Presiden Dan Kritik Pers

Dalam konferensi pers mengenai kasus Nazaruddin tadi malam (11/7), Presiden SBY tidak bisa menyembunyikan ‘kegerahannya’ terhadap pers. Katanya, banyak pemberitaan media massa, termasuk media yang selama ini memiliki kredibilitas dan reputasi baik, yang terus memojokkan Partai Demokrat dengan bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger).

Model kerja jurnalistik semacam itu, menurut SBY, sudah berada di luar logika dan akal sehat. SBY juga meragukan validitas atau kredibilitas pemberitaan itu, karena bisa saja informasi tersebut sampaikan oleh bukan pemilik telepon. ”Karena kebenaran jurnalistik bukanlah kebenaran hukum,” ujarnya.

Pernyataan presiden SBY ini sangat aneh. Sebab, dalam ingatan kami, SBY justru selama ini punya hubungan mesra dengan arus utama. Politik pencitraan SBY tidak akan berhasil jikalau tidak ada dukungan media arus utama itu. Makanya, sangat aneh jika tiba-tiba SBY alergi dengan pers arus utama.

Kritik SBY terhadap pers itu sangatlah subjektif. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar pemberitaan itu sangat memojokkan partai demokrat dan, karena itu, merugikan kredibilitas presiden SBY. Adalah sangat aneh, dan tentu saja sangat menggelikan, bahwa SBY yang mengagung-agungkan demokrasi justru menjadi reaksioner hanya karena kepentingannya tersengat oleh kritisisme media massa. Padahal, sebagai seorang presiden dan sekaligus negarawan, SBY seharusnya terbuka terhadap setiap kritik itu, sekalipun kritik itu sangat pedas dan menyerang dirinya secara pribadi.

Mari kita lihat penuturan Aristides Katoppo saat menjadi wartawan di era Bung Karno. Suatu hari, Aristides mengankat sebuah tulisan tentang kelaparan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tulisan itu lantas menjadi bahan dalam sebuah rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Bung Karno. Ketika laporan Kabulog tentang stok pangan disebut baik-baik saja, maka Bung Karno pun segera memotong dan menyebut tulisan mengenai kelaparan di Lombok tersebut.

Dari situ, kita mengetahui bagaimana Bung Karno sangat terbuka terhadap kritik, bahkan menggunakan kritik itu untuk mengevaluasi pemerintahannya. Inilah sikap yang sangat pantas dari seorang presiden dan negarawan. “Bung Karno orangnya sangat peduli dan mau mendengar. Kalau dia ingin menyerap informasi dari para wartawan, tidak segan-segan dia menyelinap ke ruang wartawan, dan mengajak ngobrol dan makan bersama di lorong Istana,” kata Aristides kepada Roso Daras yang mewancarainya.

Menurut kami, berbagai pemberitaan media terkait Nazaruddin seharusnya direspon positif oleh presiden SBY. Dan, jika dianggap perlu, berbagai informasi itu seharusnya menjadi pegangan presiden untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Sebaliknya, jika presiden justru memasang badang untuk menutupi kebobrokan di partainya, maka itu sama saja dengan memilih untuk berhadapan dengan arus besar yang menghendaki pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ini sekaligus menjadi salah satu bentuk inkonsistensi presiden terkait janji pemberantasan korupsi.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana iklam partai demokrat terkait anti-korupsi. Iklan itu berjudul “Katakan Tidak Pada Korupsi!”. Hampir semua rakyat Indonesia pernah melihat iklan itu dan sekarang hendak menagih janji SBY dan partai demokrat terkait janji itu.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • andhunz anggun

    bagus ,,,,,,,,,,,,,,, !!!