PRD Tuntut Walikota Semarang Cabut Perda Nomor 13 Tahun 2009


SEMARANG
: Sedikitnya 50 orang aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) kota Semarang menggelar aksi di Balaikota Semarang, Senin (28/6). PRD menuntut pencabutan Perda Nomor 13 tahun 2009 soal retribusi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam pernyataan sikapnya, PRD menilai Perda tersebut akan membuat biaya retribusi pembuatan KTP akan naik, sehingga menyulitkan rakyat miskin untuk mendapatkan pelayanan untuk pembuatan KTP.

“Setiap orang harus punya kartu identitas bernama KTP. Kalau harganya mahal, ini akan mempersulit rakyat untuk mendapatkan kartu identitas kependudukan tersebut,” ujar Darmawan Iskandar selaku koordinator aksi PRD (28/6).

Menurut Darmawan, jika dihubungkan dengan kebijakan kependudukan di atasnya, maka Perda ini sebetulnya bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan perpres 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis nomor induk kependukukan secara nasional.

Sejumlah perwakilan massa diterima berdialog dengan dinas hukum Pemkot Semarang. Hasilnya, pihak Pemkot dan DPRD, khususnya Komisi A, akan meninjau kembali Perda ini, apakah masih layak diterapkan atau tidak.

Sebelum ini, PRD telah melakukan somasi ke Walikota Semarang terkait Perda ini, namun tidak mendapat respon yang positif. (Ulf)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut