Presiden dan Keputusan MK

Rabu lalu (22/9), Mahkamah Konstitusi mengeluarkan aturan sementara yang mengharuskan Jaksa Agung Hendarman Supanji berhenti. Ini merupakan konsekuensi dari dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 22 ayat (1) yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Dalam keterangan persnya seusai sidang, ketua MK, Mahmud MD menyatakan bahwa Hendarman Supandji bisa kembali menjabat jika di angkat kembali melalui keputusan Presiden.

Tapi pihak istana beranggapan lain atas keputusan MK ini. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan, putusan MK itu sama sekali tidak membuat Hendarman berhenti dari jabatan Jaksa Agung. Dalam putusan itu, jelas tidak ada persoalan legalitas. Hal senada disampaikan juga Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, yang menganggap bahwa selama Keppres untuk pemberhentian Hendarman Supandji belum ada, maka posisiyya tetap sebagai Jaksa Agung. Dia juga menegaskan, bahwa dalam Keppres pengangkatan Jaksa Agung itu tidak disebutkan bahwa pemberhentian Jaksa Agung bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama pada Oktober tahun lalu. Maka posisi Hendarman sejak masa jabatan kabinet pertama berakhir hingga belum dikeluarkannya Keppres pengangkatan Jaksa Agung baru, itu masih sah.

Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana dan Sudi Silalahi ini jelas-jelas mewakili suara “pembangkangan” terhadap keputusan MK, yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk menguji sebuah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang pemilihan umum dan Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan wewenang yang diberikan kepada MK tersebut, sudah selayaknya semua pihak harus menghormati keputusan dan menjalankannya, jika kita ingin tertib dalam bernegara dan berbansa, termasuk presiden. Jika presiden tidak mematuhi keputusan MK tersebut, maka sudah jelaslah bahwa presiden telah melanggar turut “membangkang” dan melanggar konstitusi.

Jika ditilik dari kasus sebenarnya tidaklah sulit bagi pihak istana untuk menjalankan keputusan MK tersebut. Pihak istana cukup mengeluarkan selembar kertas untuk melakukan pengangkatan kembali Hendraman Supandji sebagai Jaksa Agung, atau jika memang Jaksa Agung akan diganti, pihak istana cukup dengan mengangkat seorang Pejabat Sementara (Pjs) sampai ada pengangkatan Jaksa Agung yang baru.

Akan tetapi, apa yang disuguhkan kepada kita oleh istana merupakan sebuah sikap arogan. Sebuah sikap sombong, angkuh atau congkak. Pihak istana merasa paling benar, maunya menang sendiri dan tak mau tunduk pada logika mayoritas.

Kedepan, jika SBY tetap membangkan terhadap keputusan MK, maka pemerintahan SBY sedang berjalan menuju “kediktatoran tunggal”, dimana tidak ada lagi kepatuhan terhadap kekuasaan UU, apalagi terhadap rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut