PRD Yogyakarta Anggap Pemerintahan SBY-Budiono Inkonstitusional

Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) DI Yogyakarta menganggap pemeritahan SBY-Budiono sudah melanggar konstitusi. Bukti konkretnya adalah penyelenggaran perekonomian nasional yang tidak sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945, tetapi malah mengambil faham liberalisme yang dulu diperangi para pendiri bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua KPW PRD DI Yogyakarta, Budiman HK, ketika memimpin aksi massa peluncuran ‘Gerakan Pasal 33’ di Tugu Yogyakarta. Aksi tersebut diikuti oleh puluhan kader dan anggota PRD di Yogyakarta.

Menurut Budiman, kondisi sekarang menunjukkan bahwa hampir semua kekayaan alam nasional, baik sumber daya alam maupun sumber-sumber kemakmuran lainnya, sudah berada di tampuk asing.

Hal tersebut, katanya, menyebabkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dikuasai negara dan tidak dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, Budiman menjelaskan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusaia hajat hidup orang banyak juga sudah diserahkan kepada pemodal asing. Akibatnya, rakyat harus membeli dengan harga yang mahal barang-barang kebutuhan yang penting, seperti listrik, air, bahan bakar, dan lain-lain.

Oleh karena pemerintahan sekarang dianggap tidak lagi konstitusional, Budiman pun mengajak gerakan rakyat, khususnya gerakan nasional anti-imperialisme, untuk menggabungkan kekuatan dalam sebuah persatuan nasional. Persatuan nasional anti-imperialis itulah nantinya yang akan melanjutkan kepemimpinan nasional dan mengembalikan tujuan Indonesia merdeka sesuai cita-cita Revolusi Agustus 1945.

“Kami tegaskan, tanpa ada persatuan nasional dari seluruh kekuatan anti-imperialisme, maka tidak mungkin mengusir VOC gaya baru itu,” kata Budiman.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    Ratifikasi “Hasil-hasil Perundingan Putaran Uruguay dan Pembentukan WTO” dilakukan oleh Pemerintah RI dengan UU Nomor 7 Tahun 1994. Jadi oleh rezim Orde Baru.
    Pemerintahan RI yang berikutnya ‘membablaskan’ pelonggaran ‘pintu masuk’ jasa dan barang serta manusia dari luar negeri ke Indonesia, dan penjualan saham BUMN kepada modal asing (‘go public’). Contohnya, penjualan saham mayoritas PT Indosat kepada sebuah perusahaan Singapura (SingTel), sehingga menjadi pemilik mayoritas saham PT Indosat – 60%. Ini di era Kabinet Mega. Meneg BUMN Laksamana Sukardi.