PRD Serahkan Resolusi untuk Papua ke Presiden

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) bersama perwakilan pemuda dan mahasiswa Papua mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/8/2019).

Diterima langsung oleh Deputi V KSP, Jaleswari Pramodharwadani, -KPP-PRD menyerahkan Resolusi untuk penyelesaian persoalan di Papua.

“Resolusi ini merupakan buah pikiran dari Musyawarah Besar Pemuda dan Mahasiswa Papua tanggal 5-7 Agustus 2019 lalu di Yogyakarta,” ujar Wakil Ketua Umum KPP-PRD, Alif Kamal.

Alif mengungkapkan, resolusi tersebut memuat poin-poin rekomendasi untuk penyelesaian persoalan Papua di bidang politik, ekonomi dan budaya.

“Kami ingin agar resolusi itu sampai ke Presiden, dan semoga direspon, sehingga ada perubahan pendekatan dalam penyelesaian persoalan di Papua,” jelasnya.

Untuk politik, jelas dia, resolusi itu menawarkan pendekatan dialog seluas-luasnya dan partisipatif, yang mendudukkan pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat Papua, untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan hari ini.

“Kami ingin pemerintah mengedepankan dialog seluas-luasnya, agar bisa mendengar suara dan aspirasi semua elemen dan lapisan sosial di Papua. Jangan lagi pakain pendekatan militeristik,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, kata dia, pemerintah juga perlu mengubah cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan Papua, dari nasionalisme sempit Orde Baru menjadi nasionalisme sesuai rumusan pendiri bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Selain itu, lanjut Alif, untuk menjembatani dan aspirasi dan partisipasi politik dari akar rumput masyarakat asli Papua, resolusi menawarkan perombakan kelembagaan politik.

“Kami menawarkan kelembagaan politik baru, yang kami sebut Dewan Rakyat Papua (DRP). DRP ini mewadahi basis sosial terpenting masyarakat asli Papua, yaitu suku-suku. Juga kelompok perempuan dan agama,” jelasnya.

Dikutip dari resolusi PRD, DRP terdiri dari perwakilan partai politik, suku/marga, perempuan dan agama. DRP ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwakilan DRP dari Parpol adalah perwakilan yang diajukan oleh partai politik dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Sementara perwakilan suku/adat, perempuan dan agama tidak melalui Pemilu, melainkan proses musyawarah mufakat.

Selain itu disebutkan, DRP adalah badan perwakilan yang punya fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, Alif menceritakan, di bidang ekonomi, ada rekomendasi untuk memajukan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi untuk kemajuan masyarakat asli Papua.

“Resolusi kami menegaskan perlunya Negara  mengakui hak-hak masyarakat adat Papua atas sumber daya alam, seperti tanah, air, hutan, dan lain-lain,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, lanjut Alif, resolusi mendesak Negara, termasuk pemerintah Daerah di Papua, untuk menghentikan pemberian semua izin investasi hingga selesai penataan ulang hak-hak masyarakat adat terhadap hak atas tanah, hutan, air, dan lain sebagainya.

Untuk bidang budaya, resolusi merekomendasikan beberapa usulan, seperti memastikan semua regulasi, baik nasional maupun lokal, harus menghargai budaya dan tradisi masyarakat Papua; pemajuan kesetaraan gender; dan mendorong setiap pahlawan dari Papua menjadi nama jalan atau fasilitas publik di daerah luar Papua.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut