana kompensasi BBM, seperti kasus Bantuan Langsung Tunia (BLT), jadi alat politik untuk menciptakan klientalisme. Dalam kasus pemilu 2009, dana BLT dibagikan mendekati pemilihan, supaya bisa mendongkrat perolehan suara partai berkuasa.

Satu lagi yang tak bisa dilupakan: dana kompensasi BBM itu dibiayai dari utang luar negeri. Artinya, rezim neoliberal justru mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Bayangkan, mereka menaikkan harga BBM, lalu memberi kita “sogokan” berupa kompensasi, tetapi dana kompensasi itu adalah utang yang harus dibayar lagi oleh rakyat di kemudian hari. Mengguyur rakyat dengan uang dari “utang luar negeri” adalah sebuah penipuan dan pembohongan.

Selain itu, ada kesan bahwa program sosial, seperti Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM), hanya diberikan ketika harga BBM dinaikkan. Anggapan ini jelas keliru dan berlawanan dengan konstitusi. Padahal, di dalam Konstitusi kita, yakni UUD 1945, negara memang diberi tanggung jawab memberi “penghidupan yang layak” bagi rakyatnya. Bahkan, di dalam konstitusi, ada tugas negara untuk menyediakan pekerjaan, pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan lain-lain. Artinya, ada atau tidak ada kenaikan harga BBM, program sosial itu harus diberikan kepada rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut