PRD Sulsel Gelar Aksi kreatif Untuk Peringati Hari Anti-korupsi

Sedikitnya 500-an orang kader dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Selatan menggelar aksi untuk memperingati Hari Anti-korupsi Se-dunia dengan membawa properti aksi yang cukup kreatif.

Sebuah poster bergambar Bung Karno pun tampil mencolok, disertai dengan tulisan “Bangun kemandirian Bangsa”. Selain itu, tampak pula poster-poster lain yang berisi gambar karikatur dan tulisan berisi tuntutan.

Tidak hanya orasi-orasi politik yang menampilkan ibu-ibu dari rakyat miskin kota, ada juga pembacaan puisi oleh koordinator pedagang kaki lima Pantai Losari, Pak Latief, dengan puisi karyanya sendiri “Koruptor Berasal Dari Neraka”.

Tidak ketinggalan pementasan seni, teater, lagu-lagu pembebasan, dan puisi oleh aktivis Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker).

“Ini merupakan aksi wilayah sekaligus memperingati Hari Anti-korupsi se-dunia,” kata Ketua PRD Sulsel Babra Kamal.

SBY-Budiono Gagal Berantas Korupsi

Ketua PRD Sulsel, Babra Kamal, menjelaskan kepada Berdikari Online bahwa aksi ini lebih banyak menampilkan kreasi rakyat miskin, yang merupakan basis utama keanggotaan PRD, sekaligus mengekspresikan sikap mereka terhadap korupsi yang semakin merajalela di negeri ini.

Dalam menggambarkan kegagalan pemberantasan korupsi di era SBY-Budiono, Babra kamal menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi hanya “menyikat” lawan-lawan politik SBY, tetapi justru mengamankan koruptor dari partai dan jajaran pemerintahannya.

“Partai Demokrat telah menjadi “bungker” perlindungan bagi para koruptor. Sri Mulyani dan Budiono juga tidak tersentuh hukum, padahal mereka diduga terlibat Century-gate,” tegas Babra Kamal.

Babra Kamal merujuk ke beberapa kejadian akhir-akhir ini, yaitu pemberian remisi kepada koruptor, keluar-masuknya gayus dari tahanan, dan perlakuan khusus kepada koruptor dalam sel penjara, sebagai bentuk inkonsistensi SBY-Budiono dalam memberantas korupsi.

Lebih jauh, Babra Kamal menjelaskan signifikansi praktek neoliberalisme di Indonesia dengan menjamurnya korupsi.

“Neoliberalisme menghasilkan kehancuran sektor produktif, terutama industri. Karena konsumsi lebih tinggi dibanding kemampuan berproduksi, maka korupsi pun menjadi jalan paling gampang untuk memperkaya diri,” kata Babra menjelaskan.

Selain itu, tambah Babra, sistim demokrasi liberal juga memaksakan politik transaksional berbiaya tinggi, sehingga memaksa banyak pemain politik menjadikan korupsi sebagai cara menggali “dana politik”.

Korupsi Di Tingkat Lokal

PRD juga mempertanyakan pengusutan kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan, diantaranya, penyimpangan dana bantuan sosial pemprov Sulsel sebesar Rp8,879 miliar.

Penyunatan bantuan sosial itu, menurut Babra Kamal, telah mengurangi porsi anggaran untuk pembangunan sosial bagi rakyat miskin.

Oleh karena itu, PRD mengajak gerakan rakyat untuk terlibat aktif membangun gerakan anti-korupsi, terutama dengan membangun posko-posko anti-korupsi di setiap kampung, kampus, sekolah, dan pabrik.

PRD juga mengajak gerakan rakyat untuk melakukan ‘mosi tidak percaya”, yaitu dengan mengumpulkan tanda tangan rakyat, sebagai cara untuk menarik mandat para pejabat yang terlibat kasus korupsi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut